DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 5 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Pelaksanaan Deradikalisasi bagi Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme. Deradikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi. Ruang lingkup Peraturan Badan ini meliputi: a. identifikasi dan penilaian; b. pembinaan; c. pembentukan tim koordinasi pelaksanaan Deradikalisasi; d. reintegrasi sosial; dan e. pemantauan dan evaluasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, deradikalisasi dilakukan terhadap mantan narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme untuk reintegrasi sosial dan menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi;
c.bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan deradikalisasi bagi mantan narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme, perlu mengatur mengenai pelaksanaan deradikalisasi bagi mantan narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Pelaksanaan Deradikalisasi bagi Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6417);
3.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30);
4.Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penaggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 723) sebagaimana telah diubah Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1051); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG PELAKSANAAN DERADIKALISASI BAGI MANTAN NARAPIDANA TERORISME DAN ORANG ATAU KELOMPOK ORANG YANG SUDAH TERPAPAR PAHAM RADIKAL TERORISME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
2.Paham Radikal Terorisme adalah Suatu paham atau keyakinan untuk merubah hal yang mendasar dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, Iingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
3.Deradikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi.
4.Mantan Narapidana Terorisme adalah setiap orang yang telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait tindak pidana Terorisme dan telah selesai menjalani masa pidananya.
5.Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme adalah orang atau kelompok orang yang memiliki Paham Radikal Terorisme dan berpotensi melakukan Tindak Pidana Terorisme.
6.Alat Ukur Radikal Terorisme adalah instrumen yang digunakan untuk menentukan dan mendeskripsikan tingkat Paham Radikal Terorisme pada Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme.
7.Informasi Intelijen adalah informasi yang mengandung fakta dan analisis berdasarkan kegiatan intelijen yang dilindungi kerahasiaannya agar tidak dapat diakses, tidak dapat diketahui, dan tidak dapat dimiliki oleh pihak yang tidak berhak.
8.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9.Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disebut Badan adalah badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan Terorisme.

Pasal 2

(1)Deradikalisasi yang dilakukan terhadap Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme dilaksanakan oleh Badan bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.
(2)Dalam pelaksanaan Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dapat mengikutsertakan pihak swasta dan masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Badan ini meliputi:

a.identifikasi dan penilaian;
b.pembinaan;
c.pembentukan tim koordinasi pelaksanaan Deradikalisasi;
d.reintegrasi sosial; dan
e.pemantauan dan evaluasi.

BAB II

IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN

Pasal 4

(1)Identifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan serangkaian proses untuk mendapatkan gambaran secara rinci tingkat keterpaparan seseorang terhadap Paham Radikal Terorisme dan kecenderungan bergabung pada jaringan/kelompok teror atau melakukan tindak pidana Terorisme, yang hasilnya menjadi dasar dilaksanakannya Deradikalisasi.
(2)Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan menggolongkan kategori Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme.
(3)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menilai dan menentukan jenis pembinaan yang dibutuhkan Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme dalam pelaksanaan Deradikalisasi.

Pasal 5

(1)Identifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
1. a.inventarisasi data;
2. b.wawancara, pengamatan, dan klarifikasi; dan
3. c.pengolahan data dan analisis.
(2)Identifikasi dan penilaian bagi Mantan Narapidana Terorisme dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesai menjalani pidana.
(3)Identifikasi dan penilaian bagi Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme dilakukan berdasarkan Informasi Intelijen.
(4)Dalam hal terdapat Informasi Intelijen terkait warga negara asing yang digolongkan sebagai Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme, warga negara asing tersebut dikenakan tindakan administratif keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(5)Tindakan administratif keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan rekomendasi Badan.
(6)Tata cara identifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 6

(1)Inventarisasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terhadap:
1. a.Mantan Narapidana Terorisme dilaksanakan oleh Badan bekerja sama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pemasyarakatan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
2. b.Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme dilaksanakan oleh Badan bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait.
(2)Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk:
1. a.suami/istri/anak, keluarga, individu, atau kelompok yang terlibat tindakan atau organisasi terorisme di negara asing;
2. b.orang atau kelompok orang yang ditetapkan sebagai terduga teroris berdasarkan penetapan pengadilan;
3. c.suami/istri/anak atau keluarga dari Narapidana Terorisme atau Mantan Narapidana Terorisme; atau
4. d.orang atau kelompok orang yang terpapar di dalam lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan lembaga lainnya.
(3)Kerja sama pelaksanaan inventarisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui rapat koordinasi.
(4)Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau dilaksanakan sesuai kebutuhan.
(5)Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)disusun dalam laporan Informasi Intelijen.
(6)Hasil inventarisasi data terhadap Mantan Narapidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
1. a.identitas;
2. b.tingkat keterpaparan terhadap Paham Radikal Terorisme; dan
3. c.hasil perkembangan program Deradikalisasi yang telah dilaksanakan.
(7)Hasil inventarisasi data terhadap Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
1. a.identitas; dan
2. b.tingkat keterpaparan terhadap Paham Radikal Terorisme.
(8)Hasil inventarisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)dan ayat (7) dijadikan dasar bagi pelaksanaan wawancara, pengamatan, dan klarifikasi.

Pasal 7

(1)Wawancara, pengamatan, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) terhadap:
1. a.Mantan Narapidana Terorisme; dan
2. b.Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme, dilaksanakan oleh Badan dan dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait.
(2)Pelaksanaan wawancara, pengamatan, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Alat Ukur Radikal Terorisme dengan berdasarkan paling sedikit faktor:
1. a.protektif;
2. b.resiko; dan
3. c.kerentanan.
(3)Penjabaran faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan.
(4)Hasil wawancara, pengamatan, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar dilakukannya pengolahan data dan analisis.

Pasal 8

(1)Pengolahan data dan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) terhadap:
1. a.Mantan Narapidana Terorisme; dan
2. b.Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme, dilaksanakan oleh Badan dan dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait.
(2)Hasil pengolahan data dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.identitas;
2. b.tingkat keterpaparan terhadap Paham Radikal Terorisme;
3. c.hasil perkembangan program Deradikalisasi yang telah dilaksanakan;
4. d.tingkat kecenderungan untuk bergabung dalam jaringan/kelompok Terorisme atau melakukan tindak pidana Terorisme; dan
5. e.rekomendasi Deradikalisasi.
(3)Hasil pengolahan data dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menentukan jenis pembinaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Deradikalisasi.

BAB III

PEMBINAAN

Pasal 9

(1)Pembinaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Deradikalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(3)dilaksanakan oleh Badan bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah Daerah, serta dapat mengikutsertakan pihak swasta dan masyarakat.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
1. a.Mantan Narapidana Terorisme; dan
2. b.Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme, dilaksanakan untuk menghilangkan, mengurangi, dan membalikkan pemahamannya dari Paham Radikal Terorisme.
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui:
1. a.pembinaan wawasan kebangsaan;
2. b.pembinaan wawasan keagamaan; dan/atau
3. c.pembinaan kewirausahaan.
(4)Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan di sentra deradikalisasi Badan, fasilitas khusus kementerian/lembaga terkait, dan/atau di masyarakat.
(5)Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan secara individual maupun berkelompok yang meliputi:
1. a.pembinaan terbuka; dan/atau
2. b.pembinaan tertutup.
(6)Pembinaan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilaksanakan dengan pendekatan langsung.
(7)Pembinaan tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilaksanakan dengan pendekatan intelijen.
(8)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak hasil identifikasi dan penilaian.

Pasal 10

(1)Pembinaan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a merupakan upaya untuk membentuk pemahaman, penerimaan, dan pengamalan atas konsensus berbangsa dan bernegara serta upaya kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.
(2)Konsensus berbangsa dan bernegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
(3)Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan bekerja sama dengan:
1. a.kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang politik, dan keamanan;
2. b.kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
3. c.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri;
4. d.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan;
5. e.kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara;
6. f.kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
7. g.kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila;
8. h.kementerian/lembaga lainnya yang dapat mendukung pelaksanaan wawasan kebangsaan;
9. i.Pemerintah Daerah;
10. j.Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
11. k.Tentara Negara Indonesia.
(4)Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan pihak swasta dan masyarakat.
(5)Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
1. a.kegiatan bela negara;
2. b.menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. c.menjaga ideologi negara;
4. d.pengamalan dan penghayatan Pancasila;
5. e.wawasan nusantara; dan
6. f.pemantapan nilai kebangsaan.
(6)Pedoman kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…