DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 2 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional belum diatur secara komprehensif, sehingga perlu diatur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Perpustakaan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; www.peraturan.go.id 2022, No.558 Mengingat : 1 . Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
5.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
6.Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
7.Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan www.peraturan.go.id 2022, No.558 Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
8.Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PERPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
2.Perpustakaan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut Perpustakaan BKKBN adalah perpustakaan khusus yang mengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
3.Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan. www.peraturan.go.id 2022, No.558
4.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
5.Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
6.Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan koleksi yang masuk di Perpustakaan baik cetak maupun non cetak ke dalam media elektronik maupun kertas.
7.Repositori adalah wadah penyimpanan digital dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang bertujuan untuk menyimpan, mengelola, mempublikasikan, dan melestarikan hasil karya intelektual.
8.Karya Tulis/Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang dituangkan oleh perseorangan atau kelompok mengenai program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
9.Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Pasal 2

Peraturan Badan ini bertujuan untuk:

a.meningkatkan kualitas sumber daya manusia; dan
b.meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Perpustakaan BKKBN. www.peraturan.go.id 2022, No.558

Pasal 3

(1)Perpustakaan BKKBN diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan.
(2)Perpustakaan BKKBN berfungsi sebagai pusat dokumentasi, pusat referensi, pusat pelestarian, pusat deposit data dan informasi terkait dengan program BKKBN.

BAB II

JENIS, FUNGSI, DAN TUGAS

Pasal 4

Perpustakaan BKKBN terdiri atas:

a.Perpustakaan BKKBN pusat;
b.Perpustakaan perwakilan BKKBN provinsi; dan
c.Perpustakaan unit pelaksana teknis balai pendidikan dan pelatihan kependudukan dan keluarga berencana.

Pasal 5

(1)Perpustakaan BKKBN pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan Perpustakaan yang dikelola oleh unit kerja pengampu pada lingkungan BKKBN pusat.
(2)Perpustakaan perwakilan BKKBN provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Perpustakaan perwakilan BKKBN provinsi yang dikelola oleh unit kerja pengampu pada perwakilan BKKBN provinsi.
(3)Perpustakaan unit pelaksana teknis balai pendidikan dan pelatihan kependudukan dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan Perpustakaan yang dikelola oleh pengampu pada balai pendidikan dan pelatihan kependudukan dan keluarga berencana. www.peraturan.go.id 2022, No.558

Pasal 6

Perpustakaan BKKBN pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi dengan antar kementerian/lembaga;
b.pusat dokumentasi Karya Tulis/Ilmiah pegawai BKKBN yang telah menyelesaikan tugas belajar, baik dalam bentuk cetak, elektronik, dan audio visual;
c.pusat dokumentasi Karya Tulis/Ilmiah hasil pendidikan dan pelatihan pegawai BKKBN, dalam bentuk cetak, elektronik, dan audio visual;
d.pusat dokumentasi hasil Karya Tulis/Ilmiah berupa buku, jurnal, prosiding, buletin ilmiah, karya tulis populer terbitan BKKBN, dalam bentuk cetak, elektronik, dan audio visual; dan
e.pusat dokumentasi dan publikasi program BKKBN dalam bentuk cetak, elektronik, dan audio visual.

Pasal 7

Perpustakaan BKKBN pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas:

a.memberikan arah kebijakan dan pembinaan pada Perpustakaan unit kerja perwakilan BKKBN provinsi dan unit pelaksana teknis balai pendidikan dan pelatihan kependudukan dan keluarga berencana;
b.melakukan pembinaan Pustakawan di lingkungan BKKBN;
c.melakukan kerja sama antar Perpustakaan lingkup BKKBN maupun dengan Perpustakaan di luar BKKBN;
d.melakukan pengembangan sistem dokumentasi pustaka;
e.menyusun dan menyelenggarakan kegiatan orientasi, focus group discussion, atau kegiatan lain di bidang kepustakawanan;
f.melakukan kegiatan publikasi terhadap hasil kegiatan berupa Karya Tulis/Ilmiah baik dalam bentuk cetak, elektronik, dan audio visual; dan
g.melakukan kegiatan kerja sama antar forum Perpustakaan khusus. www.peraturan.go.id 2022, No.558

Pasal 8

Perpustakaan perwakilan BKKBN provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi dengan Perpustakaan BKKBN pusat dan Perpustakaan perwakilan BKKBN provinsi;
b.pusat dokumentasi Karya Tulis/Ilmiah pegawai perwakilan BKKBN provinsi masing-masing yang telah menyelesaikan tugas belajar dalam bentuk cetak, elektronik, dan audio visual;
c.pusat dokumentasi Karya Tulis/Ilmiah hasil pendidikan dan pelatihan pegawai perwakilan BKKBN provinsi masing-masing dalam bentuk cetak, elektronik, dan audio visual;
d.pusat dokumentasi hasil karya tulis/ilmiah berupa buku, jurnal, prosiding, buletin ilmiah, karya tulis populer terbitan BKKBN dalam bentuk cetak, elektronik, dan audio visual; dan
e.pusat dokumentasi dan publikasi program BKKBN dalam bentuk cetak, elektronik, dan audio visual.

Pasal 9

Perpustakaan perwakilan BKKBN provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas:

a.melaksanakan kegiatan Perpustakaan di ruang lingkupnya; dan
b.melakukan Inventarisasi terhadap hasil Karya Tulis/Ilmiah terbitan perwakilan BKKBN provinsi, baik dalam bentuk cetak, elektronik, dan audio visual.

Pasal 10

Perpustakaan unit pelaksana teknis balai pendidikan dan pelatihan kependudukan dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c menyelenggarakan fungsi:

a.pusat dokumentasi hasil Karya Tulis/Ilmiah pegawai BKKBN yang telah menyelesaikan tugas belajar, baik dalam bentuk cetak, elektronik, dan audio visual; www.peraturan.go.id 2022, No.558
b.pusat dokumentasi Karya Tulis/Ilmiah hasil peserta pendidikan dan pelatihan pegawai BKKBN di unit pelaksana teknis balai pendidikan dan pelatihan kependudukan dan keluarga berencana, dalam bentuk cetak, elektronik, dan audio visual;
c.pusat dokumentasi hasil Karya Tulis/Ilmiah terbitan balai pendidikan dan pelatihan kependudukan dan keluarga berencana, dalam bentuk cetak, elektronik, dan audio visual; dan
d.melakukan koordinasi dengan Perpustakaan di lingkungan balai pendidikan dan pelatihan kependudukan dan keluarga berencana.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…