DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 5 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Koordinasi Antarpenegak Hukum dalam Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Terorisme. Koordinasi antarpenegak hukum dalam penegakan hukum perkara tindak pidana terorisme merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan untuk menunjang pelaksanaan penegakan hukum perkara tindak pidana terorisme.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk pelaksanaan penegakan hukum perkara tindak pidana terorisme yang efektif dan efisien, perlu dilakukan koordinasi antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan penyidik, penuntut umum, dan petugas pemasyarakatan termasuk instansi lain yang menunjang pelaksanaan penegakan hukum;
c.bahwa koordinasi antarpenegak hukum dalam penanggulangan adan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor: PER- 04 /K.BNPT/11/2013 tentang Kerja Sama Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme perlu diganti dan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Koordinasi Antarpenegak Hukum dalam Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Terorisme; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);

2.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30);
3.Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 723) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1051); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG KOORDINASI ANTARPENEGAK HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME.

Pasal 1

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme.

Pasal 2

(1)Koordinasi antarpenegak hukum dalam penegakan hukum perkara tindak pidana terorisme merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan untuk menunjang pelaksanaan penegakan hukum perkara tindak pidana terorisme.
(2)Koordinasi antarpenegak hukum oleh Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penyidik, penuntut umum dan petugas pemasyarakatan.
(3)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Koordinasi antarpenegak hukum dalam penegakan hukum perkara tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada tahapan:

a.penyidikan;
b.penuntutan;
c.persidangan; dan
d.pelaksanaan putusan pengadilan.

Pasal 4

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui:

a.fasilitasi;
b.asistensi; dan/atau
c.visitasi.

Pasal 5

(1)Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan melalui pemberian dukungan teknis dan operasional.
(2)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan berdasarkan permohonan penyidik, penuntut umum dan petugas pemasyarakatan serta instansi terkait.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung.
(4)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
1. a.uraian permasalahan; dan
2. b.hal yang dimohonkan.
(5)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditandatangani minimal oleh pimpinan tinggi pratama atau yang setingkat.
(6)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)merupakan data dukung pada setiap tahapan.
(7)Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

(1)Asistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan melalui:
1. a.rapat koordinasi; dan
2. b.rapat teknis.
(2)Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
1. a.penilaian kebutuhan penegakan hukum perkara tindak pidana terorisme; atau
2. b.hasil penilaian permohonan fasilitasi.
(3)Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu waktu apabila diperlukan.
(4)Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara rapat koordinasi yang ditandatangani oleh perwakilan instansi peserta rapat.
(5)Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu waktu apabila diperlukan.
(6)Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam laporan hasil rapat.
(7)Format berita acara rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 7

(1)Visitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c paling sedikit dilaksanakan melalui peninjauan atau kunjungan lapangan.
(2)Visitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
1. a.penilaian kebutuhan penegakan hukum perkara tindak pidana terorisme; atau
2. b.hasil penilaian permohonan fasilitasi.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaporkan oleh Badan dalam laporan pelaksanaan koordinasi.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.uraian kegiatan;
2. b.target capaian kegiatan;
3. c.pelaksanaan kegiatan, meliputi keberhasilan dan/atau kendala kegiatan;
4. d.rekomendasi; dan
5. e.dokumentasi kegiatan.
(3)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor: PER- 04 /K.BNPT/11/2013 tentang Kerja Sama Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 789), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Januari 2026 KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME, Œ EDDY HARTONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG KOORDINASI ANTARPENEGAK HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME FORMAT SURAT A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN FASILITASI DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME. KOP SURAT Nomor : (nomor surat) (Kota), (tanggal surat) Sifat : (sifat surat) Lampiran: (lampiran surat) Hal : (perihal surat) Kepada Yth. (tujuan penerima surat) di tempat

1.Dasar dan Pengantar;
2.Uraian permasalahan;
3.Hal yang dimohonkan. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. (Kota), (tanggal surat) (jabatan pengirim) (ttd pengirim) (nama pengirim) Tembusan Yth:
1.(Nama pejabat, pangkat, jabatan dan asal instansi);
2.…;
3.dan seterusnya. B. CONTOH FORMAT BERITA ACARA HASIL PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI ANTAR APARAT PENEGAK HUKUM BERITA ACARA RAPAT KOORDINASI ANTAR APARAT PENEGAK HUKUM PERIHAL ……………………….. Pada hari …, Tanggal ... Bulan … Tahun … bertempat di … telah diselenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum perihal … yang dihadiri Kementerian/Lembaga terkait, yaitu:
1.…(Nama Kementerian/Lembaga)
2.…dst Dari pelaksanaan rapat koordinasi tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:
1.…(Hasil pelaksanaan rapat)
2.…dst Demikian berita acara ini dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. (Kota), (tanggal pelaksanaan) KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME, ttd. EDDY HARTONO PIHAK PERTAMA (Jabatan) (Instansi) (Tanda Tangan) (Nama lengkap) (NIP/NRP) PIHAK KEDUA (Jabatan) (Instansi) (Tanda Tangan) (Nama lengkap) (NIP/NRP) PIHAK (…dst) (Jabatan) (Instansi) (Tanda Tangan) (Nama lengkap) (NIP/NRP)

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…