DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 9 Tahun 2022

Nomor: 9
Tahun: 2022
Ditetapkan: 24 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2022, No.640 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
4.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
7.Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
8.Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang 2022, No.640 Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
9.Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
2.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik BKKBN yang selanjutnya disingkat SPBE BKKBN adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh BKKBN yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE BKKBN.
3.Pengguna SPBE BKKBN adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai aparatur sipil negara, 2022, No.640 perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE BKKBN.
4.Tata Kelola SPBE BKKBN adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE di lingkungan BKKBN secara terpadu.
5.Manajemen SPBE BKKBN adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE BKKBN yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta Layanan SPBE yang berkualitas.
6.Layanan SPBE BKKBN adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE di lingkungan BKKBN dan yang memiliki nilai manfaat.
7.Arsitektur SPBE BKKBN adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE BKKBN untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.
8.Peta Rencana SPBE BKKBN adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE BKKBN yang terintegrasi.
9.Proses Bisnis BKKBN adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKKBN.
10.Pusat Data BKKBN adalah fasilitas yang digunakan BKKBN untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan data.
11.Evaluasi SPBE BKKBN adalah suatu proses penilaian dengan metode tertentu yang dilakukan oleh evaluator SPBE BKKBN terhadap pelaksanaan SPBE di lingkungan BKKBN.
12.Interoperabilitas Data BKKBN adalah koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik baik internal maupun eksternal BKKBN dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE BKKBN. 2022, No.640
13.Jaringan Intra BKKBN adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan unit kerja di lingkungan BKKBN.
14.Sistem Penghubung Layanan BKKBN adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE BKKBN.
15.Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai di lingkungan BKKBN.
16.Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh unit kerja di lingkungan BKKBN untuk memenuhi kebutuhan khusus sesuai dengan tugas dan fungsi BKKBN.
17.Keamanan SPBE BKKBN adalah pengendalian keamanan SPBE BKKBN secara terpadu.
18.Kerahasiaan adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pihak yang memiliki otoritas.
19.Kenirsangkalan (nonrepudiation) adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima.

Pasal 2

SPBE BKKBN bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Pasal 3

Tata kelola SPBE BKKBN dilaksanakan berdasarkan pada prinsip:

a.efektivitas;
b.keterpaduan;
c.kesinambungan;
d.efisiensi;
e.akuntabilitas;
f.interoperabilitas; dan 2022, No.640
g.keamanan.

BAB II

TATA KELOLA SPBE BKKBN

Pasal 4

(1)Tata Kelola SPBE BKKBN bertujuan untuk memastikan penerapan unsur SPBE BKKBN secara terpadu.
(2)Unsur SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.Arsitektur SPBE BKKBN;
2. b.Peta Rencana SPBE BKKBN;
3. c.rencana dan anggaran SPBE BKKBN;
4. d.Proses Bisnis BKKBN;
5. e.data dan informasi BKKBN;
6. f.infrastruktur SPBE BKKBN;
7. g.aplikasi SPBE BKKBN;
8. h.Keamanan SPBE BKKBN; dan
9. i.Layanan SPBE BKKBN.

Pasal 5

(1)Arsitektur SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis BKKBN, data dan informasi BKKBN, infrastruktur SPBE BKKBN, aplikasi SPBE BKKBN, Keamanan SPBE BKKBN, dan Layanan SPBE BKKBN yang terpadu.
(2)Arsitektur SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.visi dan misi SPBE BKKBN;
2. b.referensi arsitektur; dan 2022, No.640
3. c.domain arsitektur.
(3)Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
(4)Domain Arsitektur SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
1. a.domain arsitektur Proses Bisnis BKKBN;
2. b.domain arsitektur data dan informasi BKKBN;
3. c.domain arsitektur infrastruktur SPBE BKKBN;
4. d.domain arsitektur aplikasi SPBE BKKBN;
5. e.domain arsitektur Keamanan SPBE BKKBN; dan
6. f.domain arsitektur Layanan SPBE BKKBN.

Pasal 6

(1)Arsitektur SPBE BKKBN disusun berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional dan rencana strategis BKKBN.
(2)Arsitektur SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3)Penyusunan Arsitektur SPBE BKKBN dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi fungsi di bidang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
(4)Kepala BKKBN menetapkan Arsitektur SPBE BKKBN.

Pasal 7

(1)Arsitektur SPBE BKKBN direviu paling sedikit satu (1) kali dalam satu (1) tahun.
(2)Reviu Arsitektur SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
2. b.hasil pemantauan dan Evaluasi SPBE BKKBN;
3. c.perubahan pada unsur SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf i;
4. d.perubahan pada domain Arsitektur SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4); dan/atau 2022, No.640
5. e.perubahan rencana strategis BKKBN.
(3)Reviu Arsitektur SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi fungsi di bidang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
(4)Hasil reviu Arsitektur SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tim pengarah SPBE BKKBN.

Pasal 8

(1)Peta Rencana SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE BKKBN.
(2)Peta Rencana SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.Tata Kelola SPBE BKKBN;
2. b.Manajemen SPBE BKKBN;
3. c.Layanan SPBE BKKBN;
4. d.infrastruktur SPBE BKKBN;
5. e.aplikasi SPBE BKKBN;
6. f.Keamanan SPBE BKKBN; dan
7. g.audit teknologi informasi dan komunikasi.
(3)Peta Rencana SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh unit kerja yang membidangi fungsi di bidang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE BKKBN, dan rencana strategis BKKBN.
(4)Kepala BKKBN menetapkan Peta Rencana SPBE BKKBN.
(5)Peta Rencana SPBE BKKBN direviu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(6)Reviu Peta Rencana SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan berdasarkan: 2022, No.640
1. a.perubahan peta rencana SPBE nasional;
2. b.perubahan Arsitektur SPBE BKKBN;
3. c.perubahan rencana strategis BKKBN; dan/atau
4. d.hasil pemantauan dan Evaluasi SPBE BKKBN.
(7)Reviu Peta Rencana SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh unit kerja yang membidangi fungsi di bidang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
(8)Hasil reviu Peta Rencana SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada tim pengarah SPBE BKKBN.

Pasal 9

(1)Rencana dan anggaran SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE BKKBN dan Peta Rencana SPBE BKKBN.
(2)Penyusunan rencana dan anggaran SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi fungsi di bidang perencanaan program, anggaran dan unit kerja yang membidangi organisasi dan tata laksana.

Pasal 10

(1)Proses Bisnis BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d disusun untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi BKKBN serta pembangunan, pengembangan, dan penerapan 2022, No.640 aplikasi SPBE BKKBN, Keamanan SPBE BKKBN, dan Layanan SPBE BKKBN.
(2)Proses Bisnis BKKBN disusun secara terintegrasi berdasarkan pada Arsitektur SPBE BKKBN.
(3)Proses Bisnis BKKBN disusun oleh unit kerja yang membidangi fungsi di bidang tata laksana berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
(4)Kepala BKKBN menetapkan Proses Bisnis BKKBN dengan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 11

(1)Data dan informasi BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh BKKBN dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
(2)Data dan informasi BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dan digunakan dalam penyelenggaraan SPBE Nasional.
(3)Penggunaan data dan informasi BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar instansi pusat dan/atau pemerintah daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar Interoperabilitas Data dan informasi BKKBN.
(4)Data dan informasi BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dikelola oleh unit kerja di lingkungan BKKBN sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(5)Data dan informasi BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diintegrasikan oleh unit kerja yang membidangi fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi 2022, No.640 dengan unit kerja yang membidangi fungsi di bidang pelaporan dan statistik.
(6)Unit kerja di lingkungan BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab atas keakuratan data dan informasi yang disediakan serta keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.
(7)Data dan informasi BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
1. a.berdasarkan standar data dan informasi;
2. b.berbagi pakai data dan informasi;
3. c.mudah diakses; dan
4. d.selaras dengan Arsitektur SPBE BKKBN.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…