DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 17 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geolisika Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Isi peraturan

Pasal 8

(1)Unit PISP Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, berkedudukan di unit organisasi yang menangani fungsi di bidang publikasi, dokumentasi, serta hubungan pers dan media. (21 Unit PTSP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berkedudukan di Unit Pelaksana Teknis. Ketentuan ayat (2\ Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak atas informasi dan jasa konsultasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika selain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dapat dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama. I 2 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geolisika Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 99) diubah sebagai berikut: -4 (21 Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Unit PTSP atas narna:
1. a.Kepala unit organisasi yang menangani fungsi di bidang publikasi, dokumentasi, serta hubungan pers dan media untuk Unit PTSP Pusat; dan
2. b.Kepala Unit Pelaksana Teknis untuk Unit PTSP Daerah.
(3)Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
1. a.tata cara penyampaian layanan informasi dan/ atau jasa meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
2. b.jumlah dan jenis informasi dan/atau jasa meteorologi, klimatologi, dan geofisika; dan
3. c.tata cara pembayaran layanan informasi dan/ atau jasa meteorologi, klimatologi, dan geofisika. a Ketentuan Pasal berikut: 13 diubah sehingga berbunyi sebagai Ketentuan Pasal berikut: 16 diubah sehingga berbunyi sebagai

Pasal 16

Unit PTSP Daerah terdiri dari:

a.Unit PTSP Daerah Kelas A; 4

Pasal 13

(1)Kepala unit kerja yang menangani fungsi di bidang publikasi, dokumentasi, serta hubungan pers dan media menugaskan pejabat fungsional untuk menjadi:
1. a.Kepala;
2. b.Sekretaris; dan
3. c.Supervisor/KoordinatorPelayanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, dan huruf c pada unit PTSP Pusat.
(2)Kepala unit ke{a yang menangani fungsi di bidang publikasi, dokumentasi, serta hubungan pers dan media berdasarkan usulan dari pejabat Pimpinan Tinggi Pratama terkait menugaskan pejabat fungsional untuk menjadi Petugas Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d pada unit PTSP Pusat.
(3)Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)terdiri atas:
1. a.bidangmeterorologi;
2. b.bidang klimatologi;
3. c.bidang geolisika;
4. d.bidang instrumentasi, kalibrasi, dan rekayasa; dan
5. e.bidangkesekretariatan. 5- b c Unit PTSP Daerah Kelas B; dan Unit PISP Daerah Kelas C. 5 6 7 Ketentuan Pasal berikut: 17 diubah sehingga berbunyi sebagai Ketentuan Pasal berikut: 18 diubah sehingga berbunyi sebagai

Pasal 18

Unit PTSP Daerah Kelas A, terdiri dari:

a.Kepala;
b.Sekretaris;
c.Supervisor/Koordinator Pelayanan; dan
d.Petugas Layanal. Ketentuan Pasal berikut: 19 diubah sehingga berbunyi sebagai

Pasal 19

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dijabat oleh Kepala Bagian Tata Usaha. Kepala Unit PTSP Daerah Kelas A menugaskan pejabat fungsional untuk menjadi:

a.Sekretaris; dan
b.Supervisor/Koordinator Pelayanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dan huruf c pada unit PTSP Daerah Kelas A. Kepala Unit PTSP Daerah Kelas A menugaskan pejabat fungsional untuk menjadi Petugas Layanan

Pasal 17

(1)Unit PTSP Daerah Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a berkedudukan di Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofi sika.
(2)Unit PTSP Daerah Kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b berkedudukan di Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, atau Stasiun Geolisika yang ditetapkan sebagai Koordinator Unit Pelaksana Teknis di setiap Provinsi.
(3)Unit PTSP Daerah Kelas C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c berkedudukan di:
1. a.Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geolisika Kelas I;
2. b.Stasiun Pemantau Atmosfer Global;
3. c.Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika Kelas II;
4. d.Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika Kelas III;
5. e.Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika Kelas IV; selain yang ditetapkan sebagai Koordinator Unit Pelaksana Teknis di setiap Provinsi.
(4)Koordinator Unit Pelaksana Teknis di setiap Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Badan.
(1)(2\ B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d pada unit PTSP Daerah Kelas A.
(4)Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)terdiri atas:
1. a.bidangmeterorologi;
2. b.bidang klimatologi;
3. c.bidang geofisika;
4. d.bidang instrumentasi, kalibrasi, dan rekayasa; dan
5. e.bidangkesekretariatan. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Unit PTSP Daerah Kelas B terdiri dari:

a.Kepala;
b.Sekretaris;
c.Supervisor/ Koordinator Pelayanan; dan
d.Petugas Layanan. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dijabat oleh Kepala Subbagian Tata Usaha. (21 Kepala Unit PTSP Daerah Kelas B menugaskan pejabat fungsional untuk menjadi:
1. a.Sekretaris; dan
2. b.Supervisor/Koordinator Pelayanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dan huruf c pada unit PTSP Daerah Kelas B.
(3)Kepala Unit PTSP Daerah Kelas B menugaskan pejabat fungsional untuk menjadi Petugas Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 hurrf d pada unit PTSP Daerah Kelas B.
(4)Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)terdiri atas:
1. a.bidangmeterorologi;
2. b.bidang klimatologi;
3. c.bidang geolisika;
4. d.bidang instrumentasi, kalibrasi, dan rekayasa; dan
5. e.bidangkesekretariatan.
(5)Dalam hal PTSP Daerah Kelas B sebagaimana dimalsud dalam Pasal 17 ayat (2) tidak memiliki Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Unit Pelaksana Teknis menugaskan Pejabat Fungsional sebagai Kepala, Sekretaris, Supervisor/Koordinator Pelayanan, dan Petugas Layanan. I

10.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Unit PTSP Daerah Kelas C, terdiri dari:

a.Kepala;
b.Sekretaris;
c.Supervisor/Koordinator Pelayanan; dan
d.Petugas Layanan.
1. 11.Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 hunfi a dijabat oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.
(2)Kepala Unit PTSP Daerah Kelas C menugaskan pejabat fungsional untuk menjadi:
1. a.Sekretaris; dan
2. b.Supervisor/Koordinator Pelayanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dan huruf c pada unit PTSP Daerah Kelas C.
(3)Kepala Unit PTSP Daerah Kelas C menugaskan pejabat fungsional untuk menjadi Petugas Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d pada unit PISP Daerah Kelas C.
(4)Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)terdiri atas:
1. a.bidangmeterorologi;
2. b.bidang klimatologi;
3. c.bidang geofisika;
4. d.bidang instrumentasi, kalibrasi, dan rekayasa; dan
5. e.bidangkesekretariatan.
(5)Dalam hal PTSP Daerah Kelas C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) tidak memiliki Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Unit Pelaksana Teknis menugaskan Pejabat Fungsional sebagai Kepala, Sekretaris, Supervisor/Koordinator Pelayanan, dan Petugas Layanan.

12.Ketentuan ayat (2) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Unit PTSP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b memberikan pelayanan informasi khusus. (21 Khr.rsus bagi Unit PTSP Daerah Kelas A, dapat memberikan pelayanan:
1. a.jasa konsultasi terkait meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
2. b.jasa kalibrasi alat meteorologi, klimatologi, dan geofisika; dan
3. c.jasa penggunaan alat meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
  1. 13.Diantara ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 25A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…