DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 146

Lembaga terkait

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan Pasal 76 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Badan Nasional Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempunyai tugas:

a.memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan keadaan darurat bencana, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
b.menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang- undangan;
c.menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
d.melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
e.menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
f.mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
g.melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
h.menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
b.pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

BAB II

ORGANISASI BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 4

Badan Nasional Penanggulangan Bencana terdiri atas:

a.Kepala;
b.unsur pengarah; dan
c.unsur pelaksana.

Pasal 5

Kepala mempunyai tugas memimpin Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 6

Unsur pengarah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 7

Unsur pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 8

Unsur pengarah menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana nasional;
b.pemantauan; dan
c.evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 9

Unsur pengarah terdiri atas Ketua yang dijabat oleh Kepala dan 20 (dua puluh) Anggota.

Pasal 10

(1)Anggota unsur pengarah terdiri atas:
1. a.11 (sebelas) pejabat eselon I.a dan eselon I.b atau setara pejabat tinggi madya, yang diusulkan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah; dan
2. b.9 (sembilan) Anggota masyarakat profesional.
(2)Pejabat Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a mewakili:
1. a.Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. b.Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
3. c.Kementerian Dalam Negeri;
4. d.Kementerian Keuangan;
5. e.Kementerian Kesehatan;
6. f.Kementerian Sosial;
7. g.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. h.Kementerian Pekerjaan Umum;
9. i.Kementerian Perhubungan;
10. j.Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
11. k.Tentara Nasional Indonesia.
(3)Unsur pengarah yang berasal dari masyarakat profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari para pakar/profesional dan/atau tokoh masyarakat.

Isi peraturan

Teks146PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

ORGANISASI BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

ORGANISASI BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2025