DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 9 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2021, No.1266 Indonesia Nomor 5080); 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 4 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322); 5 Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi; 6 Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703); www.peraturan.go.id 2021, No.1266 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 81 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1448); 8 Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 29 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1786); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian, serta pembinaan manajemen PNS di Instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2021, No.1266
4.Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
5.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana, yang selanjutnya disebut dengan Instansi Pembina adalah lembaga pemerintahan nonkementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
6.Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana adalah upaya terencana dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas melalui pengaturan kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, serta mengatur kehamilan.
7.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8.Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Penata KKB adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penatalaksanaan, penyelenggaraan dan pengembangan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.
9.Pejabat Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Pejabat Fungsional Penata KKB adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan penatalaksanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana. www.peraturan.go.id 2021, No.1266
10.Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
11.Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi, unit kerja, atau tim kerja sesuai dengan SKP dan Perilaku Kerja.
12.Target adalah hasil kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaaan rencana kinerja
13.Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Penata KKB dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
15.Capaian Angka Kredit adalah Capaian SKP yang dipersentasekan dengan Target Angka Kredit pejabat fungsional.
16.Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Penata KKB sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
17.Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Penata KKB sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja
18.Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Penata KKB.
19.Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata KKB yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai kinerja Pejabat Fungsional Penata KKB dalam bentuk angka kredit. www.peraturan.go.id 2021, No.1266
20.Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Penata KKB baik perorangan atau kelompok di bidang pengelolaan pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana.
21.Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penata KKB dan bukan pemberhentian sebagai PNS.

BAB II

KEWENANGAN PENGANGKATAN

Pasal 2

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penata KKB ditetapkan oleh:

a.Presiden untuk jenjang Jabatan Fungsional Penata KKB Ahli Utama;
b.Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata KKB Ahli Pertama sampai dengan Ahli Madya di Instansi Pembina;
c.Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi yang menduduki Jabatan Fungsional Penata KKB Ahli Pertama sampai dengan Ahli Madya di Instansi Daerah provinsi; dan
d.Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki Jabatan Fungsional Penata KKB Ahli Pertama sampai dengan Ahli Madya di Instansi Daerah kabupaten/kota.

Pasal 3

Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat mendelegasikan/memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata KKB Ahli Pertama dan Penata KKB Ahli Muda. www.peraturan.go.id 2021, No.1266

BAB III

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 4

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penata KKB dapat dilakukan melalui:

a.pengangkatan pertama;
b.perpindahan dari jabatan lain;
c.penyesuaian/inpassing; dan
d.promosi.

Pasal 5

(1)Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penata KKB melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(2)PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata KKB, Angka Kredit yang dihasilkan selama melaksanakan tugas sejak calon PNS dapat diusulkan sebagai perolehan Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata KKB.
(3)Keputusan pengangkatan pertama ke dalam Jabatan Fungsional Penata KKB dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

(1)Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata KKB melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penetapan jenjang jabatan bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata KKB melalui perpindahan dari jabatan lain dilaksanakan berdasarkan pangkat dan www.peraturan.go.id 2021, No.1266 golongan ruang yang dimiliki PNS setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi.
(3)Pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun dalam pelaksanaan tugas di pengelolaan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana dapat digunakan untuk menambah Angka Kredit kenaikan jabatan atau pangkat.
(4)Penyampaian usulan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Penata KKB melalui perpindahan dari jabatan lain paling lama 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan.
(5)Keputusan pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Penata KKB dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 7

(1)Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata KKB melalui penyesuaian/inpassing harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata KKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan formasi kebutuhan untuk Jabatan Fungsional yang akan diduduki dan mendapat persetujuan menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara.
(3)Keputusan pengangkatan penyesuaian/inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Penata KKB dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. www.peraturan.go.id 2021, No.1266

Pasal 8

(1)Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata KKB melalui promosi harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata KKB melalui promosi direkomendasikan oleh Pejabat yang Berwenang atas nama instansi.
(3)Keputusan pengangkatan melalui promosi ke dalam Jabatan Fungsional Penata KKB dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV

HASIL KERJA MINIMAL

Pasal 9

(1)Standar kompetensi Penata KKB untuk setiap jenjang jabatan dinilai berdasarkan Hasil Kerja Minimal.
(2)Rincian standar kompetensi dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Butir kegiatan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari uraian kegiatan Jabatan Fungsional Penata KKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Hasil Kerja Minimal diperoleh berdasarkan kriteria penetapan standar kualitas hasil setiap butir kegiatan sesuai dengan jenjang jabatannya.
(5)Hasil Kerja Minimal yang telah ditetapkan wajib dipenuhi sebagai syarat kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat.
(6)Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya berlaku untuk 1 (satu) periode kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf R yang www.peraturan.go.id 2021, No.1266 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB V

TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 10

(1)PNS yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penata KKB wajib dilantik dan diambil sumpah/janji jabatan menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
(2)Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji dilakukan terhadap Penata KKB yang kenaikan jenjang jabatan.
(3)Penata KKB yang akan dilantik diundang secara tertulis paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji.
(4)Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan pengangkatannya ditetapkan, kecuali bagi yang menduduki Penata KKB Ahli Utama yang keputusan pengangkatannya oleh Presiden.
(5)Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan Fungsional Penata KKB dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…