DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Juli 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

Ringkasan

Berisi ketentuan umum Ruang Lingkup Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terdiri dari : a. jenis dan format Naskah Dinas; b. pembuatan Naskah Dinas; c. kewenangan penandatanganan; dan d. pengamanan Naskah Dinas.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa jenis dan format tata naskah dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor PER- 02/K.BNPT/7/2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme harus diganti dan disesuaikan dengan pedoman tata naskah dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme www.peraturan.go.id 2017, No.1648 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

2.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5.Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432);
6.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor PER- 01/K.BNPT/I/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 397). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME. www.peraturan.go.id 2017, No.1648

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis dan format, teknik penyusunan, kewenangan penandatanganan serta pengamanan naskah dinas yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
2.Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan diterima oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.
3.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4.Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
5.Sistem Penomoran Naskah Dinas Elektronik adalah suatu sistem penomoran naskah dinas yang dapat diakses secara online oleh central file untuk memberikan nomor pada naskah dinas.
6.Format adalah susunan dan bentuk naskah yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang negara, logo, dan cap lembaga.
7.Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak dan kewajiban yang melekat pada pejabat yang berwenang untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan pada jabatannya.
8.Lambang Negara adalah simbol negara yang dituangkan dalam gambar burung garuda sesuai dengan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2017, No.1648
9.Logo adalah gambar/huruf sebagai identitas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
10.Cap lembaga adalah gambar lambang negara dan logo Arsip Nasional RepubIik Indonesia sebagai tanda pengenal (identitas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) yang sah dan berlaku, yang dibubuhkan pada ruang tanda tangan.
11.Kop Surat Dinas adalah kepala surat yang menunjukan jabatan atau nama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang ditempatkan di bagian atas kertas.
12.Kop Amplop Surat Dinas adalah kepala sampul surat yang menunjukan jabatan atau nama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang ditempatkan di bagian atas sampul surat.
13.Kertas Permanen adalah kertas yang bebas asam (acid free) atau memiliki tingkat keasaman rendah, memiliki keawetan dan daya tahan tinggi dalam jangka waktu lama.
14.Sistem Informasi Kearsipan Dinamis yang selanjutnya disingkat SIKD adalah model aplikasi yang dapat dipergunakan dalam pengelolaan arsip dinamis bagi pencipta arsip.
15.Jaringan Informasi Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat JIKN adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara nasional yang dikelola oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Pasal 2

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme merupakan pedoman bagi unit kerja di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam melakukan kegiatan Tata Naskah Dinas.

Pasal 3

Ruang Lingkup Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terdiri dari: www.peraturan.go.id 2017, No.1648

a.jenis dan format Naskah Dinas;
b.pembuatan Naskah Dinas;
c.kewenangan penandatanganan; dan
d.pengamanan Naskah Dinas.

Pasal 4

(1)Penyusunan Naskah Dinas di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Dinas.
(2)Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Badan ini berlaku, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor PER- 02/K.BNPT/7/2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. www.peraturan.go.id 2017, No.1648 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Bogor pada tanggal 28 Juli 2017 KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME ttd SUHARDI ALIUS Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id 2017, No.1648 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…