Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) adalah lembaga pemerintah yang mengemban mandat krusial untuk menurunkan potensi, insiden, dan dampak tindak pidana terorisme di Indonesia. Kehadirannya sangat signifikan dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, melindungi warga negara, serta memperkuat perangkat hukum internasional terkait penanggulangan terorisme. Ruang lingkup operasional BNPT mencakup penyusunan regulasi, program pencegahan melalui deradikalisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat, penindakan jaringan terorisme, perlindungan WNI dan korban, serta kerja sama internasional. Lembaga ini juga berperan penting dalam meningkatkan kesiapan aparat pemerintah dan mengendalikan situasi keamanan saat terjadi kejahatan terorisme.
1 pejabat aktifDiperbarui 4 minggu lalu
Kepemimpinan
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) hadir sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas keamanan nasional Indonesia. Mandat utamanya adalah menurunkan potensi, tindak pidana, serta dampak kerugian akibat terorisme, sekaligus memperkuat perangkat hukum internasional terkait isu ini. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan untuk melindungi warga negara dari ancaman terorisme, baik di dalam maupun luar negeri.
Ruang lingkup BNPT mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program yang terintegrasi. Dalam aspek regulasi, BNPT menyusun kebijakan penanggulangan terorisme berbasis penelitian yang komprehensif. Pelayanan publiknya berfokus pada peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan kesekretariatan dan akuntabilitas birokrasi, sementara program-programnya meliputi pencegahan, penindakan, dan dukungan manajemen internal.
Intervensi strategis BNPT mencakup program pencegahan melalui deradikalisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat, serta penindakan dengan mengungkap jaringan teror dan menyediakan intelijen yang akurat. Selain itu, BNPT juga memberikan perlindungan bagi WNI, Badan Hukum Indonesia, aparat penegak hukum, dan pemulihan korban terorisme. Kerja sama internasional dan peningkatan kesiapan aparat pemerintah juga menjadi pilar penting dalam menghadapi ancaman terorisme.
BNPT berkontribusi besar dalam isu-isu nasional melalui upaya menurunkan Indeks Potensi Radikalisme (IPR) dan mengungkap jaringan teror yang mengancam keamanan. Lembaga ini juga aktif melakukan deradikalisasi, melindungi objek vital dari ancaman terorisme, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya radikalisme. Kontribusi ini memastikan situasi keamanan tetap terkendali meskipun terjadi tindak pidana terorisme.
Warga negara dapat berinteraksi dengan BNPT dalam beberapa situasi, seperti pelaporan informasi terkait potensi tindak pidana terorisme atau individu yang terlibat dalam jaringan terorisme. BNPT juga menyelenggarakan program edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang radikalisme dan terorisme. Bagi korban terorisme, BNPT menyediakan layanan pemulihan dan bantuan yang diperlukan.
Secara keseluruhan, BNPT adalah lembaga vital yang memainkan peran krusial dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Indonesia. Dengan mandat yang jelas, ruang lingkup yang luas, dan program strategis yang terstruktur, BNPT terus berupaya melindungi bangsa dari ancaman terorisme. Keberadaan dan efektivitasnya sangat penting untuk memastikan stabilitas dan keselamatan seluruh elemen masyarakat.
DokumenLihat semua
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2020
Pendahuluan Visi, misi dan tujuan arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan target kinerja dan kerangka pendanaan; penutup
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 2 Tahun 2021
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 3 Tahun 2025
Peraturan BNPT ini mengatur Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2026
Peraturan ini mengatur mengenai Koordinasi Antarpenegak Hukum dalam Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Terorisme. Koordinasi antarpenegak hukum dalam penegakan hukum perkara tindak pidana terorisme merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan untuk menunjang pelaksanaan penegakan hukum perkara tindak pidana terorisme.
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2017
Berisi ketentuan umum Ruang Lingkup Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terdiri dari : a. jenis dan format Naskah Dinas; b. pembuatan Naskah Dinas; c. kewenangan penandatanganan; dan d. pengamanan Naskah Dinas.
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2025
Dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini mengatur tentang kontra radikalisasi. Kontra Radikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme. Paham Radikal Terorisme adalah suatu paham atau keyakinan untuk merubah hal yang mendasar dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 5 Tahun 2021
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 2 Tahun 2020
Bab I. Ketentuan Umum Bab II. Tata Cara Pemberian Perlindungan Bab III. Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Bab IV. Penghentian Pemberian Perlindungan Bab V. Monitoring dan Evaluasi Bab VI. Pendanaan Bab VII. Ketentuan Peralihan Bab VIII. Ketentuan Penutup
