DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 16 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

Ringkasan

Pasal 1 mengatur tentang Pelindungan Sarana Prasarana, Objek Vital yang Strategis, Fasilitas Publik, Pengelola dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Pasal 2 Pedoman yang berisi standar minimum pengamanan, kriteria dan parameter, dan evaluasi. Pasal 3 penjelasan Objek Vital dan fasilitas publik Pasal 4 Pedoman merupakan acuanpengelola dalam melakukan Pelindungan Sarana Prasarana terhadap Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik dalam rangka pencegahan tindak pidana terorisme Pasal 5 Pelindungan Sarana Prasarana dilakukan Pengelola berkoordinasi dengan BNPT Pasal 6 Sosialisasi dan evaluasi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pedoman pelindungan sarana prasarana terhadap objek vital yang strategis dan fasilitas publik ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Pedoman Pelindungan Sarana Prasarana Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme; www.peraturan.go.id 2020, No. 1351 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Pentuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6417);
3.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30);
4.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor Per–01/K.BNPT/I/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 397); www.peraturan.go.id 2020, No. 1351 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG PEDOMAN PELINDUNGAN SARANA PRASARANA OBJEK VITAL YANG STRATEGIS DAN FASILITAS PUBLIK DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pelindungan Sarana Prasarana adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan dalam rangka melindungi sarana prasarana yang meliputi objek vital yang strategis dan fasilitas publik dari ancaman tindak pidana terorisme.
2.Objek Vital yang Strategis adalah kawasan, lokasi, bangunan, atau instalasi yang:

a.menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat, dan martabat bangsa;
b.merupakan sumber pendapatan negara yang mempunyai nilai politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau
c.menyangkut pertahanan dan keamanan yang sangat tinggi.
1. 3.Fasilitas Publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
2. 4.Pengelola adalah perangkat otoritas dari Objek Vital yang Strategis atau Fasilitas Publik.
3. 5.Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disingkat BNPT adalah badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme.

Pasal 2

(1)Pelindungan Sarana Prasarana terhadap Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik dilakukan berdasarkan pedoman pelindungan sarana prasarana objek vital yang strategis dan fasilitas publik dalam pencegahan tindak pidana terorisme. www.peraturan.go.id 2020, No. 1351
(2)Pedoman sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat:
1. a.standar minimum pengamanan;
2. b.kriteria dan parameter; dan
3. c.evaluasi.
(3)Pedoman sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

(1)Objek Vital yang Strategis sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) paling sedikit meliputi bidang:
1. a.energi dan sumber daya mineral;
2. b.infrastruktur;
3. c.industri; dan
4. d.transportasi.
(2)Fasilitas Publik sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) paling sedikit meliputi bidang:
1. a.kepariwisataan paling sedikit terdiri atas:
  1. 1.tempat wisata;
  2. 2.hotel;
  3. 3.restoran;
  4. 4.tempat hiburan; dan
  5. 5.pusat perbelanjaan.
2. b.pelayanan publik paling sedikit terdiri atas:
  1. 1.gedung perkantoran;
  2. 2.satuan pendidikan;
  3. 3.rumah ibadah; dan
  4. 4.perbankan dan perusahaan jasa pengelolaan uang tunai.
3. c.keramaian tertentu paling sedikit terdiri atas:
  1. 1.sarana prasarana olahraga; dan
  2. 2.sarana prasarana yang digunakan untuk kepentingan pertunjukan dan/atau pameran.

Pasal 4

Pedoman sebagaimana dimaksud Pasal 2 merupakan acuan pengelola dalam melakukan Pelindungan Sarana Prasarana www.peraturan.go.id 2020, No. 1351 terhadap Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik dalam rangka pencegahan tindak pidana terorisme.

Pasal 5

Pelindungan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pengelola berkoordinasi dengan BNPT.

Pasal 6

(1)Kepala BNPT melakukan sosialisasi terhadap pedoman Pelindungan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Kepala BNPT melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pedoman pelindungan sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
(3)Dalam melaksanakan pedoman dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala BNPT melakukan koordinasi dengan pengelola obvitnas dan fasilitas publik.

Pasal 7

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2020, No. 1351 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 November 2020 KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME ttd BOY RAFLI AMAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2020, No. 1351 www.peraturan.go.id 2020, No. 1351 www.peraturan.go.id 2020, No. 1351 www.peraturan.go.id 2020, No. 1351 www.peraturan.go.id 2020, No. 1351 www.peraturan.go.id 2020, No. 1351 www.peraturan.go.id 2020, No. 1351 www.peraturan.go.id 2020, No. 1351 www.peraturan.go.id 2020, No. 1351 www.peraturan.go.id 2020, No. 1351 www.peraturan.go.id 2020, No. 1351 www.peraturan.go.id 2020, No. 1351 www.peraturan.go.id 2020, No. 1351 www.peraturan.go.id 2020, No. 1351 www.peraturan.go.id 2020, No. 1351 www.peraturan.go.id 2020, No. 1351 www.peraturan.go.id 2020, No. 1351 www.peraturan.go.id 2020, No. 1351 www.peraturan.go.id 2020, No. 1351 www.peraturan.go.id 2020, No. 1351 www.peraturan.go.id 2020, No. 1351 www.peraturan.go.id 2020, No. 1351 www.peraturan.go.id 2020, No. 1351 www.peraturan.go.id 2020, No. 1351 www.peraturan.go.id 2020, No. 1351 www.peraturan.go.id 2020, No. 1351 www.peraturan.go.id 2020, No. 1351 www.peraturan.go.id 2020, No. 1351 www.peraturan.go.id 2020, No. 1351 www.peraturan.go.id 2020, No. 1351 www.peraturan.go.id 2020, No. 1351 www.peraturan.go.id 2020, No. 1351 www.peraturan.go.id 2020, No. 1351 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…