DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 22 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja di Bidang Kebencanaan; Mengingat Menimbang KEPALA BADAN NASIONAL PENANGOULANGANBENCANA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGOULANGAN BENCANA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA DI BIDANG KEBENCANAAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA BEPUBLIK INDONESIA SALINAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
2.Pekerja Bidang Kebencanaan adalah pekerja yang melakukan penanggulangan bencana.
3.Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
4.Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/ a tau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan lingkungan kerja.
5.Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan MEMUTUSKAN: PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BEN CANA TENTANG JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA DI BIDANG KEBENCANAAN.
3.Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1461); Menetapkan Pasal 2

(1)Jaminan Sosial ketenagakerjaan diberikan kepada Pekerja Bidang Kebencanaan.
(2)Pemberi Kerja mengikutsertakan Pekerja Bidang Kebencanaan sebagai Peserta dalam program Jaminan Sosial ketenagakerjaan.

Pasal 3

(1)Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan Pekerja Bidang Kebencanaan, meliputi: akibat kecelakaan kerja.

6.Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta selesai perjanjian kerja dan kembali ke Indonesia, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
7.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
8.Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/ atau Pemerintah.
9.Manfaat adalah faedah Jaminan Sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
10.Sadan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPS adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut SPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sadan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pasal 7

(1)Pemberi Kerja menganggarkan dan bertanggung jawab atas pembayaran Juran program Jaminan Sosial Pasal 6 Program Jaminan Sosial ketenagakerjaan diberikan kepada Peserta sepanjang menjalankan tugas kebencanaan dari Pemberi Kerja.

Pasal 5

(1)Pegawai nonASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan relawan kebencanaan pada kemen terian / lembaga/ daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a didaftarkan dalam program Jaminan Sosial ketenagakerjaan yang meliputi JKK, JKM, dan JHT.
(2)Relawan kebencanaan di luar kemen terian / lembaga/ daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b didaftarkan dalam program Jaminan Sosial ketenagakerjaan yang meliputi JKK dan JKM.

Pasal 4

Program Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:

a.JKK;
b.JKM; dan
c.JHT. kemen terian / lembaga / daerah. luardikebencanaanb. relawan kemen terian / lembaga/ daerah; dan pad akebencanaana. relawan
a.pegawainonASN;dan
b.relawan kebencanaan.

(2)Relawan kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

Pasal 8

Tingkat risiko lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memperhatikan kontak langsung/tidak langsung antara Pekerja Bidang Kebencanaan dengan penanganan bencana. ketenagakerj aan.

(2)Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibayarkan setiap bulan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(3)Besaran Iuran program Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi pegawai nonASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan bagi relawan kebencanaan pada kemen terian / lembaga / daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, sebagai berikut:
1. a.JKK sebesar 0,24% - 1,74% (nol koma dua empat persen sampai dengan satu koma tujuh empat persen) dari upah yang dilaporkan, dibayarkan oleh Pemberi Kerja dan disesuaikan dengan tingkat risiko lingkungan kerja;
2. b.JKM sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari upah yang dilaporkan, dibayarkan oleh Pemberi Kerja; dan
3. c.JHT sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) terdiri dari 3,7% (tiga koma tujuh persen) dibayarkan oleh Pemberi Kerja dan 2% (dua persen) dibayarkan oleh Peserta.
(4)Besaran Iuran program Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi relawan kebencanaan di luar kemen terian / lembaga / daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, sebagai berikut:
1. a.JKK sebesar 0, 1 % (nol koma satu persen) dari upah yang dilaporkan, dibayarkan oleh Pemberi Kerja dan disesuaikan dengan tingkat risiko lingkungan kerja; dan
2. b.JKM sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah), dibayarkan oleh Pemberi Kerja.

Pasal 11

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 10

(1)Terhadap Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Peserta memperoleh Manfaat program Jaminan Sosial ketenagakerjaan.
(2)Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Prosedur klaim Manfaat dilaksanakan sesuai dengan keten tuan per a tu ran perundang- undangan.

Pasal 9

Ketentuan yang berkaitan dengan tata cara pembayaran Juran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ~~~~ rganisasi dan Kerja Sama, ,. Salinan sesuai dengan aslinya BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1543 BENNY RIYANTO ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2021 SUHARYANTO ttd. KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2021 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerintahkan rm dengan Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Badan

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
2.Pekerja Bidang Kebencanaan adalah pekerja yang melakukan penanggulangan bencana.
3.Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
4.Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/ a tau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan lingkungan kerja.
5.Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan MEMUTUSKAN: PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BEN CANA TENTANG JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA DI BIDANG KEBENCANAAN.
3.Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1461); Menetapkan Pasal 2

(1)Jaminan Sosial ketenagakerjaan diberikan kepada Pekerja Bidang Kebencanaan.
(2)Pemberi Kerja mengikutsertakan Pekerja Bidang Kebencanaan sebagai Peserta dalam program Jaminan Sosial ketenagakerjaan.

Pasal 3

(1)Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan Pekerja Bidang Kebencanaan, meliputi: akibat kecelakaan kerja.

6.Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta selesai perjanjian kerja dan kembali ke Indonesia, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
7.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
8.Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/ atau Pemerintah.
9.Manfaat adalah faedah Jaminan Sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
10.Sadan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPS adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut SPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sadan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pasal 7

(1)Pemberi Kerja menganggarkan dan bertanggung jawab atas pembayaran Juran program Jaminan Sosial Pasal 6 Program Jaminan Sosial ketenagakerjaan diberikan kepada Peserta sepanjang menjalankan tugas kebencanaan dari Pemberi Kerja.

Pasal 5

(1)Pegawai nonASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan relawan kebencanaan pada kemen terian / lembaga/ daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a didaftarkan dalam program Jaminan Sosial ketenagakerjaan yang meliputi JKK, JKM, dan JHT.
(2)Relawan kebencanaan di luar kemen terian / lembaga/ daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b didaftarkan dalam program Jaminan Sosial ketenagakerjaan yang meliputi JKK dan JKM.

Pasal 4

Program Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:

a.JKK;
b.JKM; dan
c.JHT. kemen terian / lembaga / daerah. luardikebencanaanb. relawan kemen terian / lembaga/ daerah; dan pad akebencanaana. relawan
a.pegawainonASN;dan
b.relawan kebencanaan.

(2)Relawan kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

Pasal 8

Tingkat risiko lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memperhatikan kontak langsung/tidak langsung antara Pekerja Bidang Kebencanaan dengan penanganan bencana. ketenagakerj aan.

(2)Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibayarkan setiap bulan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(3)Besaran Iuran program Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi pegawai nonASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan bagi relawan kebencanaan pada kemen terian / lembaga / daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, sebagai berikut:
1. a.JKK sebesar 0,24% - 1,74% (nol koma dua empat persen sampai dengan satu koma tujuh empat persen) dari upah yang dilaporkan, dibayarkan oleh Pemberi Kerja dan disesuaikan dengan tingkat risiko lingkungan kerja;
2. b.JKM sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari upah yang dilaporkan, dibayarkan oleh Pemberi Kerja; dan
3. c.JHT sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) terdiri dari 3,7% (tiga koma tujuh persen) dibayarkan oleh Pemberi Kerja dan 2% (dua persen) dibayarkan oleh Peserta.
(4)Besaran Iuran program Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi relawan kebencanaan di luar kemen terian / lembaga / daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, sebagai berikut:
1. a.JKK sebesar 0, 1 % (nol koma satu persen) dari upah yang dilaporkan, dibayarkan oleh Pemberi Kerja dan disesuaikan dengan tingkat risiko lingkungan kerja; dan
2. b.JKM sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah), dibayarkan oleh Pemberi Kerja.

Pasal 11

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 10

(1)Terhadap Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Peserta memperoleh Manfaat program Jaminan Sosial ketenagakerjaan.
(2)Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Prosedur klaim Manfaat dilaksanakan sesuai dengan keten tuan per a tu ran perundang- undangan.