Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2025
- Nomor
- 11
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 42
Ringkasan
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan BNPB No. 6 Tahun 2025.
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan BNPB No. 6 Tahun 2025.
menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 769), diubah sebagai berikut.
Biro Sumber Daya Manusia dan Umum terdiri atas:
Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi urusan rumah tangga, barang milik/kekayaan negara, dan perlengkapan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:
Subbagian Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi urusan pengadaan barang/jasa.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36A, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi:
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Direktorat Mitigasi Bencana terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Deputi Bidang Penanganan Darurat terdiri atas:
Direktorat Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan di bidang koordinasi pengendalian operasi darurat.
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan