DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 27 Tahun 2025

Nomor: 27
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai pelayanan pendataan pekerja migran Indonesia dan jangka waktu pelaksanaan pelayanan pendataan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelayanan pendataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan untuk memperoleh data dasar yang akurat dan terverifikasi dalam peningkatan pelindungan kepada pekerja migran Indonesia di luar negeri;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Tata Cara Pelayanan Pendataan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
5.Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
6.Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG TATA CARA PELAYANAN PENDATAAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
2.Awak Kapal Niaga Migran adalah Pekerja Migran Indonesia yang dipekerjakan atau bekerja di atas kapal niaga berbendera asing oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil.
3.Awak Kapal Perikanan Migran adalah Pekerja Migran Indonesia yang dipekerjakan atau bekerja di atas kapal perikanan berbendera asing oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil.
4.Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
5.Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran Indonesia dan pemberi kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di suatu negara tujuan penempatan yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara/wilayah yang bersangkutan.
7.Kartu Pekerja Migran Indonesia Elektronik yang selanjutnya disebut E-KPMI adalah bukti bagi Pekerja Migran Indonesia berbentuk elektronik yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di negara/wilayah penempatan.
8.Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutya disebut Sisko P2MI adalah sistem pelayanan administrasi penempatan Pekerja Migran Indonesia.
9.Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei yang selanjutnya disebut KDEI adalah lembaga ekonomi nonpemerintah yang berkedudukan di Taipei.
10.Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut KP2MI adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
11.Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
13.Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
14.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan Pekerja Migran Indonesia.
15.Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut UPT KP2MI/BP2MI adalah unit pelaksana teknis KP2MI/BP2MI yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari KP2MI/BP2MI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

(1)Pendataan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri dilakukan untuk mendata Pekerja Migran Indonesia termasuk Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran yang sedang bekerja di luar negeri namun belum terdaftar dalam Sisko P2MI.
(2)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan terhadap Pekerja Migran Indonesia yang melakukan perpanjangan Perjanjian Kerja atau Perjanjian Kerja laut.
(3)Pekerja Migran Indonesia yang melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat memperoleh manfaat:
1. a.pelayanan pelindungan hukum dan sosial;
2. b.akses bantuan dan pendampingan jika terjadi permasalahan hukum;
3. c.penyaluran program pemberdayaan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia di luar negeri dan keluarganya;
4. d.pembebasan bea masuk barang kiriman dan barang pindahan Pekerja Migran Indonesia;
5. e.pembebasan bea daftar international mobile equipment identity; dan
6. f.fasilitasi untuk memperoleh rumah bersubsidi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 3

Pelaksanaan pelayanan pendataan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui aplikasi “halomigran” dalam Sisko P2MI atau sistem informasi yang terintegrasi dengan Sisko P2MI.

BAB II

PELAYANAN PENDATAAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 4

(1)Pelayanan pendataan Pekerja Migran Indonesia dilakukan melalui tahapan:
1. a.penyebarluasan informasi; dan
2. b.pelaksanaan pelayanan pendataan.
(2)Pelayanaan pendataan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.

Pasal 5

(1)Direktur Jenderal melakukan penyebarluasan informasi pelayanan pendataan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a secara elektronik dan/atau nonelektronik.
(2)Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama-sama dengan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau KDEI dan UPT KP2MI/BP2MI.
(3)Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari sebelum pelayanan pendataan Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan.
(4)Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
1. a.pemberi kerja berbadan hukum; dan
2. b.Pekerja Migran Indonesia.
(5)Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga disampaikan kepada instansi pemerintah sebagai pemberi kerja.
(6)Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.kriteria Pekerja Migran Indonesia yang dapat dilakukan pendataan;
2. b.persyaratan pendataan Pekerja Migran Indonesia;
3. c.mekanisme proses pendataan Pekerja Migran Indonesia;
4. d.manfaat pendataan Pekerja Migran Indonesia; dan
5. e.nomor kontak melalui layanan help desk pendataan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 6

Pelaksanaan pelayanan pendataan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

a.pembuatan akun;
b.pengisian data dan pengunggahan dokumen;
c.verifikasi data dan dokumen; dan
d.penerbitan E-KPMI.

Pasal 7

(1)Pekerja Migran Indonesia melakukan pembuatan akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a melalui aplikasi “halomigran” dalam Sisko P2MI dengan mengisi:
1. a.nomor telepon;
2. b.alamat surel atau media sosial; dan
3. c.kata sandi akun.
(2)Pekerja Migran Indonesia yang telah mengisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan akun melalui aplikasi “halomigran” dalam Sisko P2MI.

Pasal 8

(1)Pekerja Migran Indonesia yang telah memiliki akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) melakukan pengisian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, paling sedikit meliputi:
1. a.nama lengkap;
2. b.nomor induk kependudukan dan/atau nomor paspor
3. c.alamat di Indonesia;
4. d.nama pemberi kerja berbadan hukum;
5. e.alamat pemberi kerja berbadan hukum;
6. f.nomor telepon;
7. g.jenis pekerjaan dan sektor; dan
8. h.kontak darurat di Indonesia.
(2)Pekerja Migran Indonesia yang telah melakukan pengisian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, paling sedikit meliputi:
1. a.paspor Republik Indonesia;
2. b.Visa Kerja dan/atau izin tinggal yang berlaku di luar negeri;
3. c.Perjanjian Kerja atau Perjanjian Kerja laut atau dokumen lain yang menyatakan Pekerja Migran Indonesia bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum;
4. d.dokumen kepesertaan jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia dan/atau asuransi di luar negeri; dan
5. e.dokumen pendukung lain yang menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan Pekerja Migran Indonesia.
(3)Pengisian data dan pengunggahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara mandiri oleh Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 9

Dalam hal Pekerja Migran Indonesia tidak memiliki akses internet, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau KDEI dapat memfasilitasi pembuatan akun, pengisian data, dan pengunggahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

Pasal 10

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 juga dapat dilakukan oleh pemberi kerja berbadan hukum yang memperkerjakan Pekerja Migran Indonesia secara kolektif.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…