DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

Ringkasan

Berisi ketentuan umum Klasifikasi Arsip di Lingkungan BNPT menggunakan kode arsip dalam bentuk gabungan huruf dan angka. Kode klasifikasi arsipmenjadi tanda pengenal urusan sesuai fungsi dan tugas unit kerja serta berfungsi sebagai dasar pemberkasan dan penataan arsip.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); www.peraturan.go.id 2017, No. 1649

2.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor PER-01/K.BNPT/I/2017 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 397);
4.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
2.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3.Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
4.Kode Klasifikasi Arsip adalah kode yang digunakan untuk menentukan pengelompokan arsip dalam www.peraturan.go.id 2017, No. 1649 penyimpanannya berdasarkan kesamaan jenis dan isi atau keterkaitan isi antara satu dengan yang lain.
5.Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
6.Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disebut BNPT adalah suatu lembaga yang berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang penanggulangan terorisme yang berkedudukan di ibukota negara.

Pasal 2

Klasifikasi Arsip di lingkungan BNPT merupakan acuan bagi unit kerja di lingkungan BNPT dalam rangka pengelolaan arsip dinamis.

Pasal 3

(1)Klasifikasi Arsip di Lingkungan BNPT menggunakan kode arsip dalam bentuk gabungan huruf dan angka.
(2)Kode klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)menjadi tanda pengenal urusan sesuai fungsi dan tugas unit kerja serta berfungsi sebagai dasar pemberkasan dan penataan arsip.
(3)Ketentuan mengenai Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2017, No. 1649 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Bogor pada tanggal 28 Juli 2017 KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME ttd SUHARDI ALIUS Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2017, No. 1649 www.peraturan.go.id 2017, No. 1649 www.peraturan.go.id 2017, No. 1649 www.peraturan.go.id 2017, No. 1649 www.peraturan.go.id 2017, No. 1649 www.peraturan.go.id 2017, No. 1649 www.peraturan.go.id 2017, No. 1649 www.peraturan.go.id 2017, No. 1649 www.peraturan.go.id 2017, No. 1649 www.peraturan.go.id 2017, No. 1649 www.peraturan.go.id 2017, No. 1649 www.peraturan.go.id 2017, No. 1649 www.peraturan.go.id 2017, No. 1649 www.peraturan.go.id 2017, No. 1649 www.peraturan.go.id 2017, No. 1649 www.peraturan.go.id 2017, No. 1649 www.peraturan.go.id 2017, No. 1649 www.peraturan.go.id 2017, No. 1649 www.peraturan.go.id 2017, No. 1649 www.peraturan.go.id 2017, No. 1649 www.peraturan.go.id 2017, No. 1649 www.peraturan.go.id 2017, No. 1649 www.peraturan.go.id 2017, No. 1649 www.peraturan.go.id 2017, No. 1649 www.peraturan.go.id 2017, No. 1649 www.peraturan.go.id 2017, No. 1649 www.peraturan.go.id 2017, No. 1649 www.peraturan.go.id 2017, No. 1649 www.peraturan.go.id 2017, No. 1649 www.peraturan.go.id 2017, No. 1649 www.peraturan.go.id 2017, No. 1649 www.peraturan.go.id 2017, No. 1649 www.peraturan.go.id 2017, No. 1649 www.peraturan.go.id 2017, No. 1649 www.peraturan.go.id 2017, No. 1649 www.peraturan.go.id 2017, No. 1649 www.peraturan.go.id 2017, No. 1649 www.peraturan.go.id 2017, No. 1649 www.peraturan.go.id 2017, No. 1649 www.peraturan.go.id 2017, No. 1649 www.peraturan.go.id 2017, No. 1649 www.peraturan.go.id 2017, No. 1649 www.peraturan.go.id 2017, No. 1649 www.peraturan.go.id 2017, No. 1649 www.peraturan.go.id 2017, No. 1649 www.peraturan.go.id 2017, No. 1649 www.peraturan.go.id 2017, No. 1649 www.peraturan.go.id 2017, No. 1649 www.peraturan.go.id 2017, No. 1649 www.peraturan.go.id 2017, No. 1649 www.peraturan.go.id 2017, No. 1649 www.peraturan.go.id 2017, No. 1649 www.peraturan.go.id 2017, No. 1649 www.peraturan.go.id 2017, No. 1649 www.peraturan.go.id 2017, No. 1649 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…