DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 21 September 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 20

Indonesia, Badan Narkotika Nasional

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa terbatasnya kualitas dan kuantitas lembaga rehabilitasi narkotika menimbulkan dampak terhadap penyalah guna, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika tidak mendapatkan akses layanan rehabilitasi, sehingga Badan Narkotika Nasional berupaya meningkatkan ketersediaan layanan rehabilitasi dengan memberdayakan dan mengoptimalkan kemampuan lembaga rehabilitasi yang www.peraturan.go.id 2018, No. 1328 diselenggarakan oleh masyarakat agar dapat menyelenggarakan layanan yang sesuai dengan standar rehabilitasi yang ditentukan;
c.bahwa untuk mengetahui kualitas layanan yang diberikan oleh lembaga rehabilitasi narkotika komponen masyarakat maka diperlukan penilaian mencakup program layanan, kompetensi petugas dan kelengkapan sarana serta prasarana pendukungnya, dengan menggunakan instrumen atau alat ukur yang memadai serta dilakukan secara periodik hal ini untuk menjamin penyelenggaraan layanan rehabilitasi yang bermutu, efektif dan akuntabel;
d.bahwa Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penilaian Pelaksanaan Pelayanan Lembaga Rehabilitasi Narkotika Komponen Masyarakat masih terdapat kekurangan dan memerlukan penyesuaian dengan perkembangan serta kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan layanan rehabilitasi;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf d perlu ditetapkan Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Pelaksanaan Penilaian Layanan Lembaga Rehabilitasi pada Lembaga Rehabilitasi Narkotika Komponen Masyarakat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

Mengingat

2.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
3.Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional; www.peraturan.go.id 2018, No. 1328
4.Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1942);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PELAKSANAAN PENILAIAN LAYANAN PADA LEMBAGA REHABILITASI NARKOTIKA KOMPONEN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2.Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
3.Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
4.Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.
5.Lembaga Rehabilitasi Medis adalah lembaga yang melaksanakan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
6.Lembaga Rehabilitasi Sosial adalah lembaga yang melaksanakan pemulihan dan pengembangan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. www.peraturan.go.id 2018, No. 1328
7.Lembaga Rehabilitasi Narkotika Komponen Masyarakat adalah lembaga yang menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi medis dan/atau sosial bagi pecandu, penyalah guna, dan korban penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat atau swasta.

BAB II

TATA CARA PENILAIAN

Pasal 2

(1)Penilaian dilakukan terhadap Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial yang diselenggarakan oleh Komponen Masyarakat yang telah bekerja sama dengan BNN.
(2)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap lembaga rehabilitasi yang telah memenuhi kriteria dalam menyelenggarakan layanan rehabilitasi terhadap Penyalah Guna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
(3)Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

(1)Penilaian dilaksanakan dengan melakukan evaluasi terhadap efektifitas dukungan penguatan dan fasilitasi yang diberikan oleh BNN, BNN Provinsi dan/atau BNN Kabupaten/Kota kepada lembaga rehabilitasi.
(2)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penilai. www.peraturan.go.id 2018, No. 1328
(3)Tim penilai dalam melaksanakan penilaian didampingi oleh BNN Provinsi dan/atau BNN Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah penilaian.

Pasal 4

(1)Proses penilaian dilakukan ketika telah selesai dilaksanakannya bimbingan teknis oleh BNN, BNN Provinsi dan/atau BNN Kabupaten/Kota terhadap lembaga rehabilitasi di wilayahnya.
(2)Hasil bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan indikator pemberian rekomendasi terhadap lembaga rehabilitasi yang akan dilakukan penilaian.
(3)Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilihat dari kesiapan lembaga rehabilitasi yang telah melaksanakan 50% (lima puluh persen) layanan sesuai dengan standar pelayanan rehabilitasi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika.
(4)Proses penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

(1)Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas unsur kementerian, lembaga dan organisasi kemasyarakatan serta organisasi profesi terkait.
(2)Keanggotaan dari tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.BNN;
2. b.Kementerian Kesehatan;
3. c.Kementerian Sosial;
4. d.Lembaga Sertifikasi Profesi BNN;
5. e.Ikatan Konselor Adiksi Indonesia;
6. f.Asosiasi Rehabilitasi Narkoba Indonesia; atau www.peraturan.go.id 2018, No. 1328
7. g.Praktisi di bidang Rehabilitasi.
(3)Dalam hal dibutuhkan dapat melibatkan unsur lain selain keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Keanggotaan dari tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala BNN dengan usulan dari Deputi Bidang Rehabilitasi.

Pasal 6

Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai tim penilai harus memiliki kriteria, sebagai berikut:

a.memiliki latar belakang pekerjaan atau pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang rehabilitasi;
b.memiliki pengalaman dalam melakukan monitoring evaluasi suatu program; dan
c.memiliki kemampuan bekerja dalam tim.

Pasal 7

(1)Tim penilai melaksanakan penilaian dengan melakukan kunjungan langsung ke lembaga rehabilitasi yang akan dilakukan penilaian.
(2)Tim penilai dalam melakukan penilaian menggunakan instrumen sebagai alat ukur untuk menilai standar pelayanan rehabilitasi.
(3)Instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 8

Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), mempunyai tugas sebagai berikut:

a.menginformasikan komponen yang akan dinilai kepada lembaga rehabilitasi narkotika komponen masyarakat melalui BNNP dan/atau BNN Kota/Kab setempat; www.peraturan.go.id 2018, No. 1328
b.melakukan penilaian langsung kepada lembaga rehabilitasi narkotika komponen masyarakat melalui kunjungan lapangan;
c.melakukan analisis terhadap hasil penilaian langsung; dan
d.melaporkan hasil penilaian kepada Kepala BNN melalui Deputi Rehabilitasi sebagai dasar pemberian rekomendasi bagi lembaga yang bersangkutan.

Pasal 9

Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), juga mempunyai wewenang sebagai berikut:

a.mengkaji ulang instrumen penilaian standar pelayanan rehabilitasi komponen masyarakat;
b.memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penilaian standar pelayanan rehabilitasi komponen masyarakat; dan
c.memberikan rekomendasi kepada BNN atas lembaga yang dinilai berdasarkan hasil penilaian.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa terbatasnya kualitas dan kuantitas lembaga rehabilitasi narkotika menimbulkan dampak terhadap penyalah guna, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika tidak mendapatkan akses layanan rehabilitasi, sehingga Badan Narkotika Nasional berupaya meningkatkan ketersediaan layanan rehabilitasi dengan memberdayakan dan mengoptimalkan kemampuan lembaga rehabilitasi yang www.peraturan.go.id 2018, No. 1328 diselenggarakan oleh masyarakat agar dapat menyelenggarakan layanan yang sesuai dengan standar rehabilitasi yang ditentukan;
c.bahwa untuk mengetahui kualitas layanan yang diberikan oleh lembaga rehabilitasi narkotika komponen masyarakat maka diperlukan penilaian mencakup program layanan, kompetensi petugas dan kelengkapan sarana serta prasarana pendukungnya, dengan menggunakan instrumen atau alat ukur yang memadai serta dilakukan secara periodik hal ini untuk menjamin penyelenggaraan layanan rehabilitasi yang bermutu, efektif dan akuntabel;
d.bahwa Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penilaian Pelaksanaan Pelayanan Lembaga Rehabilitasi Narkotika Komponen Masyarakat masih terdapat kekurangan dan memerlukan penyesuaian dengan perkembangan serta kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan layanan rehabilitasi;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf d perlu ditetapkan Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Pelaksanaan Penilaian Layanan Lembaga Rehabilitasi pada Lembaga Rehabilitasi Narkotika Komponen Masyarakat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

Mengingat

2.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
3.Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional; www.peraturan.go.id 2018, No. 1328
4.Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1942);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PELAKSANAAN PENILAIAN LAYANAN PADA LEMBAGA REHABILITASI NARKOTIKA KOMPONEN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2.Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
3.Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
4.Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.
5.Lembaga Rehabilitasi Medis adalah lembaga yang melaksanakan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
6.Lembaga Rehabilitasi Sosial adalah lembaga yang melaksanakan pemulihan dan pengembangan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. www.peraturan.go.id 2018, No. 1328
7.Lembaga Rehabilitasi Narkotika Komponen Masyarakat adalah lembaga yang menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi medis dan/atau sosial bagi pecandu, penyalah guna, dan korban penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat atau swasta.

BAB II

TATA CARA PENILAIAN

Pasal 2

(1)Penilaian dilakukan terhadap Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial yang diselenggarakan oleh Komponen Masyarakat yang telah bekerja sama dengan BNN.
(2)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap lembaga rehabilitasi yang telah memenuhi kriteria dalam menyelenggarakan layanan rehabilitasi terhadap Penyalah Guna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
(3)Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

(1)Penilaian dilaksanakan dengan melakukan evaluasi terhadap efektifitas dukungan penguatan dan fasilitasi yang diberikan oleh BNN, BNN Provinsi dan/atau BNN Kabupaten/Kota kepada lembaga rehabilitasi.
(2)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penilai. www.peraturan.go.id 2018, No. 1328
(3)Tim penilai dalam melaksanakan penilaian didampingi oleh BNN Provinsi dan/atau BNN Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah penilaian.

Pasal 4

(1)Proses penilaian dilakukan ketika telah selesai dilaksanakannya bimbingan teknis oleh BNN, BNN Provinsi dan/atau BNN Kabupaten/Kota terhadap lembaga rehabilitasi di wilayahnya.
(2)Hasil bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan indikator pemberian rekomendasi terhadap lembaga rehabilitasi yang akan dilakukan penilaian.
(3)Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilihat dari kesiapan lembaga rehabilitasi yang telah melaksanakan 50% (lima puluh persen) layanan sesuai dengan standar pelayanan rehabilitasi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika.
(4)Proses penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

(1)Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas unsur kementerian, lembaga dan organisasi kemasyarakatan serta organisasi profesi terkait.
(2)Keanggotaan dari tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.BNN;
2. b.Kementerian Kesehatan;
3. c.Kementerian Sosial;
4. d.Lembaga Sertifikasi Profesi BNN;
5. e.Ikatan Konselor Adiksi Indonesia;
6. f.Asosiasi Rehabilitasi Narkoba Indonesia; atau www.peraturan.go.id 2018, No. 1328
7. g.Praktisi di bidang Rehabilitasi.
(3)Dalam hal dibutuhkan dapat melibatkan unsur lain selain keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Keanggotaan dari tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala BNN dengan usulan dari Deputi Bidang Rehabilitasi.

Pasal 6

Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai tim penilai harus memiliki kriteria, sebagai berikut:

a.memiliki latar belakang pekerjaan atau pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang rehabilitasi;
b.memiliki pengalaman dalam melakukan monitoring evaluasi suatu program; dan
c.memiliki kemampuan bekerja dalam tim.

Pasal 7

(1)Tim penilai melaksanakan penilaian dengan melakukan kunjungan langsung ke lembaga rehabilitasi yang akan dilakukan penilaian.
(2)Tim penilai dalam melakukan penilaian menggunakan instrumen sebagai alat ukur untuk menilai standar pelayanan rehabilitasi.
(3)Instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 8

Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), mempunyai tugas sebagai berikut:

a.menginformasikan komponen yang akan dinilai kepada lembaga rehabilitasi narkotika komponen masyarakat melalui BNNP dan/atau BNN Kota/Kab setempat; www.peraturan.go.id 2018, No. 1328
b.melakukan penilaian langsung kepada lembaga rehabilitasi narkotika komponen masyarakat melalui kunjungan lapangan;
c.melakukan analisis terhadap hasil penilaian langsung; dan
d.melaporkan hasil penilaian kepada Kepala BNN melalui Deputi Rehabilitasi sebagai dasar pemberian rekomendasi bagi lembaga yang bersangkutan.

Pasal 9

Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), juga mempunyai wewenang sebagai berikut:

a.mengkaji ulang instrumen penilaian standar pelayanan rehabilitasi komponen masyarakat;
b.memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penilaian standar pelayanan rehabilitasi komponen masyarakat; dan
c.memberikan rekomendasi kepada BNN atas lembaga yang dinilai berdasarkan hasil penilaian.

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 10 Tahun 2018

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TATA CARA PENILAIAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2011

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 24 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TATA CARA PENILAIAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2011

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 24 Tahun 2017