Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2019
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 41
Mengingat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. -2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O09 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2OO9 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058); Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2Ol2 lentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Talrun 2Ol2 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); Peraturan Pemerintah Nomor 1 i Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878); Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tatrun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6254); Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2Ol4 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 221); Keputusan Kepala Badan Meteoroiogi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor: SK.70lKP.003/KBIBMKG-2OLt tentang Penunjukan Koordinator Stasiun Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Setiap Provinsi di Lingkungan Badan Meteorologr, Klimatologi, dan Geolisika sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika -3 Nomor: KEP.36/UM/KBlll2OlT tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor: SK.70lKP.0O3/KB/BMKG-2O11 tentang Penunjukan Koordinator Stasiun Meteorologi, Klimatologi, dan Geolisika di Setiap Provinsi di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
1O. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp. 0,00 (Nol Rupiah) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap Kegiatan Tertentu di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofrsika (Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1078); 1 I . Peraturan Kepala Badan Meteoro.iogi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteoroiogi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 1528) sebagaimana telah diubah -4
Menetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1740);
555); MEMUTUSKAN: PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI LINGKUNGAN BADAN MEIEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.
BAB I
Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN
BAB II
Ruang lingkup dalam Peraturan Badan ini meliputi:
Tujuan Peraturan Badan ini untuk:
dan
BAB III PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BAB III
PTSP dilaksanakan dengan prinsip:
PTSP diselenggarakan dengan tujuan:
7-
Pelayanan infomasi dan/ atau jasa meteorologi, klimatologi, dan geofisika dilakukan oleh Unit PTSP.
PTSP di lingkungan BMKG dilaksanakan oleh:
(l) Unit PTSP Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, berkedudukan di unit organisasi yang menangani fungsi di bidang publikasi, dokumentasi, hubungan pers dan media, serta layanan publik terpadu. (21 Unit PTSP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berkedudukan di Unit Pelaksana Teknis.
(l ) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak atas informasi dan jasa konsultasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika selain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan meteorologi, Klimatologi, dan Geolisika dapat dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama. (21 Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Unit PTSP.
BAB IV UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU jumlah dan jenis informasi dan/atau jasa meteorologi, klimatologi, dan geofisika; dan tata cara pembayaran layanan informasi dan/atau jasa meteorologi, klimatologr, dan geofisika.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan