DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Indonesia, Badan Pangan Nasional

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, penyaluran, pelaporan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan dana alokasi khusus nonfisik dana ketahanan pangan dan pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan petunjuk teknis;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3.Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6.Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
7.Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
8.Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 387);
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana alokasi khusus yang dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah pusat.
2.DAK Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan mendukung operasional di bidang ketahanan pangan dan pertanian yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan prioritas nasional di bidang ketahanan pangan dan pertanian.
3.DAK Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Sub Jenis Pangan yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kualitas konsumsi pangan di daerah.
4.Lumbung Pangan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah sarana fisik untuk penyimpanan pangan guna mewujudkan cadangan pangan masyarakat dan usaha ekonomi produktif masyarakat.
5.Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman yang selanjutnya disebut B2SA adalah kaidah mengonsumsi pangan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan tubuh untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.
6.Desa Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman yang selanjutnya disebut Desa B2SA adalah kegiatan satuan desa atau yang disebut dengan nama lain dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan penganekaragaman konsumsi pangan.
7.Badan Pangan Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.
8.Dinas adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan.
9.Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran yang selanjutnya disebut Sistem Informasi KRISNA adalah aplikasi yang bersifat web-based yang memuat data perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja.

Pasal 2

(1)Petunjuk teknis penggunaan DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan tahun anggaran 2025 digunakan sebagai acuan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penggunaan DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan.
(2)DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan tahun anggaran 2025 diberikan kepada daerah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan bertujuan untuk:

a.memperkuat cadangan pangan masyarakat yang berbasis potensi sumber daya lokal dan usaha ekonomi produktif masyarakat; dan
b.meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat sesuai dengan B2SA.

Pasal 4

DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan digunakan untuk kegiatan:

a.penguatan LPM; dan
b.pengembangan Desa B2SA, di kabupaten/kota.

BAB II

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 5

(1)Dalam persiapan penggunaan DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan, Dinas menyusun dan menyampaikan usulan rencana penggunaan dana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 secara elektronik melalui aplikasi KRISNA.
(2)Dalam menyampaikan usulan rencana penggunaan dana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
(3)Rencana penggunaan dana DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.menu dan rincian kegiatan;
2. b.lokasi kegiatan;
3. c.target keluaran (output) kegiatan; dan
4. d.kebutuhan dana.
(4)Rencana penggunaan dana DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan untuk kegiatan:
1. a.penguatan LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dengan melampirkan:
  1. 1.usulan rencana penggunaan dana penguatan LPM yang ditetapkan oleh kepala Dinas;
  2. 2.surat pernyataan kesanggupan dari kepala Dinas; dan
  3. 3.surat keputusan bupati/wali kota penetapan penerima manfaat kegiatan pembangunan LPM dan sarana pendukung tahun 2021 atau 2022.
2. b.pengembangan Desa B2SA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b paling sedikit dengan melampirkan:
  1. 1.surat keputusan penerima manfaat yang ditetapkan oleh kepala Dinas;
  2. 2.usulan rencana penggunaan dana pengembangan Desa B2SA yang ditetapkan oleh kepala Dinas; dan
  3. 3.surat pernyataan kesanggupan ketua kelompok penerima manfaat untuk melaksanakan kegiatan.
(5)Format dokumen rencana penggunaan dana DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

(1)Usulan rencana penggunaan dana DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan verifikasi oleh Badan Pangan Nasional.
(2)Dalam hal usulan rencana penggunaan dana DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai, Badan Pangan Nasional memberikan persetujuan.
(3)Rencana penggunaan dana DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik oleh Badan Pangan Nasional kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 7

(1)Rencana penggunaan dana DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat diusulkan perubahan oleh Dinas kepada Badan Pangan Nasional setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan daerah.
(2)Usulan perubahan atas rencana penggunaan dana DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
1. a.optimalisasi penggunaan DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan berdasarkan hasil efisisensi anggaran sesuai dengan kegiatan yang terealisir; dan/atau
2. b.perubahan kelompok penerima manfaat.
(3)Usulan perubahan atas rencana penggunaan dana DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
(4)Usulan perubahan atas rencana penggunaan dana DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dinas kepada Badan Pangan Nasional paling lambat tanggal 30 Juni 2025.
(5)Usulan perubahan atas rencana penggunaan dana DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Dinas secara elektronik melalui aplikasi KRISNA.
(6)Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapat persetujuan dari Badan Pangan Nasional setelah berkoordinasi dengan:
1. a.kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan
2. b.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(7)Usulan perubahan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara elektronik oleh Badan Pangan Nasional kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 8

Dalam menyusun alokasi anggaran dan penggunaan DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan di daerah, Dinas mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan dokumen:

a.rencana penggunaan dana; dan/atau
b.perubahan rencana penggunaan dana DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan, yang telah mendapat persetujuan dari Badan Pangan Nasional.

Pasal 9

Penguatan LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

a.biaya operasional LPM; dan
b.pelatihan pengelola LPM.

Pasal 10

(1)Pengembangan Desa B2SA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
1. a.kebun B2SA;
2. b.bimbingan teknis dan bantuan sarana pengolahan pangan; dan
3. c.operasional dan pendampingan.
(2)Pelaksana kegiatan DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan untuk kegiatan pengembangan Desa B2SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemasangan papan nama paling sedikit memuat informasi:
1. a.kelompok penerima;
2. b.desa/kelurahan/nama lain, kecamatan/nama lain, dan kabupaten/kota;
3. c.titik koordinat;
4. d.logo B2SA;
5. e.sumber dana; dan
6. f.tahun anggaran.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2025

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2023

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 201 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2023

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 201 Tahun 2024