DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 12 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kepala Badan di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; 2021, No.444 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30);
4.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 2021, No.444
5.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor PER-01/K.BNPT/I/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 397); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DAN PERATURAN KEPALA BADAN DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
2.Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
3.Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang- Undang sebagaimana mestinya.
4.Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
5.Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disebut Peraturan Badan adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Badan untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan wewenang.
6.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disebut Peraturan Kepala Badan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Badan yang memuat 2021, No.444 acuan dan mengikat secara internal di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme serta penerapannya disesuaikan dengan karakteristik Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
7.Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kepala Badan yang selanjutnya disebut Prosun BNPT adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kepala Badan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis;
8.Kepala adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
9.Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
10.Biro adalah Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
11.Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat adalah Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat pada Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
12.Pemrakarsa adalah unit kerja Eselon I yang mengajukan usul penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kepala Badan.
13.Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disebut BNPT adalah lembaga negara non kementerian yang berwenang melaksanakan tugas penanggulangan terorisme.

Pasal 2

(1)Peraturan Perundang-undangan di lingkungan BNPT meliputi:
1. a.Undang-Undang;
2. b.Peraturan Pemerintah;
3. c.Peraturan Presiden; dan
4. d.Peraturan Badan.
(2)Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan Kepala Badan di lingkungan BNPT meliputi tahapan:
1. a.perencanaan penyusunan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan, dan rancangan 2021, No.444 Peraturan Kepala Badan;
2. b.penyusunan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan, dan rancangan Peraturan Kepala Badan;
3. c.pengesahan rancangan Undang-Undang atau penetapan rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan, dan rancangan Peraturan Kepala Badan;
4. d.pengundangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Badan atau penomoran Peraturan Kepala Badan; dan
5. e.autentifikasi, dokumentasi, dan penyebarluasan Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Badan, dan Peraturan Kepala Badan.

BAB II

PERENCANAAN PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN, RANCANGAN PERATURAN BADAN, DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA BADAN

Pasal 3

(1)Perencanaan penyusunan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan, dan rancangan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan dalam Prosun BNPT.
(2)Prosun BNPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan dan rancangan Peraturan Kepala Badan di lingkungan BNPT.
(3)Prosun BNPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 2021, No.444

Pasal 4

(1)Perencanaan penyusunan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan, dan rancangan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Sekretaris Utama.
(2)Dalam melaksanakan perencanaan penyusunan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan dan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Utama menugaskan Kepala Biro.

Pasal 5

Perencanaan penyusunan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan, dan rancangan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan tahapan yang terdiri atas:

a.pengajuan usul perencanaan penyusunan rancangan Undang- Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan, dan rancangan Peraturan Kepala Badan;
b.penyusunan daftar rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan, dan rancangan Peraturan Kepala Badan; dan
c.penetapan Prosun BNPT.

Pasal 6

(1)Pengajuan usul perencanaan penyusunan rancangan Undang- Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan, dan rancangan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh Pemrakarsa.
(2)Pengajuan usul perencanaan penyusunan rancangan Undang- Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan, dan rancangan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud 2021, No.444 pada ayat (1) disertai dengan konsepsi yang meliputi:
1. a.urgensi dan tujuan penyusunan;
2. b.sasaran yang ingin diwujudkan;
3. c.pokok pikiran, lingkup, objek yang akan diatur; dan
4. d.jangkauan dan arah pengaturan.
(3)Pengajuan usul perencanaan penyusunan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Badan dan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Pemrakarsa kepada Sekretaris Utama melalui Kepala Biro.

Pasal 7

(1)Penyusunan daftar rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan, dan rancangan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan oleh Kepala Biro berdasarkan pengajuan usul perencanaan penyusunan dari Pemrakarsa.
(2)Daftar rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan, dan rancangan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.judul;
2. b.pokok materi muatan/arah pengaturan;
3. c.amanat peraturan perundang-undangan lain, atau keterangan dalam hal dibentuk berdasarkan kewenangan; dan
4. d.Pemrakarsa.
(3)Daftar rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan, dan rancangan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Sekretaris Utama kepada Kepala untuk mendapat persetujuan.
(4)Format daftar rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan, dan rancangan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 2021, No.444 Peraturan Badan ini.

Pasal 8

(1)Penetapan Prosun BNPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan terhadap daftar rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan, dan rancangan Peraturan Kepala Badan yang telah disetujui oleh Kepala.
(2)Daftar rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan, dan rancangan Peraturan Kepala Badan yang telah disetujui oleh Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Prosun BNPT.
(3)Prosun BNPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala.

Pasal 9

(1)Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan usul penyusunan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan, dan rancangan Peraturan Kepala Badan di luar Prosun BNPT.
(2)Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perintah peraturan perundang-undangan lain pasca Prosun BNPT ditetapkan; atau
2. b.kebutuhan organisasi.

Pasal 10

(1)Pengajuan usul penyusunan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan dan rancangan Peraturan Kepala Badan di luar Prosun BNPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Kepala melalui Sekretaris Utama. 2021, No.444
(2)Dalam hal pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kepala mengeluarkan izin prakarsa.
(3)Berdasarkan izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemrakarsa melakukan penyusunan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan, dan rancangan Peraturan Kepala Badan di lingkungan BNPT.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30);
4.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 2021, No.444
5.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor PER-01/K.BNPT/I/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 397); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DAN PERATURAN KEPALA BADAN DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
2.Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
3.Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang- Undang sebagaimana mestinya.
4.Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
5.Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disebut Peraturan Badan adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Badan untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan wewenang.
6.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disebut Peraturan Kepala Badan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Badan yang memuat 2021, No.444 acuan dan mengikat secara internal di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme serta penerapannya disesuaikan dengan karakteristik Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
7.Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kepala Badan yang selanjutnya disebut Prosun BNPT adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kepala Badan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis;
8.Kepala adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
9.Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
10.Biro adalah Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
11.Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat adalah Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat pada Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
12.Pemrakarsa adalah unit kerja Eselon I yang mengajukan usul penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kepala Badan.
13.Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disebut BNPT adalah lembaga negara non kementerian yang berwenang melaksanakan tugas penanggulangan terorisme.

Pasal 2

(1)Peraturan Perundang-undangan di lingkungan BNPT meliputi:
1. a.Undang-Undang;
2. b.Peraturan Pemerintah;
3. c.Peraturan Presiden; dan
4. d.Peraturan Badan.
(2)Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan Kepala Badan di lingkungan BNPT meliputi tahapan:
1. a.perencanaan penyusunan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan, dan rancangan 2021, No.444 Peraturan Kepala Badan;
2. b.penyusunan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan, dan rancangan Peraturan Kepala Badan;
3. c.pengesahan rancangan Undang-Undang atau penetapan rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan, dan rancangan Peraturan Kepala Badan;
4. d.pengundangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Badan atau penomoran Peraturan Kepala Badan; dan
5. e.autentifikasi, dokumentasi, dan penyebarluasan Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Badan, dan Peraturan Kepala Badan.

BAB II

PERENCANAAN PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN, RANCANGAN PERATURAN BADAN, DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA BADAN

Pasal 3

(1)Perencanaan penyusunan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan, dan rancangan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan dalam Prosun BNPT.
(2)Prosun BNPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan dan rancangan Peraturan Kepala Badan di lingkungan BNPT.
(3)Prosun BNPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 2021, No.444

Pasal 4

(1)Perencanaan penyusunan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan, dan rancangan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Sekretaris Utama.
(2)Dalam melaksanakan perencanaan penyusunan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan dan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Utama menugaskan Kepala Biro.

Pasal 5

a.pengajuan usul perencanaan penyusunan rancangan Undang- Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan, dan rancangan Peraturan Kepala Badan;
b.penyusunan daftar rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan, dan rancangan Peraturan Kepala Badan; dan
c.penetapan Prosun BNPT.

Pasal 6

(1)Pengajuan usul perencanaan penyusunan rancangan Undang- Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan, dan rancangan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh Pemrakarsa.
(2)Pengajuan usul perencanaan penyusunan rancangan Undang- Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan, dan rancangan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud 2021, No.444 pada ayat (1) disertai dengan konsepsi yang meliputi:
1. a.urgensi dan tujuan penyusunan;
2. b.sasaran yang ingin diwujudkan;
3. c.pokok pikiran, lingkup, objek yang akan diatur; dan
4. d.jangkauan dan arah pengaturan.
(3)Pengajuan usul perencanaan penyusunan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Badan dan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Pemrakarsa kepada Sekretaris Utama melalui Kepala Biro.

Pasal 7

(1)Penyusunan daftar rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan, dan rancangan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan oleh Kepala Biro berdasarkan pengajuan usul perencanaan penyusunan dari Pemrakarsa.
(2)Daftar rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan, dan rancangan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.judul;
2. b.pokok materi muatan/arah pengaturan;
3. c.amanat peraturan perundang-undangan lain, atau keterangan dalam hal dibentuk berdasarkan kewenangan; dan
4. d.Pemrakarsa.
(3)Daftar rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan, dan rancangan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Sekretaris Utama kepada Kepala untuk mendapat persetujuan.
(4)Format daftar rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan, dan rancangan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 2021, No.444 Peraturan Badan ini.

Pasal 8

(1)Penetapan Prosun BNPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan terhadap daftar rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan, dan rancangan Peraturan Kepala Badan yang telah disetujui oleh Kepala.
(2)Daftar rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan, dan rancangan Peraturan Kepala Badan yang telah disetujui oleh Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Prosun BNPT.
(3)Prosun BNPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala.

Pasal 9

(1)Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan usul penyusunan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan, dan rancangan Peraturan Kepala Badan di luar Prosun BNPT.
(2)Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perintah peraturan perundang-undangan lain pasca Prosun BNPT ditetapkan; atau
2. b.kebutuhan organisasi.

Pasal 10

(1)Pengajuan usul penyusunan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan dan rancangan Peraturan Kepala Badan di luar Prosun BNPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Kepala melalui Sekretaris Utama. 2021, No.444
(2)Dalam hal pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kepala mengeluarkan izin prakarsa.
(3)Berdasarkan izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemrakarsa melakukan penyusunan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan, dan rancangan Peraturan Kepala Badan di lingkungan BNPT.