DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

Ringkasan

Dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini mengatur tentang kontra radikalisasi. Kontra Radikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme. Paham Radikal Terorisme adalah suatu paham atau keyakinan untuk merubah hal yang mendasar dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Kontra Radikalisasi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6417);
3.Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30);
4.Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 723) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1051); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG KONTRA RADIKALISASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Kontra Radikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme.
2.Paham Radikal Terorisme adalah suatu paham atau keyakinan untuk merubah hal yang mendasar dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
3.Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, Iingkungan hidup fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
4.Pencegahan Tindak Pidana Terorisme adalah upaya mencegah terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui kesiapsiagaan nasional, Kontra Radikalisasi, dan deradikalisasi.
5.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disebut Badan adalah badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan Terorisme.

Pasal 2

(1)Kontra Radikalisasi dilakukan oleh kementerian/lembaga dan dapat melibatkan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikoordinasikan oleh BNPT.

Pasal 3

(1)Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar Paham Radikal Terorisme.
(2)Orang atau kelompok orang yang rentan terpapar Paham Radikal Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang atau kelompok orang yang memenuhi kriteria:
1. a.memiliki akses terhadap informasi yang bermuatan Paham Radikal Terorisme;
2. b.memiliki hubungan dengan orang/kelompok orang yang diindikasikan memiliki Paham Radikal Terorisme;
3. c.memiliki pemahaman kebangsaan yang sempit yang mengarah pada Paham Radikal Terorisme; dan/atau
4. d.memiliki kerentanan dari aspek ekonomi, psikologi, dan/atau budaya sehingga mudah dipengaruhi oleh Paham Radikal Terorisme.
(3)Kriteria orang atau kelompok orang yang rentan terpapar Paham Radikal Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 4

Kontra Radikalisasi dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui:

a.kontra narasi;
b.kontra propaganda; atau
c.kontra ideologi.

Pasal 5

Kontra narasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui:

a.penyusunan dan penyebarluasan narasi pesan perdamaian baik melalui media elektronik maupun nonelektronik;
b.penerapan pemahaman nilai agama yang cinta damai secara berkesinambungan;
c.penerapan pemahaman nilai kebangsaan secara berkesinambungan;
d.sosialisasi program Kontra Radikalisasi secara berkesinambungan;
e.pemantauan dan pemetaan konten dan sebaran narasi Paham Radikal Terorisme baik di media elektronik maupun nonelektronik;
f.kegiatan pelatihan, seminar, dan diskusi mengenai bahaya Paham Radikal Terorisme;
g.sosialisasi bahaya Terorisme di lembaga pendidikan;
h.pelatihan menyusun kontra narasi dan narasi alternatif untuk menghadapi bahaya Terorisme;
i.penelitian, pengkajian, dan survei Paham Radikal Terorisme; dan/atau
j.bentuk kegiatan lain berupa peningkatan daya tangkal dan daya tahan masyarakat dengan mengedepankan prinsip kearifan lokal.

Pasal 6

Kontra propaganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan melalui:

a.penggalangan;
b.pengumpulan dan pengolahan data konten propaganda Paham Radikal Terorisme;
c.pemantauan, analisis, dan kajian strategis ancaman penyebaran konten Paham Radikal Terorisme;
d.pembinaan dan pemberdayaan bagi penggiat dunia maya atau komunitas; dan/atau
e.bentuk kegiatan lain berupa peningkatan daya tangkal dan daya tahan masyarakat dengan mengedepankan prinsip kearifan lokal.

Pasal 7

Kontra ideologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan melalui:

a.pemetaan dan kajian strategis ancaman ideologi radikal Terorisme terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.pengumpulan dan pengolahan data potensi sebaran ideologi radikal Terorisme;
c.penguatan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila;
d.penguatan pemahaman ideologi Pancasila bagi Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
e.pembinaan masyarakat, Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya peningkatan semangat bela negara; dan/atau
f.bentuk kegiatan lain berupa peningkatan daya tangkal dan daya tahan masyarakat dengan mengedepankan prinsip kearifan lokal.

Pasal 8

Kontra narasi, kontra propaganda, dan kontra ideologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 9

Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui tahapan:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan; dan
c.pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

(1)Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan tahapan penyusunan dokumen rencana Kontra Radikalisasi oleh kementerian/ lembaga dan Badan.
(2)Penyusunan dokumen rencana Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit dengan memperhatikan:
1. a.dokumen perencanaan nasional;
2. b.rencana kerja pemerintah; dan
3. c.dokumen perencanaan Badan.
(3)Dokumen rencana Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(4)Penyusunan dokumen rencana Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan tahapan:
1. a.inventarisasi rencana Kontra Radikalisasi;
2. b.sinkronisasi rencana Kontra Radikalisasi; dan
3. c.penetapan rencana Kontra Radikalisasi.

Pasal 11

(1)Inventarisasi rencana Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a merupakan kegiatan menginventarisir rencana Kontra Radikalisasi yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga atau Badan dalam instansinya.
(2)Inventarisasi rencana Kontra Radikalisasi yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
1. a.komponen kegiatan;
2. b.bentuk kegiatan;
3. c.metode pelaksanaan; dan
4. d.output.
(3)Inventarisasi rencana Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahun berjalan untuk rencana Kontra Radikalisasi tahun berikut.
(4)Inventarisasi rencana Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Badan.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…