DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 10 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

Ringkasan

Peraturan BP2MI ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. BP2MI merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. BP2MI dipimpin oleh Kepala.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekcrja Migran Indonesia; Menimbang KEPALABADAN PELINDUNGANPEKERJA MIGRANINDONESIA DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA PERATURAN BADAN PELlNDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASr DAN TATAKERJA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGlt!\.N INDONESIA SALINAN I

Pasal 1

(1)Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya dalam Peraturan Badan ini disebut dengan BP2MI merupakan lernbaga pernerintah nonkementerian yang berada eli bawah dan bertanggung jawab kepada melalui mcnteri yang rnenyelenggarakan urusan pernerintahan di bidang keteriagakerjaan.
(2)BP2MJ dipirnpin oleh Kepala. BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI MEMUTUSKAN: PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA. 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6141); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tabun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagairnana telah diu bah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan at as Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6477); 3. Peraturan Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263); Menetapkan Mengingat Pasal 3
(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BP2MI menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan kebijakan di bidang penernpatan dan Pelindungan pekerja migran Indonesia; b. pelaksanaan pelayanan dan pelindungan pekerja migran Indonesia; c. perierbitan dan pencabutan surat izin perekrutan pekerja migran Indonesia; d. penyelenggaraan pelayanan penempatan; e. pengawasan pelaksanaan pelayanan jaminan sosial; f. pemeriuhan hak pekerja rnigran Indonesia; g. pelaksanaan verifikasi dokumen pekerja migran Indonesia; h. pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah pusat dengan pernerintah negara pernberi kerja pekerja migran Indonesia darr/atau pernberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan; 1. pengusulan pencabutan dan perpanjangan surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pernerintahan di bidang ketenagakerjaan terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; J. pelaksanaan pelindungan selama bckerja dengan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan; k. pelaksanaan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi purna Pekerja Migran Indonesia; Pasa12 BP2MI mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan Pelindungan pekerja migran fndonesia secara terpadu.
(1)BP2MI terdiri atas:a. Kepala; b. Sekretariat Utama; c. Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika: d. Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Arnerika dan Pasifik; e. Deputi Bidang Penernpatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah; r. Inspektorat; g. Pusat Data dan Inforrnasi; dan h. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia.
(2)Organisasi sebagairnana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam lampiran yang merupakan dari Peraturan Badan ini. Pasa! 4 BAB II SUSUNANORGANISASI 1. pelaksariaan pemberdayaan sosial dan ekonomi purna Pekerja Migran Indonesia; m. koordinasi pelaksanaan tugas, pernbinaan, dan pernberian dukungan adrninistrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BP2MI; n. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BP2MI; dan o. pengawasan internal atas pelaksanaan tugas BP2MI.
(2)Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (I), BP2MI menyusun dan menetapkan peraturan perundang-undangan mengenai: a. standar perjanjian kerja, penandatanganan, dan verifikasi; b. biaya penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan c. proses yang dipersyaratkan sebelum bekerja. Pasa18 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi: a. koordiriasi kegiatan di lingkungan BP2MI; b. koordinasi da.n penyusunan rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan; c. pernbinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi sumber daya manusia, keuangan, ketatausahaan, kerurnahtanggaan, kerja sarna, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi; koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BP2MI. melaksanakan tugas mempunyai Utarna Sekretariat Pasa17Pasal6
(1)Sekretariat Utama merupakan urisur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2)Sekretariat Utarna dipimpin oleh Sekretaris Utama. Tugas, dan FungsiBABTV SEKRETARIAT UTAMA

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 5

Kepala mempunyai tugas memunpm pelaksanaan tugas dan fungsi BP2MI. BAB III KEPALA Pasal 11 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 10, Biro Perencanaan dan Kerja Sarna rnenyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana kinerja, program, dan anggaran; b. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, program, dan anggaran; Pasal 10 Biro Percncanaan dan Kerja Sarna rnernpunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, dan evaluasi dan pelaporan, pernbinaan dan pemberian dukungan kerja sarna serta ketatausahaan biro. dan Kerja Sarna Pasa19 Sekretariat Utarna terdiri atas: a. Biro Perencanaan dan Kerja Sarna; b. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi; c. Biro Keuangan dan Umum; dan d. Biro Hukurn dan Hubungan Masyarakat. Organisasi d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; e. penyelenggaraan pengelolaan barang rnilik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/ jasa, ketatausahaan, arsip, persuratan, dan rurnah tangga; f. pernbinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; clan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala. 1aksana; dan mutasi, manajernen kinerja, penghargaan, kesejahteraan sumber daya manusia; f. pengelolaan data dan informasi surnber daya rnanusia: g. penyiapan pembinaan dan penataan organisasi dan tata Pasal 14 Dalarn rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13> Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sumber claya manusia; b: pelaksariaan pengadaan sumber daya manusia dan pemetaan kompetensi sumber daya manusia; c. pengeJolaan pola karir dan manajemen talenta sumber daya manusia; d. pelaksanaan administrasi jabatan Iungsional; e. penyiapan pernbinaan dan pelaksanaan disiplin, Pasal 13 Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan urusan sumber daya manusia dan penataan organisasi dan tata laksana, serta ketatausahaan biro. Bagian Keernpat Biro Sumber Daya IVIanusia dan Organisasi Pasal 12 Biro Perencanaan dan Kerja Sarna terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. c. penyiapan pembinaan dan pelaksanaan urusan kerja sarna dan penyusunan naskah kerja sarna dalam dan luar negeri; dan d. pelaksanaan urusan ketatausahaan biro. perberidaharaan, verifikasi, akuntansi, dan penyusunan Iaporan keuangan; c. penyiapan pern binaan dan pelaksanaan urusan ketatausahaan, persuratan, kearsipan, dan protokol; d. pengelolaan barang rnilik /kekayaan negara dan pelaksanaan u rusan rumah tangga; e. pengelola.an layanan pengadaan barang/jasa; dan f. pelaksanaan urusan ketatausahaan biro. pelaksan aan, dan pernbinaan penyiapan b. Pasal 17 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Biro Keuangan dan menyelenggarakan Iungsi:a. penyiapan pembinaan dan pengeJolaan anggaran dan belanja pegawai; Pasal 16 Biro Keuangan dan Umurn mempunyai tugas melaksanakan pernbinaan dan pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, kerurnahtanggaan, dan arsip, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, dan Iayanan pengadaan barang/jasa, serta ketatausahaan biro. dan Urnurn Pasal 15 Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi terdiri atas Kelornpok Jabatan Fungsional. h. fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik; dan 1. pelaksanaan urusan ketatausahaan biro. Pasa121 Bagian Tata Usaha dan Layanan Pengadaan tercliri atas: a. Subbagian Tata Usaha Kepala; b. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Utama; c. Subbagian Tala Usaha Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika; d. Subbagian Tata Usaha Deptrti Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Arnerika dan Pasifik; Pasa120 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Tata Usaha dan Layanan Pengadaan menyelenggarakan [ungsi: a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Kepala, Sekretaris Utama, dan Deputi; b. pelaksa naan urusan protokol; c. penyusunan rencana kebutuhan barang milik negara, penggunaan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penilaian, pemindahtanganan, pernusnahan, penghapusan, penatausahaan, pengawasan dan pengeridalian barang milik negara; d. pelaksanaan ur usan keamanan dalam; dan e. pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB III

KEPALA Pasal

Pasal 19

dan Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pernbinaan dan pelaksanaan urU5an ketatausahaan Kepala, Sekretaris Utama, dan Deputi, protokol, rurnah tangga, pengelolaan barang milikjkekayaan negara dan ]ayanan pengadaan barang/jasa. Pasal 18 Biro Keuangan dan Umum terdiri atas: a. Usaha dan Layanan Pengadaaan; dan b. Kelompok Jabatan fungsional. Pasa122

(1)Subbagian Tata Usaha Kepala mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan Kepala.
(2)Subbagian Tata Usaha Sekretaris Utama mempunyai tugas rnelakukan urusan persuratan, kearsipan, dan keuangan Sekretaris Utama.
(3)Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika mempunyai tugasmelakukan urusan keuangan, sum ber daya manusia, persuratan, kearsipan, rumah tangga, penyusunan rencana kerja, evaluasi dan pelaporan Deputi Bidang Penernpatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika.
(4)Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik rnempunyai tugas melakukan urusan keuangan, sumber daya mariusia, persuratan, kearsipan, rurnah tangga, penyusunan rencana kerja, evaluasi dan pelaporan Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik.
(5)Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, surnber daya manusia, persuratan, kearsipan, rumah tangga, penyusunan rencana kerja, evaluasi dan pelaporan Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah.
(6)Subbagian Protokol mernpunyai tugas melakukan urusankeprotokolan dan fasilitasi pengurusan dokumen perjalanan dinas Iuar ncgeri. e. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah; f. Subbagian Protokol; dan g. Subbagian Rumah Tangga. peraturan perundang-undangan; b. pelaksanaan pemberian advckasi dan pertimbangan hukum; c. pengelolaan jaringan dokurnentasi dan informasi hukum; d. pelaksanaan pernberian dukungan strategis pimpinan; e. pengelolaan layanan infonnasi publik; f. pelaksanaan diseminasi informasi; g. pengelolaan media dan isu publik; h. pengelolaan perpustakaan; dan 1. pelaksa naan urusan ketatausabaan biro. evaluasi clan penyusunan Pasa124 Dalarn melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalam Pasal 23, Biro Hukurn dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi Pasa123 Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum, pernbinaan dan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, serta ketatausahaan biro. Bagian Kelima Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
(7)Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyusunan rericana kebutuhan, penggunaan, pengamanan, pemeliharaan, pem anfaatan , penilaian, pemindahtanganan, pernusnahan, penghapusan, pcnatatisahaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara, layanan daya, keamanan, kebersihan, gedung, rurnah dinas Pimpinan dan lingkungan kantor.

Pasal 28

Dalam melaksariakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Deputi I menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan kebijakan di bidang layanan pelindurigan, penempatan, pernenuhan hak, dan verifikasi dokumen pekerja rnigran Indonesia kawasan Asia dan Afrika; b. penyusunan penerbitan dan pencabutan surat 1Z111 perekrutan pekerja migran Indonesia kawasan Asia dan Afrika; c. perigawasan pelaksanaan pelayanan jaminan sosial pekerja migran Indonesia kawasan Asia clan Afrika; Pasa127 Deputi I mernpunyai tugas melaksanakan kebijakan. di bidang penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia kawasan Asia dan Afrika. Pasa126

(1)Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika yang selanjutnya disebut Deputi I merupakan unsur pelaksana tugas BP2MI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2)Deputi I dipimpin oleh Deputi. Tugas, dan Fungsi BAS VI DEPUTI BIDANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN KAWASAN ASIA DAN AFRIKA Pasa125 Biro Hukurn dan Hubungan Masyarakat terdiri atas Kelompok Jabatan fungsional. Deputi 1 terdiri atas:a. Direktcrat Sistem dan Strategi Penempatan dan Pelindungan; b. Direktorat Penempatan Pemerintah; c. Direktorat Penernpatan Nonpemerintah; dan d. Direktorat Pelindungan dan Pemberdayaan. pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia atas dasar perjanjian secara tertulis antara pernerintah pusat dengan pemerintab negara pernberi kerja pekerja rnigran Indonesia dan Z atau pernberi kerja berbadan hukum eli negara tujuan penempatan kawasan Asia dan Afrika; e. penyusunan usulan pencabutan dan perpanjangan surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan terhadap perusahaan penempatan pekerja rmgran Indonesia ka wasan Asia dan Afrika; f. pelaksanaan pelindungan selarna bekerja dengan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan kawasan Asia dan Afrika; g. pelaksanaan fasiiitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi purna pekerja migran Indonesia eli kawasan Asia dan Afrika; h. pelaksanaan pem berdayaan so sial dan ekonorni purna pekerja rnigran Indonesia kawasan Asia dan Afrika; dan 1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 31

Dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Direktorat Sistem dan Strategi Penempatan dan Pclindungan rnenyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan standar, penandatanganan, dan verifikasi perjanjian kerja pekerja migran Indonesia di kawasan Asia dan Afrika; b. penyiapan penyusunan biaya penernpatan pekerja migran Indonesia di kawasan Asia dan Afrika; c. penyiapan penyusunan proses yang dipersyaratkan sebelurn bekerja calon pekerja migran Indonesia di kawasan Asia dan Afrika; d. penyiapan penyusunan standar dan mekanisme kerja di bidang penempatan dan pelindungan kawasan Asia dan Afrika; e. penyiapan penyusunan pedoman teknis pemetaan peluang kerja luar negeri di kawasan Asia dan Afrika; f. penyiapan penyusunan pedornan teknis orien tasi pra pernberangkatan pekerja rrugran Indonesia skerna penempatan pernerintah dan skerna penernpatan nonpemerintah di kawasan Asia dan Afrika; dan g. pelaksanaan peman tau an , evaluasi, dan pelaporan di bidang sistern dan strategi penempatan dan pelindungan kawasan Asia dan Afrika.

Pasal 30

Direktorat Sis tern dan Strategi Penernpatan dan Pelindungan mernpunyai tugas melaksanakan penyusunan sistern dan strategi pelaksanaan kebijakan di bidang penernpatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di kawasan Asia dan Afrika. Sistem dan Strategi Penernpatan dan Pelindungan indonesia skema penernpatan pernerintah kawasan Asia dan Afrika; b. pelaksariaan pemetaan dan pendayagunaan hasil pemetaan peluang kerja Iuar negeri skema penempatan pemerintah kawasan Asia dan Afrika; c. penyebarluasan informasi kerja skema penempatan pernerintah kawasan Asia dan Afrika; d. pelaksanaan rekrutmen dan seleksi calon pekerja migran Indonesia skema penempatan pemerintah kawasan Asia dan Afrika: e. pelaksanaan Iasilitasi keberangkatan pekerja migran Indonesia skerna penempatan pemerintah kawasan Asia dan Afrika; dan f. pelaksanaan pernantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan penempatan dan verifikasi dokumen pekerja migran Indonesia skerna penempatan pemerintah di kawasan Asia dan Afrika. pekerja migran Pasal 34 Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Direktorat Penempatan Pernerintah menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan verifikasi dokumen Pasal 33 Direktorat Penernpatan Pernerintah mernpunyai tugas melaksanakan layanan penernpatan dan verifikasi dokumen pekerja migran Indonesia skema penempatan pemerintah di kawasan Asia dan Afrika. Bagian Keernpat DirektoraL Penernpatan Pernerintah Pasal 32 Direktorat Sistem dan Strategi Penernpatan dan Pelindungan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 38

Direktorat Penernpatan Nonpemerintah terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Pasa137 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam PasaJ 36, Direktorat Penempatan Nonpernerintah menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan verifikasi dokumen pekerja rnigran Indonesia skema periernpatan nonpemerintah kawasan Asia dan Afrika; b. pelaksariaan pemetaan dan pendayagunaan hasil pemetaan peluang kerja luar negeri skema penempatan nonpemerintah kawasan Asia dan Afrika; c. penyebarluasan informasi kerja skerna penempatan nonpernerintah kawasan Asia dan Afrika; d. penyiapan penyusunan penerbitan dan pencabutan surat izin perekrutan pekerja migran Indonesia kawasan Asia dan Afrika; dan e. pelaksanaan pernantauari, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan penempatan dan verifikasi dokumen pekerja migran Indonesia skerna penempatan nonpernerintah eli kawasan Asia dan Afrika.

Pasal 36

Direktorat Penernpatan Nonpemerintah rnernpunyai tugas rnelaksanakan layanan penempatan dan verifikasi dokumen pekerja migran Indonesia skerna penempatan nonpemerintah di kawasan Asia dan Afrika. Bagian Kelirna Direktorat Penempatan Nonpemerintah Pasa135 Direktorat Penempatan Pemerintah terdiri atas Kelornpok Jabatan Fungsional. penyebarluasan inforrnasi pelindungan dan pemberdayaan calon pekerja migran indonesia/ pekerja migran Indonesia dan keluarganya eli kawasan Asia dan Afrika; layanan pengaduan dan e. pelaksanaan fasilitasi Pasal 40 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 39, Direktorat Pelindurigan dan Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksariaan kebijakan layanan pelindungan dan pemeriuhan hak pekerja migran Indonesia di kawasan Asia d an Afrika; b. pelaksanaan pengawasan pelayanan jaminan sosial pekerja migran Indonesia, lembaga penempatan dan lembaga pendukung penernpatan kawasan Asia dan Afrika; c. pelaksanaan pelindungan selama bekerja dengan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan kawasan Asia dan Afrika; d. penanganan calon pekerja migran Indonesia/ pekerja migran Indonesia nonprosedural kawasan Asia dan Afrika; Pasa139 Direktorat Pelindungan dan Pemberdayaan mernpunyai tugas melaksanakan kebijakan layanan pelindungan dan pernenuhan hak, pengawasan pelaksanaan pelayanan jaminan sosial, pelindungan selama bekerja dengan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penernpatan, pelaksanaan fasilitasi, rehabilitasi, reintegrasi, dan pernberdayaan sosial dan ekonorni purna pekerja migran Indonesia di kawasan Asia dan Afrika. Pelindungan dan Pemberdayaan Pasa143 Dcputi II mempunyai tugas melaksanakan kebijakan eli bidang penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia kawasan Amerika clan Pasifik. Pasa142 (J) Deputi Bidang Periempatan dan Pelindungan Kawasan Arnerika clan Pasifik yang selanjutnya disebut Deputi II rnerupakan unsur pelaksana tugas BP2MI yang berada eli bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2)Deputi II dipimpin oleh Deputi. Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi BAB VII DEPUTl BIDANG PENEMPATAN DAN PELINDONGAN KAWASAN AMERlKA DAN PASIFIK Direktorat Pelindurigan dan Pemberdayaan terdiri atas Kelornpok Jabatan Fungsional.

Pasal 41

f. pelaksanaan pemulangan dari debarkasi ke daerah asal bagi pekerja rnigran Indonesia bermasalah di kawasan Asia dan Afrika; g. pelaksanaan Iasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi purna pekerja migran Indonesia kawasan Asia elan Afrika; h. pelaksanaan pemberdayaan sosial dan ekonomi purna pekerja rnigran Indonesia kawasan Asia dan Afrika; 1. penyiapan usulan pencabutan dan perpanjangan surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia di kawasan Asia dan Afrika; dan J. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelindungan dan pernberdayaan kawasan Asia dan Afrika.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Deputi II rnenyelenggarakan fungsi: a. peJaksanaan kebijakan di bidang Iayarian pelindungan, penempatan, pemenuhan hak, dan verifikasi dokumen pekerja migran Indonesia kawasan Amerika dan Pasifik; b. penyusunan penerbitan dan pencabutan surat izin perekrutan pekerja rmgran Indonesia kawasan Arnerika dan Pasifik; c. pengawasan pelaksanaan pelayanan jarninan sosia1 pekerja migran Indonesia kawasan Arnerika dan Pasifik: d. pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia atas dasar perjanjian secara tertulis antara pernerintah pusat dengan pemerintah negara pemberi kerja Pekerja Migran Indonesia dan! atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan kawasan Amerika dan Pasifik; e. penyusunan usu1an pencabutan dan perpanjangan surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia kepada meriteri yang menyelenggarakan urusan pernerintahan di bidang ketenagakerjaan terhadap perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia kawasan Arnerika dan Pa sifik; f. pelaksanaan pelindungan selama bekerja dengan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penernpatan kawasan Amerika dan Pasifik; g. pelaksariaan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi purna pekerja migran Indonesia di kawasan Amerika dan Pasifik; h. pelaksanaan pemberdayaan sosia1 dan ekonomi puma pekcrja migran Indonesia kawasan Amerika dan Pasifik; dan 1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala, Pasa147 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Direktorat Sistem dan Strategi Penempatan dan Pelindungan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan standar, penandatanganan, dan verifikasi perjanjian kerja pekerja migran Indonesia di kawasan Amerika dan Pasifik; b. penyiapan penyusunan biaya penempatan pekerja migran Indonesia di kawasan Amerika dan Pasifik; c. penyiapan penyusunan proses yang dipersyaratkan sebelum bekerja calon pekerja rmgran Indonesia eli kawasan Arnerika dan Pa.sifik; d. penyiapan penyusunan standar dan rnekanisme kerja eli bidang penernpatan dan pelindungan kawasan Amerika dan Pasifik; Pasal 46 Direktorat Sistem dan Strategi Penempatan. dan Pelindungan mernpunyai tugas melaksanakan penyusunan sistem dan strategi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia di kawasan Amerika dan Pasifik. Bagian Ketiga Direktorat Sistem dan Strategi Pcnempatan dan Pelindungan Deputi II terdiri atas:a. Direktorat Sistem dan Strategi Penempatan dan Pelindungan; b. Direktorat Penempatan; dan c. Direktorat Pelindungan dan Pernberdayaan. Pasa145 Organisasi Pasa.150 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Direktorat Penempatan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan verifikasi dokumen pekerja migran Indonesia kawasan Arnerika dan Pasifik; b. pelaksanaan pemetaan dan pendayagunaan hasil pcmetaan peluang kerja luar negeri kawasan Amerika dan Pasifik; c. penyebarluasan informasi kerja kawasan Amerika dan Pasifik; d. pelaksanaan rekrutrnen dan seleksi calon pekerja rnigran Indonesia skema penempatan pernerintah kawasan Amerika dan Pasifik; Pasa149 Direktorat Penempatan mempunyai tugas melaksanakan layanan penempatan dan verifikasi dokumen pekerja migran Indonesia kawasan Amerika dan Pasifik. Penempatan Pasa148 Direktorat Sistem dan Strategi Penempatan dan Pelindungan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. e. penyiapan penyusunan pedornan teknis pernetaan peluang kerja luar negeri di kawasan Arnerika dan Pasifik; f. penyiapan penyusunan pedoman teknis orientasi pra pernberangkatan pekerja migran Indonesia skerna penernpatan pernerintah dan skema penempatan nonpemerintah di kawasan Amerika dan Pasifik; dan g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sistern dan strategi penernpatan dan pelindungan kawasan Arnerika dan Pasifik. Pasa153 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Direktorat Pelindungan dan Pernberdayaan rnenyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan kebijakan layanan pelindungan dan pernenuhan hak pekerja migran Indonesia di kawasan Amerika dan Pasifik;

Pasal 52

Direktorat Pelindungan dan Pem berdayaan mempunyal tugas melaksanakan kebijakan layanan pelindungan dan pemenuhan hak, pengawasan pelaksanaan pelayanan jarninan sosial, pelindungan selama bekerja dengan berkcordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan, pelaksanaan fasilitasi, rehabilitasi, reintegrasi, dan pemberdayaan sosial dan ekonomi purna pekerja migran Indonesia di kawasan Amerika dan Pasifik. Pelindungan dan Pemberdayaan Pasal 51 Direktorat Penempatan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. e. pelaksanaan fasilitasi keberangkatan pekerja rnigran Indonesia skerna penernpatan pcmerintah kawasan Amerika clan Pasifik; f. penyiapan penyusunan penerbitan dan pencabutan surat izin perekrutan pekerja migran Indonesia kawasan Amerika dan Pasifik; dan g. pelaksariaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan penempatan dan verifikasi dokumen pekerja migran Indonesia kawasan Amerika dan Pasifik. Pasa154 Di.rektorat Pelindurigan dan Pemberdayaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. b. pelaksanaan pengawasan pelayanan jarrunan sosial pekerja migran Indonesia, lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan kawasan Amerika dan Pasifik; c. pelindungan selama bekerja dengan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan kawasan Amerika dan Pasifik; d. penanganan calon pekerja migran Indonesia/pekerja rnigran Indonesia nonprosedural kawasan Amerika clan Pasifik; e. pelaksanaan fasilitasi layarian pengaduan dan penyebarluasan inforrnasi pelindungan dan pemberdayaan calon pekerja rnigran Indonesia/pekerja migran Indonesia dan keluarganya di kawasan Amerika dan Pasifik; f. pclaksanaan pemulangan dari debarkasi ke daerah asal bagi pekerja migran Indonesia berrnasalah di kawasan Amerika dan Pasifik; g. pelaksariaan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi puma pekerja migran Indonesia kawasan Amerika dan Pasifik; h. pelaksanaan pemberdayaan sosial dan ekonomi purna pekerja migran Indonesia kawasan Amerika dan Pasifik; 1. penyiapan usulan pencabutan dan perpanjangan surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia di kawasan Arnerika dan Pasifik; dan J. pelaksanaan pernantauan, evaluasi, dan pelaporan eli bidang pelindungan dan pernberdayaan kawasan Amerika dan Pasifik. Pasal 57 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 56, Deputi III menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan kebijakan eli bidang layanan pelindungan, penernpatan, pemeriuhan hak, dan verifikasi dokumen pekerja migran Indonesia kawasan Eropa dan Tirnur Tengah; b. penyusunan penerbitan, dan pencabutan, surat izin perekrutan pekerja migran Indonesia kawasan Eropa dan Timur Tengah; c. pengawasan pelaksanaan pelayanan jarninan sosial pekerja migran Indonesia kawasan Eropa dan Timur Tengah;

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…