DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 11 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana, dan Narapidana Tindak Pidana Terorisme; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang 2021, No.18 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Pentuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6417);
3.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30);
4.Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor PER-01/K.BNPT/I/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 397); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG KOORDINASI PELAKSANAAN DERADIKALISASI BAGI TERSANGKA, TERDAKWA, TERPIDANA, DAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA TERORISME.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Deradikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang 2021, No.18 dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan mengembalikan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi.
2.Rehabilitasi adalah pemulihan atau penyembuhan untuk menurunkan tingkat radikal terorisme seseorang yang dilakukan kepada narapidana teroris dan narapidana umum yang terindikasi, terpapar paham radikal Terorisme.
3.Reedukasi adalah tahapan selanjutnya dari tahapan rehabilitasi yang telah terpenuhi. Reedukasi merupakan Pembinaan atau Penguatan kepada seseorang agar meninggalkan paham radikal terorisme.
4.Reintegrasi sosial adalah serangkaian kegiatan tahapan selanjutnya dari rehabilitasi dan reedukasi untuk mengembalikan orang yang terpapar paham radikal Terorisme agar dapat kembali ke dalam keluarga dan masyarakat.
5.Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi adalah Tim yang dibentuk oleh BNPT untuk melaksanakan koordinasi tahapan deradikalisasi terhadap tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana Tindak Pidana Terorisme;
6.Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disingkat BNPT adalah badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme.

Pasal 2

(1)Deradikalisasi yang dilakukan kepada Tersangka, Terdakwa, Terpidana, dan Narapidana Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait secara bersama.
(2)Kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
1. a.Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; 2021, No.18
2. b.Kejaksaan Republik Indonesia; dan
3. c.Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(3)Pelaksanaan Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BNPT.
(4)Dalam pelaksanaan Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BNPT melibatkan akademisi, praktisi, tokoh agama, dan/atau tokoh masyarakat.
(5)Dalam hal tertentu pelaksanaan deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNPT dapat melibatkan keluarga.

Pasal 3

(1)Koordinasi pelaksanaan deradikalisasi oleh BNPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan pada setiap tahapan deradikalisasi.
(2)Tahapan deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.identifikasi dan penilaian;
2. b.rehabilitasi;
3. c.reedukasi; dan
4. d.reintegrasi sosial.

Pasal 4

(1)Dalam koordinasi pelaksanaan deradikalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) BNPT membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi.
(2)Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
1. a.BNPT;
2. b.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. c.Kejaksaan Republik Indonesia;
4. d.Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
5. e.Kementerian Agama.
(3)Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dari unsur BNPT yang melaksanakan tugas di bidang deradikalisasi. 2021, No.18
(4)Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala BNPT.

Pasal 5

(1)Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibantu oleh Sekretariat.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada unit kerja BNPT yang menyelenggarakan tugas di bidang deradikalisasi.

Pasal 6

Koordinasi pelaksanaan deradikalisasi pada tahapan identifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diselenggarakan dengan cara:

a.rapat koordinasi; dan
b.pendampingan.

Pasal 7

(1)Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan untuk menentukan tahapan rehabilitasi, reedukasi, dan/atau reintegrasi sosial.
(2)Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
1. a.tahapan identifikasi dan penilaian awal; dan
2. b.tahapan identifikasi dan penilaian lanjutan.
(3)Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun atau dilaksanakan paling banyak sesuai kebutuhan.

Pasal 8

(1)Rapat koordinasi pada tahapan identifikasi dan penilaian awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk:
1. a.membahas laporan hasil identifikasi dan penilaian awal; 2021, No.18
2. b.memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan tahapan rehabilitasi, reedukasi dan/atau reintegrasi sosial; dan/atau
3. c.memberikan rekomendasi kepada pelaksana identifikasi dan penilaian awal untuk melampirkan laporan hasil identifikasi penilaian awal dalam berkas perkara pemeriksaan di persidangan.
(2)laporan hasil identifikasi penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.identitas tersangka;
2. b.profil psikologis terkait persepsi, motivasi, identitas, dan tingkat keterpaparan terhadap paham radikal Terorisme;
3. c.keterlibatan, peran dan posisi dalam jaringan atau kelompok Terorisme;
4. d.analisis risiko dan analisis kebutuhan; dan
5. e.rekomendasi rehabilitasi, reedukasi, atau reintegrasi sosial.
(3)Pelaksanaan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil rapat koordinasi pada tahapan identifikasi dan penilaian awal.
(4)Hasil rapat koordinasi pada tahapan identifikasi dan penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan:
1. a.rekomendasi untuk pelaksanaan tahapan rehabilitasi, reedukasi, dan/atau reintegrasi sosial; dan
2. b.rekomendasi bagi pelaksana identifikasi dan penilaian awal dalam melampirkan laporan hasil identifikasi dan penilaian awal pada berkas perkara pemeriksaan di persidangan.

Pasal 9

(1)Rapat koordinasi pada tahapan identifikasi dan penilaian lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk: 2021, No.18
1. a.membahas laporan hasil identifikasi penilaian lanjutan berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian awal yang dilampirkan dalam berkas perkara;
2. b.memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan tahapan rehabilitasi, reedukasi dan/atau reintegrasi sosial; dan/atau
3. c.memberikan rekomendasi kepada pelaksana identifikasi dan penilaian lanjutan untuk melampirkan laporan hasil identifikasi penilaian lajutan dalam berkas perkara pemeriksaan di persidangan.
(2)Laporan hasil identifikasi penilaian lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.profil psikologis terkait persepsi, motivasi, identitas, dan tingkat keterpaparan terhadap paham radikal Terorisme;
2. b.keterlibatan, peran, dan posisi dalam jaringan atau kelompok Terorisme;
3. c.perkembangan sikap dan perilaku;
4. d.hasil analisis risiko dan analisis kebutuhan; dan
5. e.rekomendasi rehabilitasi, reedukasi, atau reintegrasi sosial.
(3)Pelaksanaan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam hasil rapat koordinasi pada tahapan identifikasi dan penilaian lanjutan.
(4)Hasil rapat koordinasi pada tahapan identifikasi dan penilaian lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan:
1. a.rekomendasi untuk pelaksanaan tahapan rehabilitasi, reedukasi, dan/atau reintegrasi sosial; dan
2. b.rekomendasi bagi pelaksana identifikasi dan penilaian lanjutan dalam melampirkan laporan hasil identifikasi dan penilaian lanjutan pada berkas perkara pemeriksaan di persidangan; 2021, No.18

Pasal 10

(1)Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi terhadap pelaksana identifikasi dan penilaian terkait pemantauan dan fasilitasi pelaksanaan identifikasi dan penilaian.
(2)Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun atau dilaksanakan paling banyak sesuai kebutuhan.
(3)Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan melalui laporan hasil pendampingan.

Pasal 11

Koordinasi pelaksanaan deradikalisasi pada tahapan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diselenggarakan dengan cara:

a.rapat koordinasi; dan
b.pendampingan

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Pentuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6417);
3.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30);
4.Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor PER-01/K.BNPT/I/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 397); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG KOORDINASI PELAKSANAAN DERADIKALISASI BAGI TERSANGKA, TERDAKWA, TERPIDANA, DAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA TERORISME.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Deradikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang 2021, No.18 dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan mengembalikan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi.
2.Rehabilitasi adalah pemulihan atau penyembuhan untuk menurunkan tingkat radikal terorisme seseorang yang dilakukan kepada narapidana teroris dan narapidana umum yang terindikasi, terpapar paham radikal Terorisme.
3.Reedukasi adalah tahapan selanjutnya dari tahapan rehabilitasi yang telah terpenuhi. Reedukasi merupakan Pembinaan atau Penguatan kepada seseorang agar meninggalkan paham radikal terorisme.
4.Reintegrasi sosial adalah serangkaian kegiatan tahapan selanjutnya dari rehabilitasi dan reedukasi untuk mengembalikan orang yang terpapar paham radikal Terorisme agar dapat kembali ke dalam keluarga dan masyarakat.
5.Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi adalah Tim yang dibentuk oleh BNPT untuk melaksanakan koordinasi tahapan deradikalisasi terhadap tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana Tindak Pidana Terorisme;
6.Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disingkat BNPT adalah badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme.

Pasal 2

(1)Deradikalisasi yang dilakukan kepada Tersangka, Terdakwa, Terpidana, dan Narapidana Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait secara bersama.
(2)Kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
1. a.Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; 2021, No.18
2. b.Kejaksaan Republik Indonesia; dan
3. c.Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(3)Pelaksanaan Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BNPT.
(4)Dalam pelaksanaan Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BNPT melibatkan akademisi, praktisi, tokoh agama, dan/atau tokoh masyarakat.
(5)Dalam hal tertentu pelaksanaan deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNPT dapat melibatkan keluarga.

Pasal 3

(1)Koordinasi pelaksanaan deradikalisasi oleh BNPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan pada setiap tahapan deradikalisasi.
(2)Tahapan deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.identifikasi dan penilaian;
2. b.rehabilitasi;
3. c.reedukasi; dan
4. d.reintegrasi sosial.

Pasal 4

(1)Dalam koordinasi pelaksanaan deradikalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) BNPT membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi.
(2)Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
1. a.BNPT;
2. b.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. c.Kejaksaan Republik Indonesia;
4. d.Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
5. e.Kementerian Agama.
(3)Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dari unsur BNPT yang melaksanakan tugas di bidang deradikalisasi. 2021, No.18
(4)Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala BNPT.

Pasal 5

(1)Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibantu oleh Sekretariat.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada unit kerja BNPT yang menyelenggarakan tugas di bidang deradikalisasi.

Pasal 6

Koordinasi pelaksanaan deradikalisasi pada tahapan identifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diselenggarakan dengan cara:

a.rapat koordinasi; dan
b.pendampingan.

Pasal 7

(1)Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan untuk menentukan tahapan rehabilitasi, reedukasi, dan/atau reintegrasi sosial.
(2)Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
1. a.tahapan identifikasi dan penilaian awal; dan
2. b.tahapan identifikasi dan penilaian lanjutan.
(3)Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun atau dilaksanakan paling banyak sesuai kebutuhan.

Pasal 8

(1)Rapat koordinasi pada tahapan identifikasi dan penilaian awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk:
1. a.membahas laporan hasil identifikasi dan penilaian awal; 2021, No.18
2. b.memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan tahapan rehabilitasi, reedukasi dan/atau reintegrasi sosial; dan/atau
3. c.memberikan rekomendasi kepada pelaksana identifikasi dan penilaian awal untuk melampirkan laporan hasil identifikasi penilaian awal dalam berkas perkara pemeriksaan di persidangan.
(2)laporan hasil identifikasi penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.identitas tersangka;
2. b.profil psikologis terkait persepsi, motivasi, identitas, dan tingkat keterpaparan terhadap paham radikal Terorisme;
3. c.keterlibatan, peran dan posisi dalam jaringan atau kelompok Terorisme;
4. d.analisis risiko dan analisis kebutuhan; dan
5. e.rekomendasi rehabilitasi, reedukasi, atau reintegrasi sosial.
(3)Pelaksanaan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil rapat koordinasi pada tahapan identifikasi dan penilaian awal.
(4)Hasil rapat koordinasi pada tahapan identifikasi dan penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan:
1. a.rekomendasi untuk pelaksanaan tahapan rehabilitasi, reedukasi, dan/atau reintegrasi sosial; dan
2. b.rekomendasi bagi pelaksana identifikasi dan penilaian awal dalam melampirkan laporan hasil identifikasi dan penilaian awal pada berkas perkara pemeriksaan di persidangan.

Pasal 9

(1)Rapat koordinasi pada tahapan identifikasi dan penilaian lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk: 2021, No.18
1. a.membahas laporan hasil identifikasi penilaian lanjutan berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian awal yang dilampirkan dalam berkas perkara;
2. b.memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan tahapan rehabilitasi, reedukasi dan/atau reintegrasi sosial; dan/atau
3. c.memberikan rekomendasi kepada pelaksana identifikasi dan penilaian lanjutan untuk melampirkan laporan hasil identifikasi penilaian lajutan dalam berkas perkara pemeriksaan di persidangan.
(2)Laporan hasil identifikasi penilaian lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.profil psikologis terkait persepsi, motivasi, identitas, dan tingkat keterpaparan terhadap paham radikal Terorisme;
2. b.keterlibatan, peran, dan posisi dalam jaringan atau kelompok Terorisme;
3. c.perkembangan sikap dan perilaku;
4. d.hasil analisis risiko dan analisis kebutuhan; dan
5. e.rekomendasi rehabilitasi, reedukasi, atau reintegrasi sosial.
(3)Pelaksanaan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam hasil rapat koordinasi pada tahapan identifikasi dan penilaian lanjutan.
(4)Hasil rapat koordinasi pada tahapan identifikasi dan penilaian lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan:
1. a.rekomendasi untuk pelaksanaan tahapan rehabilitasi, reedukasi, dan/atau reintegrasi sosial; dan
2. b.rekomendasi bagi pelaksana identifikasi dan penilaian lanjutan dalam melampirkan laporan hasil identifikasi dan penilaian lanjutan pada berkas perkara pemeriksaan di persidangan; 2021, No.18

Pasal 10

(1)Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi terhadap pelaksana identifikasi dan penilaian terkait pemantauan dan fasilitasi pelaksanaan identifikasi dan penilaian.
(2)Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun atau dilaksanakan paling banyak sesuai kebutuhan.
(3)Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan melalui laporan hasil pendampingan.

Pasal 11

Koordinasi pelaksanaan deradikalisasi pada tahapan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diselenggarakan dengan cara:

a.rapat koordinasi; dan
b.pendampingan