DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 November 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; ., Mengingat Menetapkan

1.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER.18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lernbaga Pemerintah Non Kementerian;
5.Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor O 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; MEMUTUSKAN : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONES�A.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KLASIFIKASI

Pasal 1

(1)Unit Pelaksana Teknis pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Penernpatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) melalui Sekretaris Utama secara administrasi dan melalui Deputi secara teknis sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
(2)Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia mempunyai tugas memberikan kelancaran dan kemudahan dalam pelayanan penempatan dan perlindungan, serta penyelesaian masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerjanya masing-masing.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKJ. menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b.pembinaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja lembaga yang terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI;
c.pemasyarakatan program penempatan dan perlindungan TKI;
d.pernetaan suplai dan potensi serta harmonisasi kualitas Calon TKI;
e.pendaftaran dan seleksi Calon TKI (bagi penempatan oleh Pemerintah);
f.verifikasi dokumen penempatan dan perlindungan TKI;
g.pelaksanaan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP);
h.peJayanan penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN); penempatan dan1. pengelolaan data dan informasi perlindungan TKI; J· pemantauan penempatan dan perlindungan TKI di negara pen em pa tan berkoordinasi dengan Perwakilan RI;
k.pelaksanaan mediasi, advokasi, dan penyelesaian masalah TKi,
1. 1.pelaksanaan pemberdayaan Warga Negara Indonesia Overstayer (WNlO)/TKI Bermasalah (TKI-B)/TKI purna dan keluarganya;
m.pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI; dan
n.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diklasifikasikan dalam 2 (dua) kelas:

a.Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; dan
b.Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

(1)Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BP3TKI terdiri atas:
1. a.Subbagian Tata Usaha;
2. b.Seksi Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program;
3. c.Seksi Penyiapan Penempatan;
4. d.Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur Organisasi BP3TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1)Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, kehurnasan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan.
(2)Seksi Kelem bagaan dan Pemasyarakatan Program mempunyai tugas melakukan pemasyarakatan program, pemantauan dan pembinaan kinerja lembaga yang terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan pemetaan suplai dan potensi serta harmonisasi kualitas Calon TKI, dan pemantauan pelaksanaan kerjasama luar negeri.
(3)Seksi Penyiapan Penempatan mempunyai tugas melakukan pendaftaran dan seleksi Calon TKI, fasilitasi pemrosesan dokumen penempatan, pelaksanaan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP), dan pelayanan penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).
(4)Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan pemantauan penempatan dan perlindungan TKI di negara penempatan, mediasi, advokasi dan penyelesaian masalah TKI, pelaksanaan pemberdayaan Warga Negara Indonesia Overstayer (WNIO)/TKI Bermasalah (TKI-B}/TKI purna dan keluarganya, fasilitasi pemulangan WNIO dan TKI-B (repatriasi, sakit dan meninggal dunia), pemantauan remitansi, dan fasilitasi klaim asuransi.

Pasal 7

(1)Loka Pclayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut LP3TKI terdiri atas:
1. a.Urusan Tata Usaha;
2. b.Petugas Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program;
3. c.Petugas Penyiapan Penempatan;
4. d.Petugas Perlindungan dan Pemberdayaan; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur Organisasi LP3TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 8

(1)Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, kehumasan, pengelolaan data dan informasi, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan kerumah tanggaan.
(2)Petugas Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pembinaan kinerja lembaga yang terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI, pemasyarakatan program, pelaksanaan pemetaan suplai dan potensi serta harmonisasi kualitas Calon TKI, dan pemantauan pelaksanaan kerjasama luar negeri.
(3)Petugas Penyiapan Penempatan mernpunyai tugas melakukan pendaftaran dan seleksi Cal on TKI, fasilitasi pemrosesan dokumen penempatan, pelaksanaan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP), pelayanan penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).
(4)Petugas Perlindungan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan pemantauan penempatan dan perlindungan TKI di negara penempatan, mediasi, advokasi dan penyelesaian masalah TKI, pelaksanaan pemberdayaan Warga Negara Indonesia Overstayer (WNIO)/TKI Bermasalah (TKI-B)/TKI purna dan keluarganya, fasilitasi pemulangan WNIO dan TKI-B (repatriasi, sakit, dan meninggal dunia), pemantauan remitansi, dan fasilitasi klaim asuransi.

BAB III

POS PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

Pasal 9

(1)Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BP3TKI/LP3TKI dibentuk Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut P4TK1.
(2)P4TKI merupakan unit non-eselon di BP3TKI/LP3TKI.
(3)P4TKI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BP3TKI/LP3TKI yang membawahinya.
(4)P4TKI dipimpin oleh Koordinator.

Pasal 10

P4TKI mempunyai tugas membantu BP3TKI/LP3TKI dalam memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, P4 TKI menyelenggarakan fungsi :

a.pendataan dan informasi pemberangkatan dan kepulangan TKI;
b.fasilitasi pelayanan penempatan dan perlindungan TKI;
c.verifikasi dokumen penempatan TKI;
d.pelaksanaan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP);
e.pelayanan penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN);
f.fasilitasi kerjasarna kelembagaan;
g.pelaksanaan pemberdayaan Warga Negara Indonesia Overstauer (WNIO)/TKI Bermasalah (TKI-B)/TKI puma dan keluarganya;
h.fasilitasi pemulangan WNIO dan TKI-B {repatriasi, sakit dan meninggal dunia);
i.fasilitasi klaim asuransi; dan J. melakukan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…