DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 24 Tahun 2017

Nomor: 24
Tahun: 2017
Ditetapkan: 24 Desember 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 33

Indonesia, Badan Narkotika Nasional

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk penyelenggaraan rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika, Penyalah Guna Narkotika, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika merupakan salah satu langkah P4GN untuk memberikan pemulihan dari dampak ketergantungan dengan cara memberikan perawatan dan pengobatan yang komprehensif;
c.bahwa untuk penyelenggaraan rehabilitasi yang dilaksanakan oleh lembaga rehabilitasi milik instansi pemerintah atau masyarakat sangat beragam pola perawatan dan pengobatannya, sehingga belum adanya keseragaman dalam standar pelayanan rehabilitasi yang diberikan;
d.bahwa untuk belum adanya keseragaman terhadap penyelenggaraan rehabilitasi, maka perlu adanya pengaturan tentang standar pelayanan rehabilitasi yang dapat digunakan oleh lembaga rehabilitasi instansi pemerintah atau masyarakat, guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan kesehatan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika, Penyalahguna Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
5.Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
6.Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1146);
8.Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 884);
9.Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 09 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 923); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG STANDAR PELAYANAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
2.Standar Pelayanan Rehabilitasi adalah suatu acuan yang memuat berbagai ketentuan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara layanan rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika, Penyalah Guna Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, khususnya yang berada dalam lingkungan Badan Narkotika Nasional dan yang bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional, untuk menjamin terlaksananya proses layanan rehabilitasi yang berkualitas.
3.Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
4.Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
5.Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.
6.Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Rehabilitasi Berkelanjutan yang selanjutnya disebut Rehabilitasi adalah serangkaian upaya pemulihan terpadu terhadap pecandu narkotika, penyalahguna narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang mencakup penerimaan awal, rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, serta pascarehabilitasi.
8.Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
9.Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
10.Pascarehabilitasi adalah kegiatan pelayanan yang merupakan tahapan pembinaan lanjutan yang diberikan kepada pecandu narkotika, penyalah guna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika, setelah menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, yang merupakan bagian yang integral dalam rangkaian rehabilitasi.
11.Layanan Rehabilitasi pada tatanan khusus adalah penyelenggaraan rehabilitasi berbasis layanan sosial yang dilaksanakan pada lembaga yang dimiliki oleh pemerintah pusat/daerah.
12.Penerimaan Awal adalah suatu proses menerima pecandu narkotika, penyalah guna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika pada suatu layanan, baik layanan rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial guna memperkirakan derajat masalah yang dialami, diagnosa dan rencana terapi yang dibutuhkan.
13.Rekam Rehabilitasi Klien adalah gabungan rekam medis dan rekam sosial/rekam perkembangan klien yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas klien, hasil asesmen/pemeriksaan, pengobatan, tindakan/ intervensi dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada klien.

BAB II

PRINSIP PENYELENGGARAAN REHABILITASI

Pasal 2

Penyelenggaraan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika, Penyalah Guna Narkotika, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika harus memenuhi prinsip sebagai berikut:

a.tersedia akses untuk mendapatkan Rehabilitasi di seluruh wilayah di Indonesia, pada setiap tatanan, termasuk pada lembaga pemasyarakatan;
b.terjangkau dalam pembiayaan, baik melalui anggaran pemerintah dan pemerintah daerah, swasta, maupun masyarakat;
c.mengakomodasi berbagai kebutuhan klinis;
d.layanan berbasis bukti;
e.akuntabilitas;
f.berkelanjutan; dan
g.menjamin keamanan dan keselamatan.

Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan Rehabilitasi kebutuhan klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:

a.kebutuhan terkait penyakit fisik dan/atau kejiwaan, psikologis, sosial, dan spiritual;
b.kebutuhan pendidikan, bermain, dan pengasuhan bagi klien anak;
c.kebutuhan pendidikan dan pembentukan identitas diri bagi klien remaja;
d.kebutuhan perawatan bagi klien perempuan yang sedang mengandung termasuk melakukan rujukan medis yang dibutuhkan;
e.kebutuhan perawatan bersama bagi klien perempuan yang memiliki bayi usia dibawah lima tahun, khususnya yang menjadi orang tua tunggal;

Pasal 4

Prinsip penyelenggaraan Rehabilitasi layanan berbasis bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi:

a.berdasarkan kajian ilmiah; dan
b.efektif dan efisien dalam proses pemulihan dan/atau perubahan perilaku.

Pasal 5

Prinsip penyelenggaraan Rehabilitasi berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f yaitu upaya pemulihan yang berkesinambungan antara suatu program dan kegiatan dengan program kegiatan lainnya.

Pasal 6

Prinsip penyelenggaraan Rehabilitasi menjamin keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, meliputi:

a.kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja secara tertulis dan dapat dibaca setiap orang, baik petugas maupun klien;
b.prosedur evakuasi tertulis yang dipraktikkan secara berkala untuk antisipasi kondisi bencana;
c.penetapan area bebas rokok dan area merokok guna menjamin kesehatan setiap orang yang berada dalam lembaga Rehabilitasi;
d.peraturan untuk menghindari terjadinya eksploitasi klien; dan
e.jaminan kerahasiaan klien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemberian kebutuhan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c, dilaksanakan melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui satuan kerja perangkat daerah bidang pendidikan setempat untuk menunjuk pusat kegiatan belajar mengajar.

BAB III

STANDAR PELAYANAN REHABILITASI

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan Standar Pelayanan Rehabilitasi, dilaksanakan oleh:
1. a.lembaga Rehabilitasi yang berada dalam lingkungan BNN; dan
2. b.lembaga Rehabilitasi yang bekerjasama dengan BNN.
(2)Standar Pelayanan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.standar alur layanan; dan
2. b.standar penyelenggaraan.
(3)Penyelenggaraan standar alur layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
1. a.penerimaan awal;
2. b.rehabilitasi; dan
3. c.pascarehabilitasi.
(4)Standar penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
1. a.status lembaga;
2. b.struktur organisasi;
3. c.program layanan;
4. d.sumber daya manusia; dan
5. e.sarana dan prasarana.

Pasal 9

(1)Penerimaan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, meliputi:
1. a.observasi;
2. b.asesmen yang menggunakan instrumen yang bersifat komprehensif; dan
3. c.pemeriksaan medis sejauh diperlukan.
(2)Instrumen asesmen yang bersifat komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.medis;
2. b.pendidikan, pekerjaan, serta dukungan hidup lainnya;
3. c.penggunaan narkotika;
4. d.keterlibatan dalam tindak kriminalitas;
5. e.keluarga dan sosial; dan
6. f.masalah kejiwaan.
(3)Dalam hal asesmen dilaksanakan terhadap klien perempuan, selain instrumen asesmen yang bersifat komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan juga asesmen:
1. a.potensi kemandirian; dan
2. b.riwayat pelecehan, kekerasan, serta trauma.
(4)Dalam hal asesmen dilaksanakan terhadap klien anak, selain instrumen asesmen yang bersifat komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan juga asesmen:
1. a.riwayat tumbuh kembang;
2. b.potensi kecerdasan; dan
3. c.riwayat pelecehan, kekerasan serta trauma.
(5)Pelaksanaan penerimaan awal dilakukan oleh petugas layanan Rehabilitasi yang telah terlatih dalam melakukan asesmen secara komprehensif.

Pasal 10

(1)Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(3)huruf b, terdiri atas:
1. a.Rehabilitasi Medis;
2. b.Rehabilitasi Sosial; dan
3. c.Pascarehabilitasi.
(2)Rehabilitasi diselenggarakan meliputi;
1. a.asesmen;
2. b.penyusunan rencana Rehabilitasi; dan
3. c.program Rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap.
(3)Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada penerimaan awal, selama dan setelah proses Rehabilitasi.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk penyelenggaraan rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika, Penyalah Guna Narkotika, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika merupakan salah satu langkah P4GN untuk memberikan pemulihan dari dampak ketergantungan dengan cara memberikan perawatan dan pengobatan yang komprehensif;
c.bahwa untuk penyelenggaraan rehabilitasi yang dilaksanakan oleh lembaga rehabilitasi milik instansi pemerintah atau masyarakat sangat beragam pola perawatan dan pengobatannya, sehingga belum adanya keseragaman dalam standar pelayanan rehabilitasi yang diberikan;
d.bahwa untuk belum adanya keseragaman terhadap penyelenggaraan rehabilitasi, maka perlu adanya pengaturan tentang standar pelayanan rehabilitasi yang dapat digunakan oleh lembaga rehabilitasi instansi pemerintah atau masyarakat, guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan kesehatan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf d, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
5.Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
6.Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1146);
8.Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 884);
9.Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 09 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 923); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG STANDAR PELAYANAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
2.Standar Pelayanan Rehabilitasi adalah suatu acuan yang memuat berbagai ketentuan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara layanan rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika, Penyalah Guna Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, khususnya yang berada dalam lingkungan Badan Narkotika Nasional dan yang bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional, untuk menjamin terlaksananya proses layanan rehabilitasi yang berkualitas.
3.Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
4.Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
5.Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.
6.Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Rehabilitasi Berkelanjutan yang selanjutnya disebut Rehabilitasi adalah serangkaian upaya pemulihan terpadu terhadap pecandu narkotika, penyalahguna narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang mencakup penerimaan awal, rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, serta pascarehabilitasi.
8.Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
9.Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
10.Pascarehabilitasi adalah kegiatan pelayanan yang merupakan tahapan pembinaan lanjutan yang diberikan kepada pecandu narkotika, penyalah guna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika, setelah menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, yang merupakan bagian yang integral dalam rangkaian rehabilitasi.
11.Layanan Rehabilitasi pada tatanan khusus adalah penyelenggaraan rehabilitasi berbasis layanan sosial yang dilaksanakan pada lembaga yang dimiliki oleh pemerintah pusat/daerah.
12.Penerimaan Awal adalah suatu proses menerima pecandu narkotika, penyalah guna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika pada suatu layanan, baik layanan rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial guna memperkirakan derajat masalah yang dialami, diagnosa dan rencana terapi yang dibutuhkan.
13.Rekam Rehabilitasi Klien adalah gabungan rekam medis dan rekam sosial/rekam perkembangan klien yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas klien, hasil asesmen/pemeriksaan, pengobatan, tindakan/ intervensi dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada klien.

BAB II

PRINSIP PENYELENGGARAAN REHABILITASI

Pasal 2

Penyelenggaraan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika, Penyalah Guna Narkotika, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika harus memenuhi prinsip sebagai berikut:

a.tersedia akses untuk mendapatkan Rehabilitasi di seluruh wilayah di Indonesia, pada setiap tatanan, termasuk pada lembaga pemasyarakatan;
b.terjangkau dalam pembiayaan, baik melalui anggaran pemerintah dan pemerintah daerah, swasta, maupun masyarakat;
c.mengakomodasi berbagai kebutuhan klinis;
d.layanan berbasis bukti;
e.akuntabilitas;
f.berkelanjutan; dan
g.menjamin keamanan dan keselamatan.

Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan Rehabilitasi kebutuhan klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:

a.kebutuhan terkait penyakit fisik dan/atau kejiwaan, psikologis, sosial, dan spiritual;
b.kebutuhan pendidikan, bermain, dan pengasuhan bagi klien anak;
c.kebutuhan pendidikan dan pembentukan identitas diri bagi klien remaja;
d.kebutuhan perawatan bagi klien perempuan yang sedang mengandung termasuk melakukan rujukan medis yang dibutuhkan;
e.kebutuhan perawatan bersama bagi klien perempuan yang memiliki bayi usia dibawah lima tahun, khususnya yang menjadi orang tua tunggal;

Pasal 4

Prinsip penyelenggaraan Rehabilitasi layanan berbasis bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi:

a.berdasarkan kajian ilmiah; dan
b.efektif dan efisien dalam proses pemulihan dan/atau perubahan perilaku.

Pasal 5

Pasal 6

Prinsip penyelenggaraan Rehabilitasi menjamin keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, meliputi:

a.kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja secara tertulis dan dapat dibaca setiap orang, baik petugas maupun klien;
b.prosedur evakuasi tertulis yang dipraktikkan secara berkala untuk antisipasi kondisi bencana;
c.penetapan area bebas rokok dan area merokok guna menjamin kesehatan setiap orang yang berada dalam lembaga Rehabilitasi;
d.peraturan untuk menghindari terjadinya eksploitasi klien; dan
e.jaminan kerahasiaan klien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

BAB III

STANDAR PELAYANAN REHABILITASI

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan Standar Pelayanan Rehabilitasi, dilaksanakan oleh:
1. a.lembaga Rehabilitasi yang berada dalam lingkungan BNN; dan
2. b.lembaga Rehabilitasi yang bekerjasama dengan BNN.
(2)Standar Pelayanan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.standar alur layanan; dan
2. b.standar penyelenggaraan.
(3)Penyelenggaraan standar alur layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
1. a.penerimaan awal;
2. b.rehabilitasi; dan
3. c.pascarehabilitasi.
(4)Standar penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
1. a.status lembaga;
2. b.struktur organisasi;
3. c.program layanan;
4. d.sumber daya manusia; dan
5. e.sarana dan prasarana.

Pasal 9

(1)Penerimaan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, meliputi:
1. a.observasi;
2. b.asesmen yang menggunakan instrumen yang bersifat komprehensif; dan
3. c.pemeriksaan medis sejauh diperlukan.
(2)Instrumen asesmen yang bersifat komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.medis;
2. b.pendidikan, pekerjaan, serta dukungan hidup lainnya;
3. c.penggunaan narkotika;
4. d.keterlibatan dalam tindak kriminalitas;
5. e.keluarga dan sosial; dan
6. f.masalah kejiwaan.
(3)Dalam hal asesmen dilaksanakan terhadap klien perempuan, selain instrumen asesmen yang bersifat komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan juga asesmen:
1. a.potensi kemandirian; dan
2. b.riwayat pelecehan, kekerasan, serta trauma.
(4)Dalam hal asesmen dilaksanakan terhadap klien anak, selain instrumen asesmen yang bersifat komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan juga asesmen:
1. a.riwayat tumbuh kembang;
2. b.potensi kecerdasan; dan
3. c.riwayat pelecehan, kekerasan serta trauma.
(5)Pelaksanaan penerimaan awal dilakukan oleh petugas layanan Rehabilitasi yang telah terlatih dalam melakukan asesmen secara komprehensif.

Pasal 10

(1)Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(3)huruf b, terdiri atas:
1. a.Rehabilitasi Medis;
2. b.Rehabilitasi Sosial; dan
3. c.Pascarehabilitasi.
(2)Rehabilitasi diselenggarakan meliputi;
1. a.asesmen;
2. b.penyusunan rencana Rehabilitasi; dan
3. c.program Rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap.
(3)Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada penerimaan awal, selama dan setelah proses Rehabilitasi.

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 24 Tahun 2017

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PRINSIP PENYELENGGARAAN REHABILITASI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

STANDAR PELAYANAN REHABILITASI

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 10 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PRINSIP PENYELENGGARAAN REHABILITASI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

STANDAR PELAYANAN REHABILITASI

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 10 Tahun 2018