DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 9 Tahun 2021

Nomor: 9
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ditetapkan sebagai lembaga pengakreditasi program terakreditasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Akreditasi Program Pelatihan Teknis Kependudukan dan Keluarga Berencana; www.peraturan.go.id 2021, No.1328 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
5.Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akreditasi Pelatihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1198);
6.Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional www.peraturan.go.id 2021, No.1328 Provinsi;
7.Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
8.Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG AKREDITASI PROGRAM PELATIHAN TEKNIS KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2.Pelatihan adalah salah satu bentuk pengembangan kompetensi sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen Pegawai Negeri Sipil.
3.Akreditasi Pelatihan yang selanjutnya disebut Akreditasi adalah penilaian kelayakan Pelatihan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara. www.peraturan.go.id 2021, No.1328
4.Lembaga Penyelenggara Pelatihan adalah unit kerja pada instansi pemerintah yang bertugas menyelenggarakan Pelatihan.
5.Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
6.Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Pusdiklat KKB adalah unit kerja yang menyelanggarakan akreditasi program pelatihan teknis kependudukan dan keluarga berencana di lingkungan BKKBN.
7.Sistem Informasi Pelatihan yang selanjutnya disingkat SIDIKA adalah sistem informasi Pelatihan berbasis teknologi informasi untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan dan akreditasi program Pelatihan teknis kependudukan dan keluarga berencana.

Pasal 2

Akreditasi program Pelatihan teknis kependudukan dan keluarga berencana dilaksanakan oleh:

a.Lembaga Penyelenggara Pelatihan pada instansi pemerintah; dan
b.lembaga non pemerintah penyelenggara program Pelatihan.

BAB II

JENIS AKREDITASI

Pasal 3

(1)Jenis Akreditasi yang dilaksanakan merupakan Akreditasi program Pelatihan teknis kependudukan dan keluarga berencana.
(2)Akreditasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan penilaian terhadap penyelenggaraan:
1. a.Pelatihan teknis pembangunan keluarga; www.peraturan.go.id 2021, No.1328
2. b.Pelatihan teknis kependudukan; dan
3. c.Pelatihan teknis keluarga berencana.

BAB III

LEMBAGA PENGAKREDITASI

Pasal 4

Lembaga pengakreditasi program Pelatihan teknis kependudukan dan keluarga berencana adalah Pusdiklat KKB.

Pasal 5

Lembaga pengakreditasi program Pelatihan teknis kependudukan dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas sebagai berikut:

a.menyusun pedoman akreditasi;
b.melakukan koordinasi dengan Lembaga Penyelenggara Pelatihan;
c.menyelenggarakan akreditasi program Pelatihan teknis kependudukan dan keluarga berencana;
d.melakukan pemantauan dan evaluasi berdasarkan hasil akreditasi; dan
e.melakukan pembinaan program Pelatihan teknis kependudukan dan keluarga berencana.

Pasal 6

Lembaga pengakreditasi program memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mencabut akreditasi dari Lembaga Penyelenggara Pelatihan. www.peraturan.go.id 2021, No.1328

BAB IV

UNSUR DAN SUB UNSUR AKREDITASI

Pasal 7

Akreditasi program Pelatihan teknis kependudukan dan keluarga berencana dilakukan melalui penilaian terhadap unsur penilaian Akreditasi program pada Lembaga penyelenggara pelatihan.

Pasal 8

Unsur penilaian akreditasi program Pelatihan mempunyai bobot penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:

a.perencanaan program Pelatihan 20% (dua puluh persen);
b.penyelenggaraan Pelatihan 20% (dua puluh persen);
c.evaluasi Pelatihan 15% (lima belas persen);
d.hasil penyelenggaraan Pelatihan 15% (lima belas persen);
e.pembiayaan Pelatihan 15% (lima belas persen); dan
f.sarana pendukung program Pelatihan 15% (lima belas persen).

Pasal 9

Sub unsur penilaian Akreditasi program Pelatihan mempunyai bobot penilaian yang terdiri atas:

a.perencanaan program Pelatihan dengan bobot penilaian 20% (dua puluh persen) untuk sub unsur perencanaan program Pelatihan dengan bobot penilaian 100% (seratus persen).
b.penyelenggaraan Pelatihan dengan bobot penilaian 20% (dua puluh persen) untuk sub unsur:
1. 1.tenaga Pelatihan dengan bobot penilaian 40% (empat puluh persen);
2. 2.kesesuaian kurikulum dengan bobot penilaian 30% (tiga puluh persen); dan
3. 3.pengelolaan pelatihan dengan bobot penilaian 30% (tiga puluh persen). www.peraturan.go.id 2021, No.1328
c.evaluasi Pelatihan dengan bobot penilaian 15% (lima belas persen) untuk sub unsur:
1. 1.monitoring dengan bobot penilaian 50% (lima puluh persen); dan
2. 2.evaluasi dengan bobot penilaian 50% (lima puluh persen).
d.hasil penyelenggaraan Pelatihan dengan bobot penilaian 15% (lima belas persen) untuk sub unsur:
1. 1.pemenuhan Kompetensi Pelatihan dengan bobot penilaian 40% (empat puluh persen);
2. 2.pengelolaan produk Pelatihan dengan bobot penilaian 30% (tiga puluh persen); dan
3. 3.evaluasi pascapelatihan dengan bobot penilaian 30% (tiga puluh persen).
e.pembiayaan Pelatihan dengan bobot penilaian 15% (lima belas persen) untuk sub unsur kesesuaian pembiayaan Pelatihan dengan bobot penilaian 100% (seratus persen).
f.sarana pendukung program Pelatihan dengan bobot penilaian 15% (lima belas persen) untuk sub unsur:
1. 1.kesesuaian dengan kebijakan Pelatihan dengan bobot penilaian 50% (lima puluh persen); dan
2. 2.kualitas sarana penunjang Pelatihan dengan bobot penilaian 50% (lima puluh persen).

BAB V

PENILAIAN AKREDITASI

Pasal 10

(1)Pusdiklat KKB melakukan penilaian Akreditasi program berdasarkan instrumen penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(2)Penilaian Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat melibatkan Lembaga Penyelenggara Pelatihan. www.peraturan.go.id 2021, No.1328

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…