DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 22 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi Atase Ketenagakerjaan dan Staf Teknis Ketenagakerjaan; pengusulan dan pengangkatan; penempatan dan penarikan; tata kerja dan pembinaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024 -2029, tugas dan fungsi di bidang pelindungan dan penempatan pekerja migran Indonesia telah beralih k e Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
c.bahwa dengan beralihnya tugas dan fungsi di bidang pelindungan dan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu memberikan landasan yuridis mengenai pengaturan atase ketenagakerjaan dan staf teknis ketenagakerjaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b , dan huruf c , perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia /Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Atase Ketenagakerjaan dan Staf Teknis Ketenagakerjaan pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri ; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2.Undang -Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882); SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
6.Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
7.Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
8.Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG ATASE KETENAGAKERJAAN DAN STAF TEKNIS KETENAGAKERJAAN PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Atase Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil pada kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan pekerja migran Indonesia yang ditempatkan pada perwakilan diplomatik tertentu untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri.
2.Staf Teknis Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil pada kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan pekerja migran Indonesia yang ditempatkan pada perwakilan konsuler tertentu untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri.
3.Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
4.Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
5.Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan Republik Indonesia adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional.
6.Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut KP2MI adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
7.Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
9.Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
10.Sekretaris Jenderal adalah sekretaris jenderal KP2MI/BP2MI. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Atase Ketenagakerjaan dan Staf Teknis Ketenagakerjaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia.
(2)Atase Ketenagakerjaan dan Staf Teknis Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dan administratif merupakan bagian dari Perwakilan

Pasal 3

Atase Ketenagakerjaan dan Staf Teknis Ketenagakerjaan mempunyai tugas membantu Kepala Perwakilan Republik Indonesia dalam peningkatan hubungan bilateral di bidang ketenagakerjaan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Atase Ketenagakerjaan dan Staf Teknis Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan verifikasi perjanjian kerja sama penempatan, perjanjian keagenan, dan surat permintaan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
b.perluasan peluang kerja dan kesempatan kerja di luar negeri;
c.pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi informasi kebijakan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia kepada Pekerja Migran Indonesia dan pemangku kepentingan terkait di luar negeri;
d.pendaftaran dan pendataan kedatangan serta pendataan dan pemantauan keberadaan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia;
e.pelaksanaan inventarisasi data dan informasi terkait mitra usaha, pemberi kerja, dan prinsipal di luar negeri;
f.pemantauan dan evaluasi terhadap mitra usaha, pemberi kerja, dan prinsipal serta pekerjaan dan kondisi kerja di luar negeri;
g.pemantauan keberadaan perwakilan perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri;
h.pelaksanaan fasilitasi dan mediasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan termasuk perselisihan atau sengketa antara Pekerja Migran Indonesia dan pemberi kerja, mitra usaha, atau prinsipal di luar negeri; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
i.pelaksanaan fasilitasi advokasi dan bantuan hukum kepada Pekerja Migran Indonesia berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar negeri dan kebiasaan internasional;
j.pembinaan dan pemberdayaan terhadap Pekerja Migran Indonesia;
k.pelaksanaan koordinasi dengan instansi teknis terkait di luar negeri sesuai dengan misi Perwakilan Republik Indonesia; dan
l.fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia.

BAB III

PENGUSULAN DAN PENGANGKATAN

Pasal 5

(1)Atase Ketenagakerjaan diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri berdasarkan usulan Menteri/Kepala.
(2)Untuk dapat diusulkan menjadi Atase Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
1. a.pejabat fungsional dalam rumpun jabatan keahlian;
2. b.berusia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun pada saat diusulkan;
3. c.sehat jasmani dan rohani;
4. d.tidak dalam proses penjatuhan hukuman disiplin atau menjalani hukuman disiplin;
5. e.memiliki pangkat/golongan paling rendah Penata Tingkat I/III.d;
6. f.masa kerja paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
7. g.memiliki pengalaman di bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun;
8. h.berpendidikan paling rendah sarjana strata I atau yang sederajat;
9. i.memiliki penilaian prestasi kerja minimal berpredikat baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
10. j.memiliki kemampuan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait;
11. k.menguasai bahasa Inggris secara aktif baik lisan maupun tulisan; dan
12. l.menguasai hukum di bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia termasuk hukum internasional dan hukum di luar negeri.

Pasal 6

(1)Staf Teknis Ketenagakerjaan diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri berdasarkan usulan Menteri/Kepala.
(2)Untuk dapat diusulkan menjadi Staf Teknis Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
1. a.pejabat fungsional dalam rumpun jabatan keahlian;
2. b.berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun pada saaat diusulkan;
3. c.sehat jasmani dan rohani; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
4. d.tidak dalam proses penjatuhan hukuman disiplin atau menjalani hukuman disiplin;
5. e.memiliki pangkat/golongan paling rendah Penata Muda Tk.I/III.b;
6. f.masa kerja paling singkat 6 (enam) tahun;
7. g.memiliki pengalaman di bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia paling singkat 3 (tiga) tahun;
8. h.berpendidikan paling rendah sarjana strata I atau yang sederajat;
9. i.memiliki penilaian prestasi kerja minimal berpredikat baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
10. j.memiliki kemampuan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait;
11. k.menguasai bahasa Inggris secara aktif baik lisan maupun tulisan; dan
12. l.mengerti hukum di bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia termasuk hukum internasional dan hukum di luar negeri.

Pasal 7

(1)Dalam menentukan usulan calon Atase Ketenagakerjaan dan calon Staf Teknis Ketenagakerjaan yang memenuhi persyaratan dilaksanakan melalui mekanisme manajemen talenta.
(2)Mekanisme manajemen talenta sebagiamana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Menteri/Kepala menyampaikan usulan calon Atase Ketenagakerjaan dan calon Staf Teknis Ketenagakerjaan secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Calon Atase Ketenagakerjaan dan calon Staf Teknis Ketenagakerjaan diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri menjadi Atase Ketenagakerjaan dan Staf Teknis Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan status penugasan pada Perwakilan Republik Indonesia.

BAB IV

PENEMPATAN DAN PENARIKAN

Pasal 10

(1)Atase Ketenagakerjaan dan Staf Teknis Ketenagakerjaan sebelum ditempatkan di Perwakilan Republik Indonesia harus mengikuti:
1. a.pembekalan teknis; dan
2. b.orientasi penugasan dan pemantapan substansi.
(2)Pembekalan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh KP2MI/BP2MI. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
(3)Orientasi penugasan dan pemantapan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…