Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan BNPB No. 6 Tahun 2025.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
Biro Sumber Daya Manusia dan Umum terdiri atas:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:
Subbagian Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi urusan pengadaan barang/jasa.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36A, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi:
Direktorat Mitigasi Bencana terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Deputi Bidang Penanganan Darurat terdiri atas:
Direktorat Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan di bidang koordinasi pengendalian operasi darurat.
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan