Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) adalah lembaga pemerintah yang mengemban mandat krusial untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di setiap tahapan, mulai dari pra-penempatan, selama bekerja, hingga pasca-penempatan. Signifikansi lembaga ini tak terbantahkan mengingat kerentanan PMI terhadap eksploitasi, perdagangan orang, dan pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan. BP2MI menjalankan tugasnya melalui tiga pilar utama: aspek regulasi untuk perumusan kebijakan, aspek pelayanan yang mencakup informasi hingga penanganan pengaduan, serta aspek program strategis seperti skema G to G dan pemberdayaan terintegrasi. Ruang lingkup operasional ini memastikan perlindungan menyeluruh bagi PMI, sekaligus berkontribusi pada pencegahan migrasi ilegal dan peningkatan devisa negara.
3 pejabat aktifDiperbarui 19 minggu lalu
Kepemimpinan
Pejabat aktif
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) hadir sebagai garda terdepan negara dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kehadiran lembaga ini sangat signifikan mengingat tingginya jumlah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dan kerentanan mereka terhadap berbagai risiko. BP2MI memastikan PMI mendapatkan perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi yang layak, baik sebelum, selama, maupun setelah bekerja di luar negeri.
Ruang lingkup BP2MI mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program. Dalam aspek regulasi, BP2MI merumuskan kebijakan dan standar terkait penempatan dan perlindungan PMI. Untuk aspek pelayanan, BP2MI menyediakan berbagai layanan, mulai dari informasi penempatan hingga penanganan pengaduan dan kepulangan PMI.
Beberapa intervensi program strategis BP2MI meliputi program G to G (Government to Government) dengan negara tujuan, program pemberdayaan terintegrasi, serta upaya pencegahan migrasi ilegal dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). BP2MI secara aktif melakukan upaya pencegahan terhadap keberangkatan pekerja migran ilegal ke berbagai negara.
BP2MI memiliki peran krusial dalam isu-isu nasional, terutama terkait perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri dan pencegahan perdagangan orang. Lembaga ini menjadi ujung tombak dalam memerangi kejahatan transnasional dan berkontribusi signifikan pada peningkatan devisa negara melalui remitansi PMI. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi masyarakat juga menjadi fokus BP2MI.
Warga negara harus berurusan dengan BP2MI dalam berbagai situasi, seperti saat hendak berangkat ke luar negeri untuk mengurus dokumen dan prosedur penempatan yang legal. Selama bekerja di luar negeri, BP2MI menjadi tempat untuk melaporkan pengaduan atau mencari bantuan. Setelah kembali ke Indonesia, BP2MI juga menyediakan informasi kepulangan dan program pemberdayaan.
BP2MI adalah lembaga negara yang vital dalam ekosistem perlindungan pekerja migran Indonesia. Dengan mandat yang jelas, ruang lingkup yang luas, dan berbagai intervensi strategis, BP2MI berupaya memastikan PMI mendapatkan perlindungan yang komprehensif. Warga negara perlu berinteraksi dengan BP2MI pada setiap tahapan migrasi tenaga kerja untuk memastikan proses yang legal, aman, dan terlindungi.
DokumenLihat semua
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 4 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur mengenai Pengenaan sanksi administratif dalam pelaksanaan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia diberikan kepada: a. P3MI yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia, Awak Kapal Niaga Migran, atau Awak Kapal Perikanan Migran; atau b. perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia, Awak Kapal Niaga Migran, atau Awak Kapal Perikanan Migran; jenis sanksi administratif dan pejabat yang berwenang menetapkan sanksi administratif; serta tata cara pengenaan sanksi administratif
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 29 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur mengenai Rencana Strategis Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2025-2029 meliputi dokumen perencanaan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk periode 5 (lima) tahun
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 9 Tahun 2023
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 5 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Menteri/Badan di lingkungan KP2MI/BP2MI; penyusunan Rancangan Peraturan Menteri/Badan; penetapan Rancangan Peraturan Menteri/Badan; pengundangan Peraturan Menteri/Badan yang telah ditetapkan oleh Menteri/Kepala kepada Direktur Jenderal; autentifikasi dan penyebarluasan
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2024
PEraturan ini mengatur mengenai Pelayanan penyelesaian permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan melalui: a. layanan pengaduan; dan b. penanganan permasalahan; layanan pengaduan; Penanganan Permasalahan; Kriteria permasalahan selesai; Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 2 Tahun 2021
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 30 Tahun 2025
peraturan ini mengatur mengenai program dan kegiatan desa migran desa; mekanisme penyelenggaraan desa migran emas;pembinaan; pendanaan
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 2 Tahun 2023
Pasal 4 (1) Tahapan sebelum bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh BP2MI meliputi : a. pemberian informasi; b. pendaftaran; c. seleksi; d. pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan psikologi; e. penandatanganan perjanjian penempatan; f. kepesertaan jamina n sosial; g. pengurusan visa kerja; h. pelaksanaan OPP; i . penandatanganan Perjanjian Kerja; dan j . pemberangkatan. (2) Pelaksanaan urutan tahapan sebelum bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kesepakatan antara BP2MI dengan pemerintah negara Pemberi Kerja dan/atau Pemberi Kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan.