DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 Januari 2022
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan melalui Penyesuaian/Inpassing; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2022, No.158 Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
5.Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1461);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 87 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1588); 2022, No.158 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBENCANAAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disebut PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan yang selanjutnya disingkat JF Analis Kebencanaan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis kebencanaan.
5.Pejabat Fungsional Analis Kebencanaan yang selanjutnya disebut Analis Kebencanaan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh PyB melaksanakan analisis kebencanaan. 2022, No.158
6.Analisis Kebencanaan adalah rangkaian kegiatan analisis penanggulangan bencana yang meliputi penyiapan bahan substansi teknis pengaturan bidang kebencanaan, perencanaan analisis bidang kebencanaan, pelaksanaan analisis bidang kebencanaan, pemantauan dan evaluasi, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
7.Penyesuaian/Inpassing JF Analis Kebencanaan adalah pengangkatan ke dalam JF Analis Kebencanaan dengan persyaratan tertentu bagi PNS yang telah dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang JF Analis Kebencanaan guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dalam jangka waktu tertentu.
8.Kebutuhan JF Analis Kebencanaan adalah jumlah dan susunan JF Analis Kebencanaan dalam jenjang jabatan tertentu yang diperlukan oleh instansi pusat dan instansi daerah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu.
9.Instansi Pembina JF Analis Kebencanaan adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
10.Instansi Pengguna adalah instansi pusat dan instansi daerah yang mempunyai tugas di bidang penanggulangan bencana.
11.Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan yang ditetapkan dalam butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari butir kegiatan yang harus dicapai oleh Analis Kebencanaan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
12.Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Analis Kebencanaan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
13.Tim Penilai Angka Kredit JF Analis Kebencanaan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam 2022, No.158 sasaran kerja pegawai serta menilai capaian kinerja Analis Kebencanaan dalam bentuk Angka Kredit.

Pasal 2

Peraturan Badan ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pengangkatan PNS dalam JF Analis Kebencanaan melalui penyesuaian/inpassing agar berjalan secara efektif, teratur, dan profesional.

Pasal 3

Lingkup pengaturan Peraturan Badan ini meliputi:

a.kriteria dan persyaratan Penyesuaian/Inpassing JF Analis Kebencanaan;
b.prosedur Penyesuaian/Inpassing JF Analis Kebencanaan; dan
c.pengangkatan dalam JF Analis Kebencanaan melalui penyesuaian/inpassing.

BAB II

KRITERIA DAN PERSYARATAN PENYESUAIAN/INPASSING JF ANALIS KEBENCANAAN

Pasal 4

Pengangkatan dalam JF Analis Kebencanaan melalui penyesuaian/inpassing ditujukan bagi PNS yang pernah memiliki pengalaman dan/atau masih menjalankan tugas di bidang JF Analis Kebencanaan yang akan diduduki berdasarkan keputusan PPK.

Pasal 5

(1)Instansi Pengguna yang memiliki kebutuhan atas JF Analis Kebencanaan, dapat mengusulkan PNS untuk mengikuti proses penyesuaian/inpassing.
(2)Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang akan disesuaikan, pelaksanaan penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus mempertimbangkan kebutuhan organisasi yang 2022, No.158 ditentukan melalui penghitungan kebutuhan JF Analis Kebencanaan.
(3)Instansi Pengguna menyusun penghitungan kebutuhan JF Analis Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengenai pedoman penghitungan kebutuhan JF Analis Kebencanaan.

Pasal 6

Pelaksanaan pengangkatan dalam JF Analis Kebencanaan melalui penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus didasarkan pada kebutuhan JF Analis Kebencanaan yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 7

(1)PNS yang diangkat dalam JF Analis Kebencanaan melalui penyesuaian/inpassing harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.berstatus PNS;
2. b.memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. c.sehat jasmani dan rohani;
4. d.berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
5. e.memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Analisis Kebencanaan paling singkat 2 (dua) tahun;
6. f.nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
7. g.PNS yang dapat mengikuti penyesuaian/inpassing berusia paling tinggi:
  1. 1.55 (lima puluh lima) tahun bagi pejabat pelaksana;
  2. 2.56 (lima puluh enam) tahun bagi pejabat administrator dan pejabat pengawas yang akan menduduki JF Analis Kebencanaan Ahli Pertama dan Ahli Muda; 2022, No.158
  3. 3.57 (lima puluh tujuh) tahun bagi pejabat administrator yang akan menduduki JF Analis Kebencanaan Ahli Madya; dan
  4. 4.59 (lima puluh sembilan) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi;
8. h.tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat, dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
9. i.tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada saat penyesuaian/inpassing; dan
10. j.tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara pada saat penyesuaian/inpassing.
(2)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pengguna menyampaikan kebutuhan JF Analis Kebencanaan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk mendapatkan rekomendasi.
(3)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi PPK dalam mengusulkan kebutuhan JF Analis Kebencanaan yang diangkat melalui pengangkatan/inpassing.
(4)Kebutuhan JF Analis Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh PPK kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
(5)Kebutuhan JF Analis Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB III

PROSEDUR PENYESUAIAN/INPASSING JF ANALIS KEBENCANAAN

Pasal 8

Prosedur Penyesuaian/Inpassing JF Analis Kebencanaan terdiri atas: 2022, No.158

a.pengusulan oleh Instansi Pengguna; dan
b.seleksi administrasi dan portofolio.

Pasal 9

(1)PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat mengajukan permohonan usulan pengangkatan PNS dalam JF Analis Kebencanaan melalui penyesuaian/inpassing kepada PPK melalui PyB secara hierarki.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Instansi Pengguna kepada Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan surat penetapan kebutuhan JF Analis Kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2).
(4)Selain surat penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan harus dilengkapi dengan dokumen berupa:
1. a.salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
2. b.salinan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
3. c.surat keterangan dari pimpinan unit kerja yang menyatakan bahwa tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat;
4. d.surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
5. e.salinan ijazah pendidikan terakhir sesuai kualifikasi;
6. f.salinan penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir;
7. g.daftar riwayat hidup;
8. h.surat keterangan yang memuat pengalaman mengenai pelaksanaan tugas di bidang Analisis Kebencanaan secara kumulatif paling sedikit selama 2 (dua) tahun dan ditandatangani oleh PyB; 2022, No.158
9. i.surat pernyataan yang menyatakan:
  1. 1.bersedia diangkat menjadi JF Analis Kebencanaan ;
  2. 2.bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
  3. 3.kesediaan untuk melaksanakan kegiatan di bidang JF Analis Kebencanaan secara aktif; dan
10. j.surat keterangan tidak sedang menjalankan tugas belajar dan tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara dari pejabat pimpinan tinggi pratama.
(5)Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan format dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 10

(1)Pengangkatan PNS dalam JF Analis Kebencanaan melalui penyesuaian/inpassing dilakukan dengan seleksi administrasi dan portofolio.
(2)Seleksi administrasi dan portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim seleksi.
(3)Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
(4)Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan seleksi administrasi dan portofolio, dengan susunan sebagai berikut:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris; dan 2022, No.158
3. c.anggota
(5)Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang.
(6)Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah ganjil.
(7)Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari pejabat dan/atau pegawai yang mempunyai kemampuan untuk melakukan penilaian kinerja Analis Kebencanaan.
(8)Tim seleksi dapat melibatkan pihak dari luar Instansi Pembina JF Analis Kebencanaan.
(9)Proses seleksi administrasi dan portofolio oleh tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 23 September 2022.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2022, No.158 Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
5.Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1461);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 87 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1588); 2022, No.158 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBENCANAAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disebut PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan yang selanjutnya disingkat JF Analis Kebencanaan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis kebencanaan.
5.Pejabat Fungsional Analis Kebencanaan yang selanjutnya disebut Analis Kebencanaan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh PyB melaksanakan analisis kebencanaan. 2022, No.158
6.Analisis Kebencanaan adalah rangkaian kegiatan analisis penanggulangan bencana yang meliputi penyiapan bahan substansi teknis pengaturan bidang kebencanaan, perencanaan analisis bidang kebencanaan, pelaksanaan analisis bidang kebencanaan, pemantauan dan evaluasi, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
7.Penyesuaian/Inpassing JF Analis Kebencanaan adalah pengangkatan ke dalam JF Analis Kebencanaan dengan persyaratan tertentu bagi PNS yang telah dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang JF Analis Kebencanaan guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dalam jangka waktu tertentu.
8.Kebutuhan JF Analis Kebencanaan adalah jumlah dan susunan JF Analis Kebencanaan dalam jenjang jabatan tertentu yang diperlukan oleh instansi pusat dan instansi daerah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu.
9.Instansi Pembina JF Analis Kebencanaan adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
10.Instansi Pengguna adalah instansi pusat dan instansi daerah yang mempunyai tugas di bidang penanggulangan bencana.
11.Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan yang ditetapkan dalam butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari butir kegiatan yang harus dicapai oleh Analis Kebencanaan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
12.Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Analis Kebencanaan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
13.Tim Penilai Angka Kredit JF Analis Kebencanaan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam 2022, No.158 sasaran kerja pegawai serta menilai capaian kinerja Analis Kebencanaan dalam bentuk Angka Kredit.

Pasal 2

Peraturan Badan ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pengangkatan PNS dalam JF Analis Kebencanaan melalui penyesuaian/inpassing agar berjalan secara efektif, teratur, dan profesional.

Pasal 3

Lingkup pengaturan Peraturan Badan ini meliputi:

a.kriteria dan persyaratan Penyesuaian/Inpassing JF Analis Kebencanaan;
b.prosedur Penyesuaian/Inpassing JF Analis Kebencanaan; dan
c.pengangkatan dalam JF Analis Kebencanaan melalui penyesuaian/inpassing.

BAB II

KRITERIA DAN PERSYARATAN PENYESUAIAN/INPASSING JF ANALIS KEBENCANAAN

Pasal 4

Pasal 5

(1)Instansi Pengguna yang memiliki kebutuhan atas JF Analis Kebencanaan, dapat mengusulkan PNS untuk mengikuti proses penyesuaian/inpassing.
(2)Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang akan disesuaikan, pelaksanaan penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus mempertimbangkan kebutuhan organisasi yang 2022, No.158 ditentukan melalui penghitungan kebutuhan JF Analis Kebencanaan.
(3)Instansi Pengguna menyusun penghitungan kebutuhan JF Analis Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengenai pedoman penghitungan kebutuhan JF Analis Kebencanaan.

Pasal 6

Pasal 7

(1)PNS yang diangkat dalam JF Analis Kebencanaan melalui penyesuaian/inpassing harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.berstatus PNS;
2. b.memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. c.sehat jasmani dan rohani;
4. d.berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
5. e.memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Analisis Kebencanaan paling singkat 2 (dua) tahun;
6. f.nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
7. g.PNS yang dapat mengikuti penyesuaian/inpassing berusia paling tinggi:
  1. 1.55 (lima puluh lima) tahun bagi pejabat pelaksana;
  2. 2.56 (lima puluh enam) tahun bagi pejabat administrator dan pejabat pengawas yang akan menduduki JF Analis Kebencanaan Ahli Pertama dan Ahli Muda; 2022, No.158
  3. 3.57 (lima puluh tujuh) tahun bagi pejabat administrator yang akan menduduki JF Analis Kebencanaan Ahli Madya; dan
  4. 4.59 (lima puluh sembilan) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi;
8. h.tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat, dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
9. i.tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada saat penyesuaian/inpassing; dan
10. j.tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara pada saat penyesuaian/inpassing.
(2)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pengguna menyampaikan kebutuhan JF Analis Kebencanaan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk mendapatkan rekomendasi.
(3)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi PPK dalam mengusulkan kebutuhan JF Analis Kebencanaan yang diangkat melalui pengangkatan/inpassing.
(4)Kebutuhan JF Analis Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh PPK kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
(5)Kebutuhan JF Analis Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB III

PROSEDUR PENYESUAIAN/INPASSING JF ANALIS KEBENCANAAN

Pasal 8

Prosedur Penyesuaian/Inpassing JF Analis Kebencanaan terdiri atas: 2022, No.158

a.pengusulan oleh Instansi Pengguna; dan
b.seleksi administrasi dan portofolio.

Pasal 9

(1)PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat mengajukan permohonan usulan pengangkatan PNS dalam JF Analis Kebencanaan melalui penyesuaian/inpassing kepada PPK melalui PyB secara hierarki.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Instansi Pengguna kepada Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan surat penetapan kebutuhan JF Analis Kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2).
(4)Selain surat penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan harus dilengkapi dengan dokumen berupa:
1. a.salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
2. b.salinan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
3. c.surat keterangan dari pimpinan unit kerja yang menyatakan bahwa tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat;
4. d.surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
5. e.salinan ijazah pendidikan terakhir sesuai kualifikasi;
6. f.salinan penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir;
7. g.daftar riwayat hidup;
8. h.surat keterangan yang memuat pengalaman mengenai pelaksanaan tugas di bidang Analisis Kebencanaan secara kumulatif paling sedikit selama 2 (dua) tahun dan ditandatangani oleh PyB; 2022, No.158
9. i.surat pernyataan yang menyatakan:
  1. 1.bersedia diangkat menjadi JF Analis Kebencanaan ;
  2. 2.bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
  3. 3.kesediaan untuk melaksanakan kegiatan di bidang JF Analis Kebencanaan secara aktif; dan
10. j.surat keterangan tidak sedang menjalankan tugas belajar dan tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara dari pejabat pimpinan tinggi pratama.
(5)Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan format dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 10

(1)Pengangkatan PNS dalam JF Analis Kebencanaan melalui penyesuaian/inpassing dilakukan dengan seleksi administrasi dan portofolio.
(2)Seleksi administrasi dan portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim seleksi.
(3)Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
(4)Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan seleksi administrasi dan portofolio, dengan susunan sebagai berikut:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris; dan 2022, No.158
3. c.anggota
(5)Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang.
(6)Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah ganjil.
(7)Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari pejabat dan/atau pegawai yang mempunyai kemampuan untuk melakukan penilaian kinerja Analis Kebencanaan.
(8)Tim seleksi dapat melibatkan pihak dari luar Instansi Pembina JF Analis Kebencanaan.
(9)Proses seleksi administrasi dan portofolio oleh tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 23 September 2022.