DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 26 Tahun 2025

Nomor: 26
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan terhadap a. Pekerja Migran Indonesia; b. pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan c. lembaga yang terkait penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
5.Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
6.Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
7.Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
2.Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
3.Keluarga Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Keluarga adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
4.Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
5.Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
6.Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan Republik Indonesia adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara tujuan penempatan atau pada organisasi internasional.
7.Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia yang selanjutnya disingkat KDEI adalah lembaga ekonomi nonpemerintah yang berkedudukan di Taipei.
8.Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut KP2MI adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
9.Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
11.Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
12.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13.Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut UPT KP2MI/BP2MI adalah Unit Pelaksana Teknis KP2MI/BP2MI yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari KP2MI/BP2MI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

(1)Menteri/Kepala, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu dan terkoordinasi.
(2)Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur dan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
(3)Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan secara terpadu dan terkoordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
1. a.kementerian/lembaga terkait; dan/atau
2. b.pemerintah desa.

Pasal 3

(1)Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan terhadap:
1. a.Pekerja Migran Indonesia;
2. b.pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
3. c.lembaga yang terkait penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
(2)Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.P3MI; dan
2. b.perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.
(3)Lembaga yang terkait penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.lembaga pendidikan vokasi;
2. b.lembaga pelatihan kerja/vokasi;
3. c.lembaga keuangan;
4. d.lembaga psikologi;
5. e.fasilitas layanan kesehatan;
6. f.lembaga sertifikasi profesi;
7. g.lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
8. h.lembaga lainnya yang terkait.
(4)Selain pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan lembaga yang terkait penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, pengawasan juga dilaksanakan terhadap penempatan Pekerja Migran Indonesia secara perseorangan dan penyelenggaraan jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia dan/atau asuransi.

BAB II

PEMBINAAN TERHADAP PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 4

(1)Pembinaan bagi Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan untuk meningkatkan kapasitas Pekerja Migran Indonesia khususnya pemahaman mengenai hukum dan adat budaya negara tujuan penempatan.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
1. a.orientasi pra pemberangkatan;
2. b.orientasi di negara tujuan penempatan; dan/atau
3. c.peningkatan kapasitas Pekerja Migran Indonesia.
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Pembinaan bagi pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan lembaga yang terkait penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan melalui:
1. a.pemberian pedoman dan standar pelaksanaan;
2. b.pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
3. c.pemberian penghargaan; dan
4. d.pemantauan dan evaluasi kinerja.
(2)Selain pembinaan bagi pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan lembaga yang terkait penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan bagi pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan lembaga yang terkait penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran dapat dilakukan melalui penguatan kemitraan.
(3)Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
1. a.penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
2. b.sosialisasi atau diseminasi; dan/atau
3. c.rapat koordinasi.
(4)Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
1. a.bimbingan teknis;
2. b.diskusi kelompok terpumpun;
3. c.sosialisasi/diseminasi;
4. d.akreditasi;
5. e.kunjungan lapangan; dan/atau
6. f.pemberian layanan konsultasi.
(5)Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk memberikan penilaian atau penghargaan kepada pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan/atau lembaga yang terkait penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Pemantauan dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui:
1. a.rapat koordinasi;
2. b.penilaian kinerja; dan/atau
3. c.asesmen.
(7)Penguatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan melalui:
1. a.peningkatan kerja sama; dan
2. b.forum komunikasi.

Pasal 6

Pembinaan terhadap pelaksanaan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan melalui tahapan:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan; dan
c.tindak lanjut.

Pasal 7

(1)Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dengan:
1. a.pengumpulan data; dan
2. b.identifikasi kebutuhan dan pemetaan.
(2)Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.daftar pelaksana penempatan;
2. b.daftar lembaga yang terkait penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
3. c.data penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan/atau
4. d.data permasalahan Pekerja Migran Indonesia.
(3)Identifikasi kebutuhan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan bentuk pembinaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembinaan berdasarkan hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

(1)Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan terhadap pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan lembaga yang terkait penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang dibutuhkan.
(2)Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
1. a.daring dan/atau
2. b.luring.

Pasal 9

(1)Tindaklanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi dari pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1).
(2)Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.rekomendasi terhadap perbaikan kebijakan dalam penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
2. b.rekomendasi terhadap penilaian kinerja pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan lembaga yang terkait penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan/atau
3. c.rekomendasi terhadap perbaikan kelembagaan pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan lembaga yang terkait penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
(3)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk penjatuhan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penentuan kebijakan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB III

PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 10

(1)Pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4) dilakukan pada proses:
1. a.sebelum bekerja;
2. b.selama bekerja; dan
3. c.setelah bekerja.
(2)Dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan masyarakat.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…