DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 20 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

Ringkasan

Aturan pembatasan hak akses terhadap fisik dan informasinya sebagai dasar untuk menentukan keterbukaan dan kerahasiaan Arsip guna melindungi hak dan kewajiban Pencipta Arsip dan pengguna dalam pelayanan Arsip.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

2.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
5.Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
6.Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370);
7.Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1371) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 476);
8.Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1372);
9.Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1373); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2.Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori kegiatan dan Arsip Dinamis yang dihasilkan dan pengelompokannya.
3.Klasifikasi Keamanan Arsip adalah kategori kerahasiaan informasi Arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat, dan perorangan.
4.Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi Arsip berdasarkan Klasifikasi keamanannya.
5.Akses Arsip adalah ketersediaan Arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan Arsip.
6.Klasifikasi Akses Arsip adalah kategori pembatasan akses terhadap Arsip berdasarkan kewenangan penggunaan Arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
7.Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis adalah aturan pembatasan hak akses terhadap fisik dan informasinya sebagai dasar untuk menentukan keterbukaan dan kerahasiaan Arsip guna melindungi hak dan kewajiban Pencipta Arsip dan pengguna dalam pelayanan Arsip.
8.Biasa/Terbuka adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
9.Terbatas adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi.
10.Rahasia adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.
11.Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan Pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
12.Arsip Konvensional adalah Arsip yang informasinya terekam dalam media kertas berupa tulisan tangan atau ketikan.
13.Record Center adalah suatu bangunan atau ruangan yang biasanya dirancang sebagai pusat penyimpanan dan pelayanan Arsip inaktif.
14.Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis.
15.Pengguna Internal adalah orang yang menggunakan Arsip yang berasal dari lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
16.Pengguna Eksternal adalah orang yang menggunakan Arsip yang berasal dari luar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
17.Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disingkat BMKG adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
18.Kepala Badan adalah Kepala BMKG.

Pasal 2

Pengaturan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis bertujuan untuk:

a.melindungi fisik dan informasi Arsip Dinamis dari kerusakan dan kehilangan sehingga kebutuhan akan ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, integritas, otensitas, dan reliabilitas Arsip tetap dapat terpenuhi; dan
b.mengatur akses Arsip Dinamis agar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan Arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.

Pasal 3

(1)Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis memuat:
1. a.kode Klasifikasi;
2. b.jenis Arsip;
3. c.Klasifikasi keamanan;
4. d.hak akses;
5. e.dasar pertimbangan; dan
6. f.unit pengolah.
(2)Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis fasilitatif; dan
2. b.Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis substantif.

Pasal 4

Kode Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a menjadi tanda pengenal urusan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja.

Pasal 5

Jenis Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berupa Arsip yang merupakan bagian dari Klasifikasi Arsip sebagaimana diatur dalam Peraturan BMKG mengenai Klasifikasi Arsip.

Pasal 6

(1)Klasifikasi keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.Biasa/Terbuka;
2. b.Terbatas; dan
3. c.Rahasia.
(2)Penentuan tingkat Klasifikasi keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan tingkat keseriusan dampak yang timbul dalam hal informasi yang terdapat dalam Arsip Dinamis disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan kepentingan yang tidak sah.
(3)Pengaturan akses dan teknis pengamanan dilakukan terhadap tingkat Klasifikasi keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Pengaturan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap tingkat Klasifikasi Keamanan Arsip yang lebih tinggi dilakukan pengaturan akses yang lebih ketat.
(5)Teknis pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap tingkat Klasifikasi Keamanan Arsip yang lebih tinggi dilakukan teknis pengamanan yang lebih tinggi.

Pasal 7

Arsip Dinamis yang termasuk ke dalam kategori arsip Biasa/Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a.Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan pengamatan, pengelolaan, dan pelayanan data dan/atau informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika di setiap unit kerja;
b.Arsip Dinamis yang merupakan informasi publik dan informasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
c.Arsip Dinamis yang merupakan informasi publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik;
d.Arsip Dinamis dari unit kerja; dan
e.Arsip Dinamis yang merupakan data meteorologi dan klimatologi dalam format sandi World Meteorological Organization dari stasiun yang masuk dalam sistem jaringan pengamatan internasional dan terdaftar di global telecommunication system.

Pasal 8

Arsip Dinamis yang termasuk ke dalam kategori Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas:

a.Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi di bawah koordinasi unit kerja yang menjalankan fungsi penyiapan penyusunan, perencanaan kebutuhan, rekrutmen, dan pengembangan sumber daya manusia serta pola karir, penyiapan dan penyusunan pengendalian administrasi kepegawaian, manajemen informasi, evaluasi kinerja dan kesejahteraan sumber daya manusia, dan penyiapan koordinasi dan pembinaan jabatan fungsional dan mutasi, pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan pengelolaan sumber daya manusia;
b.Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi di bawah koordinasi unit kerja yang menjalankan fungsi pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan barang/jasa, pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa, serta penyiapan koordinasi dan pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan;
c.Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi pada unit kerja yang melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BMKG;
d.Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi di bawah koordinasi unit kerja yang menjalankan fungsi penyiapan pengujian tagihan, penerbitan dokumen pembayaran, penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang, penatausahaan dokumen pembayaran, penyusunan laporan realisasi keuangan, penyiapan penyusunan administrasi belanja pegawai, perjalanan dinas dan pengelolaan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak, penyiapan pelaksanaan sistem akutansi, verifikasi, rekonsialiasi dan penyusunan laporan keuangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi, serta penyiapan tindak lanjut hasil reviu aparat pengawas internal pemerintah dan hasil audit laporan keuangan;
e.Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi di bawah koordinasi unit kerja yang menjalankan fungsi melaksanakan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi tata usaha pimpinan dan keprotokolan serta urusan rumah tangga;
f.Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi di bawah koordinasi unit kerja yang menjalankan fungsi penyiapan pembinaan, koordinasi, dan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan rencana kerja tahunan, penyiapan analisis tarif, koordinasi penyusunan rencana, usulan penetapan tarif, satuan biaya meteorologi, klimatologi, dan geofisika, usulan standar biaya keluaran, serta penyiapan pembinaan, koordinasi, dan penyusunan usulan pinjaman/hibah luar negeri serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
g.Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan pengamatan, pengelolaan, dan pelayanan data dan/atau informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika di setiap unit kerja.

Pasal 9

Arsip Dinamis yang termasuk ke dalam kategori Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri atas:

a.Arsip Dinamis yang tercipta dari unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, dan penyusunan peraturan perundang- undangan dan pertimbangan hukum, kerja sama, organisasi, dan tata laksana, serta hubungan masyarakat;
b.Arsip Dinamis yang tercipta dari unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, dan barang milik negara, serta tata usaha dan protokol;
c.Arsip Dinamis yang tercipta dari unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
d.Arsip Dinamis yang merupakan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d diberikan kepada:
1. a.Pengguna Internal; dan
2. b.Pengguna Eksternal.
(2)Pengguna Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.Kepala Badan dapat mengakses seluruh arsip;
2. b.pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai kewenangan untuk mengakses Arsip di bawah kewenangannya serta tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi dan yang satu level dengan unit di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin;
3. c.pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi, pimpinan level tinggi, dan yang satu level di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin;
4. d.koordinator, subkoordinator, arsiparis, dan aparatur sipil negara yang dapat mengakses seluruh Arsip yang berada di bawah tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya dengan tingkat klasifikasi Biasa/Terbuka tetapi tidak diberikan hak akses untuk Arsip dengan tingkat klasifikasi Terbatas dan Rahasia yang terdapat pada Kepala Badan, pejabat pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas kecuali telah mendapatkan izin; dan
5. e.pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip pada Pencipta Arsip dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pengguna Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari perorangan atau badan hukum di luar BMKG meliputi:
1. a.publik yang mempunyai hak untuk mengakses seluruh Arsip dengan kategori Biasa/Terbuka;
2. b.pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh Arsip pada Pencipta Arsip dalam melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses Arsip pada Pencipta Arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 7 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2012