DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 14 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimballgan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu r,enetapkan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu ..ji Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisi;<a; Mengingat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. -2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O09 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2OO9 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058); Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2Ol2 lentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Talrun 2Ol2 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); Peraturan Pemerintah Nomor 1 i Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878); Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tatrun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6254); Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2Ol4 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 221); Keputusan Kepala Badan Meteoroiogi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor: SK.70lKP.003/KBIBMKG-2OLt tentang Penunjukan Koordinator Stasiun Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Setiap Provinsi di Lingkungan Badan Meteorologr, Klimatologi, dan Geolisika sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika -3 Nomor: KEP.36/UM/KBlll2OlT tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor: SK.70lKP.0O3/KB/BMKG-2O11 tentang Penunjukan Koordinator Stasiun Meteorologi, Klimatologi, dan Geolisika di Setiap Provinsi di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

Mengingat

9.Peraturan Kepala Badan Meteoroiogi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelayanan, Penerimaan, Penyetoran, dan Pelaporan Pendapatan Negara Bukan Pajak atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Informasi dan Jasa Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.07 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelayanan, Penerimaan, Penyetoran, dan Pelaporan Pendapatan Negara Bukan Pajak atas Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Informasi dan Jasa Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 808); 1O. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp. 0,00 (Nol Rupiah) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap Kegiatan Tertentu di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofrsika (Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1078); 1 I . Peraturan Kepala Badan Meteoro.iogi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteoroiogi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 1528) sebagaimana telah diubah -4

Menetapkan

Menetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1740);

12.Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2Ol4 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Armosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1530) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 174 1);
13.Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 555); MEMUTUSKAN: PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI LINGKUNGAN BADAN MEIEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
2.Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
3.Wajib Bayar adalah semua instansi, perusahaan, dan/atau perseorangan yang wajib membayar terhadap penggunaan informasi dan/atau jasa meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
4.Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
5.Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yang selanjutnya disingkat BMKG adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
6.Kepala Badan adalah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Badan ini meliputi:

a.pelayanan terpadu satu pintu;
b.unit pelayanan terpadu satu pintu;
c.mekanismepelayanan;
d.biaya pelayanan;
e.pelaporan; dan
f.pembinaan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Badan ini untuk:

a.memberikan petunjuk pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau melalui PTSP; dan
b.meningkatkan kualitas pelayanan terhadap Wajib Bayar.

BAB III

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pasal 4

PTSP dilaksanakan dengan prinsip:

a.keterpaduan;
b.ekonomis;
c.koordinasi;
d.pendelegasian atau pelimpahan wewenang;
e.akuntabilitas; dan
f.aksesibilitas.

Pasal 5

PTSP diselenggarakan dengan tujuan:

a.memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Wajib Bayar;
b.mendekatkan pelayanan kepada Wajib Bayar;
c.memperpendek proses pelayanan;
d.mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
e.memberikan akses yang lebih luas kepada Wajib Bayar untuk memperoleh pelayanan. 7-

Pasal 6

Pelayanan infomasi dan/ atau jasa meteorologi, klimatologi, dan geofisika dilakukan oleh Unit PTSP.

Pasal 7

PTSP di lingkungan BMKG dilaksanakan oleh:

a.Unit PTSP Pusat; dan
b.Unit PTSP Daerah.

Pasal 8

(l) Unit PTSP Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, berkedudukan di unit organisasi yang menangani fungsi di bidang publikasi, dokumentasi, hubungan pers dan media, serta layanan publik terpadu. (21 Unit PTSP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berkedudukan di Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 9

(l ) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak atas informasi dan jasa konsultasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika selain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan meteorologi, Klimatologi, dan Geolisika dapat dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama. (21 Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Unit PTSP.

(3)Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
1. a.tata cara penyampaian layanan informasi dan/atau jasa meteorologi, klimatologi, dan geofisika;

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimballgan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu r,enetapkan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu ..ji Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisi;<a; Mengingat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. -2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O09 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2OO9 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058); Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2Ol2 lentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Talrun 2Ol2 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); Peraturan Pemerintah Nomor 1 i Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878); Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tatrun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6254); Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2Ol4 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 221); Keputusan Kepala Badan Meteoroiogi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor: SK.70lKP.003/KBIBMKG-2OLt tentang Penunjukan Koordinator Stasiun Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Setiap Provinsi di Lingkungan Badan Meteorologr, Klimatologi, dan Geolisika sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika -3 Nomor: KEP.36/UM/KBlll2OlT tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor: SK.70lKP.0O3/KB/BMKG-2O11 tentang Penunjukan Koordinator Stasiun Meteorologi, Klimatologi, dan Geolisika di Setiap Provinsi di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

Mengingat

9.Peraturan Kepala Badan Meteoroiogi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelayanan, Penerimaan, Penyetoran, dan Pelaporan Pendapatan Negara Bukan Pajak atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Informasi dan Jasa Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.07 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelayanan, Penerimaan, Penyetoran, dan Pelaporan Pendapatan Negara Bukan Pajak atas Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Informasi dan Jasa Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 808); 1O. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp. 0,00 (Nol Rupiah) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap Kegiatan Tertentu di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofrsika (Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1078); 1 I . Peraturan Kepala Badan Meteoro.iogi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteoroiogi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 1528) sebagaimana telah diubah -4

Menetapkan

12.Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2Ol4 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Armosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1530) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 174 1);
13.Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 555); MEMUTUSKAN: PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI LINGKUNGAN BADAN MEIEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
2.Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
3.Wajib Bayar adalah semua instansi, perusahaan, dan/atau perseorangan yang wajib membayar terhadap penggunaan informasi dan/atau jasa meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
4.Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
5.Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yang selanjutnya disingkat BMKG adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
6.Kepala Badan adalah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Badan ini meliputi:

a.pelayanan terpadu satu pintu;
b.unit pelayanan terpadu satu pintu;
c.mekanismepelayanan;
d.biaya pelayanan;
e.pelaporan; dan
f.pembinaan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Badan ini untuk:

a.memberikan petunjuk pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau melalui PTSP; dan
b.meningkatkan kualitas pelayanan terhadap Wajib Bayar.

BAB III

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pasal 4

PTSP dilaksanakan dengan prinsip:

a.keterpaduan;
b.ekonomis;
c.koordinasi;
d.pendelegasian atau pelimpahan wewenang;
e.akuntabilitas; dan
f.aksesibilitas.

Pasal 5

PTSP diselenggarakan dengan tujuan:

a.memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Wajib Bayar;
b.mendekatkan pelayanan kepada Wajib Bayar;
c.memperpendek proses pelayanan;
d.mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
e.memberikan akses yang lebih luas kepada Wajib Bayar untuk memperoleh pelayanan. 7-

Pasal 6

Pelayanan infomasi dan/ atau jasa meteorologi, klimatologi, dan geofisika dilakukan oleh Unit PTSP.

Pasal 7

PTSP di lingkungan BMKG dilaksanakan oleh:

a.Unit PTSP Pusat; dan
b.Unit PTSP Daerah.

Pasal 8

Pasal 9

(3)Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
1. a.tata cara penyampaian layanan informasi dan/atau jasa meteorologi, klimatologi, dan geofisika;

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 61 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 61 Tahun 2008