DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 9 Tahun 2021

Nomor: 9
Tahun: 2021
Ditetapkan: 12 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu membentuk Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 www.peraturan.go.id 2021, No.940 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);

2.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30);
3.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 723);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME. www.peraturan.go.id 2021, No.940

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional yang bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan pemantauan bagi anggota JDIHN.
2.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disebut JDIH BNPT adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
3.Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang- undangan.
4.Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, nonperaturan perundang-undangan, dan bahan dokumen hukum lainnya.
5.Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumentasi dan Informasi Hukum.
6.Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disingkat BNPT adalah badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan Terorisme. www.peraturan.go.id 2021, No.940

Pasal 2

(1)JDIH BNPT dikelola melalui:
1. a.aplikasi JDIH BNPT; dan
2. b.dokumen hukum dan informasi hukum secara manual.
(2)Pengelolaan melalui aplikasi JDIH BNPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mengunggah dokumen hukum dan informasi hukum melalui laman jdih.bnpt.go.id.
(3)Pengelolaan melalui dokumen hukum dan informasi hukum secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dilakukan dengan cara penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum yang sudah terbit untuk dikelola oleh Pusat JDIH BNPT.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 3

(1)Organisasi JDIH BNPT terdiri atas:
1. a.Pusat JDIH BNPT; dan
2. b.anggota JDIH BNPT.
(2)Pusat JDIH BNPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat BNPT, Sekretariat Utama BNPT.
(3)Anggota JDIH BNPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Biro Umum pada Sekretariat Utama;
2. b.Direktorat Pencegahan pada Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi;
3. c.Direktorat Penindakan pada Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan;
4. d.Direktorat Perangkat Hukum Internasional, pada Deputi Bidang Kerja Sama Internasional; dan
5. e.Inspektorat. www.peraturan.go.id 2021, No.940
(4)Organisasi JDIH BNPT sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

(1)Untuk mendukung organisasi JDIH BNPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kepala BNPT membentuk Tim Pengelola JDIH BNPT.
(2)Tim Pengelola JDIH BNPT sebagaimana dimaksud ayat
(1)diusulkan oleh Pusat JDIH BNPT.
(3)Tim Pengelola JDIH BNPT sebagaimana dimaksud ayat
(2)ditetapkan oleh Kepala BNPT.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Pusat JDIH BNPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1)huruf a bertugas melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta melakukan pembinaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi JDIH BNPT.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pusat JDIH BNPT menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan sosialisasi kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH BNPT;
b.pemberian konsultasi terhadap permasalahan anggota JDIH BNPT;
c.koordinasi dan konsultasi pengelolaan JDIH BNPT dengan Pusat dan anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
d.pembangunan dan pengembangan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada JDIH BNPT yang terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; www.peraturan.go.id 2021, No.940
e.pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH BNPT;
f.pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH BNPT;
g.pelayanan dan penyebarluasan Informasi Hukum di segala bidang kepada masyarakat;
h.pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan JDIH BNPT; dan
i.penyampaian laporan penyelenggaraan JDIH BNPT kepada Kepala BNPT.

Pasal 7

Anggota JDIH BNPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b bertugas membantu pengelolaan fungsi JDIH BNPT.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, anggota JDIH BNPT menyelenggarakan fungsi:

a.pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan data dan informasi pada JDIH BNPT; dan
b.pemanfaatan sistem informasi hukum yang terpusat pada Pusat JDIH BNPT.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 9

(1)Pemantauan dan evaluasi JDIH BNPT dilakukan oleh Pusat JDIH BNPT.
(2)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
1. a.hasil kegiatan pengelolaan JDIH BNPT; dan www.peraturan.go.id 2021, No.940
2. b.pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH BNPT.
(4)Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan laporan Pusat JDIH BNPT kepada Pusat Jaringan Dokumentasi Hukum Nasional.
(5)Pembuatan laporan pengelolaan JDIH BNPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan dan pengelolaan JDIH BNPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui daftar isian pelaksanaan anggaran BNPT.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu membentuk Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30);
3.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 723);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME. www.peraturan.go.id 2021, No.940

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional yang bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan pemantauan bagi anggota JDIHN.
2.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disebut JDIH BNPT adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
3.Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang- undangan.
4.Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, nonperaturan perundang-undangan, dan bahan dokumen hukum lainnya.
5.Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumentasi dan Informasi Hukum.
6.Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disingkat BNPT adalah badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan Terorisme. www.peraturan.go.id 2021, No.940

Pasal 2

(1)JDIH BNPT dikelola melalui:
1. a.aplikasi JDIH BNPT; dan
2. b.dokumen hukum dan informasi hukum secara manual.
(2)Pengelolaan melalui aplikasi JDIH BNPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mengunggah dokumen hukum dan informasi hukum melalui laman jdih.bnpt.go.id.
(3)Pengelolaan melalui dokumen hukum dan informasi hukum secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dilakukan dengan cara penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum yang sudah terbit untuk dikelola oleh Pusat JDIH BNPT.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 3

(1)Organisasi JDIH BNPT terdiri atas:
1. a.Pusat JDIH BNPT; dan
2. b.anggota JDIH BNPT.
(2)Pusat JDIH BNPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat BNPT, Sekretariat Utama BNPT.
(3)Anggota JDIH BNPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Biro Umum pada Sekretariat Utama;
2. b.Direktorat Pencegahan pada Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi;
3. c.Direktorat Penindakan pada Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan;
4. d.Direktorat Perangkat Hukum Internasional, pada Deputi Bidang Kerja Sama Internasional; dan
5. e.Inspektorat. www.peraturan.go.id 2021, No.940
(4)Organisasi JDIH BNPT sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

(1)Untuk mendukung organisasi JDIH BNPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kepala BNPT membentuk Tim Pengelola JDIH BNPT.
(2)Tim Pengelola JDIH BNPT sebagaimana dimaksud ayat
(1)diusulkan oleh Pusat JDIH BNPT.
(3)Tim Pengelola JDIH BNPT sebagaimana dimaksud ayat
(2)ditetapkan oleh Kepala BNPT.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Pusat JDIH BNPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1)huruf a bertugas melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta melakukan pembinaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi JDIH BNPT.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pusat JDIH BNPT menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan sosialisasi kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH BNPT;
b.pemberian konsultasi terhadap permasalahan anggota JDIH BNPT;
c.koordinasi dan konsultasi pengelolaan JDIH BNPT dengan Pusat dan anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
d.pembangunan dan pengembangan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada JDIH BNPT yang terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; www.peraturan.go.id 2021, No.940
e.pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH BNPT;
f.pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH BNPT;
g.pelayanan dan penyebarluasan Informasi Hukum di segala bidang kepada masyarakat;
h.pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan JDIH BNPT; dan
i.penyampaian laporan penyelenggaraan JDIH BNPT kepada Kepala BNPT.

Pasal 7

Anggota JDIH BNPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b bertugas membantu pengelolaan fungsi JDIH BNPT.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, anggota JDIH BNPT menyelenggarakan fungsi:

a.pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan data dan informasi pada JDIH BNPT; dan
b.pemanfaatan sistem informasi hukum yang terpusat pada Pusat JDIH BNPT.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 9

(1)Pemantauan dan evaluasi JDIH BNPT dilakukan oleh Pusat JDIH BNPT.
(2)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
1. a.hasil kegiatan pengelolaan JDIH BNPT; dan www.peraturan.go.id 2021, No.940
2. b.pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH BNPT.
(4)Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan laporan Pusat JDIH BNPT kepada Pusat Jaringan Dokumentasi Hukum Nasional.
(5)Pembuatan laporan pengelolaan JDIH BNPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan dan pengelolaan JDIH BNPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui daftar isian pelaksanaan anggaran BNPT.