DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 18 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan c. bahwa berdasarkan .pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hUTUfa dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141); 2. Peraturan Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor 263); 3. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599); MEMUTUSKAN: PERATURAN BADAN FELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANGPEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADANPELINDUNGANPEKERJA MIGRANINDONESIA.

BAB II

PEJABATPERBENDAHARAAN

Pasal 6

(1)Dalam rangka pelaksanaan anggaran, KPA memiliki tugas dan wewenang: a. menyusun DIPA; b. menetapkan PPK dan PPSPM; c. menetapkan panitiajpejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran; d. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan RPD; e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara; b. menyetujuibarangj jasa; c. melakukal1. pengawasan dan pengendalian kinerja perjanjian zkontrak pengadaan f. melakukan pengujian tagihan dan perintah pernbayaran atas beban anggaran negara; g. memberi supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran; h. rnengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan 1. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
(2)PPK, PPSPM, dan panitiaj pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dan huruf c ditetapkan melalui surat keputusan.

Pasal 7

(1)KPA bertanggung jawab kepada PA atas peJaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya.
(2)Tanggung jawab KPA sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), terdiri atas: a. rnengesahkan rencana pelaksanaan kegiatan dan RPD;pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran untuk penyusunan laporan keuangan. Bagian Ketiga Pejabat Pernbuat Komitrnen Pasa18
(1)PPK melaksanakan kewenangan KPA untuk rnelakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.
(2)Jurnlah PPK dalarn Satker tertentu dapat ditetapkan oleh KPA lebih dari 1 (satu) dengan pertirnbangan jumlah pagu anggaran pada Satker.
(3)PPK tidak boleh merangkap sebagai PPSPM dan bendahara.
(4)PPK sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dijabat oleh Pejabat Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa.
(5)Dalam hal Satker belurn merniliki Pejabat Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang memiliki sertifikat pengadaan barang/ jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), PPK dapat dijabat oleh pegawai yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa.
(6)Dalam hal tidak ada pegawai yang rnemenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dan ayat
(5), KPA merangkap sebagai PPK. Pasa19
(1)Dalam rangka melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8

ayat

(1), PPK memiliki tugas dan wewenang: a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana; b. menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/ jasa; c. membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjan.jian dengan penyedia barang/jasa; d. melaksanakan kegiatan swakelola; e. memberitahukan kepada KPPN atas perjanjian yang dilakukannya; f. mengendalikan pelaksanaan perikatan; g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; h. membuat dan rnenandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP; 1. melaporkan pelaksanaan Zpenyelesaian kegiatan kepada KPA; J. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPAdengan berita aeara penyerahan; k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; 1. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa;memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara; m.11. mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan berdasarkan pre stasi kegiatan; o. memastikan ketepatan jangka waktu penyelesaian tagihan kepada negara; dan p. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barangjjasa.
(2)Pengujian surat bukti mengenai hak tagih kepada negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf g dilakukan dengan membandingkan kesesuaian antara surat bukti yang akan disahkan dan barang/jasa yang diserah terimakan / diselesaikan serta spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam dokumen perikatan.
(3)Dalam membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf h, PPK menguji:a. kelengkapan dokumen tagihan; b. kebenaran perhitungan tagihan; c. kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN; II d. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/ j asa sebagaimana yang tercantum dalam perjanjianj kontrak dengan barang /jasa yang diserahkan oleh penyedia barang /jasa; e. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima bararig/jasa dengan dokumen perjanjian Zkontrak; f. kebenaran, keabsahan serta akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; dan g. ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barangjjasa dengan dokumen perjanjian / kontrak.

Pasal 10

PPK menyampaikan laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas dan wewenang kepada KPA, yang paling sedikit memuat:a. perjanjian Zkontrak dengan penyedia barangjjasa yang telah ditandatangani; b. tagihan yang belum dan telah disampaikan penyedia barang/ j asa; c. tagihan yang belum dan teJah diterbitkan SPPnya; dan d. jangka waktu penyelesaian tagihan. Pasal 11 PPK bertanggung jawab atas kebenaran rnateriil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti rnengenai hak tagih kepada negara. Penandatangan Surat Perintah Mernbayar Pasal 12

(1)PPSPM rnelaksanakan kewenangan un tuk melakukan pengujian atas tagihan dan rnenerbitkan SPM.
(2)PPSPM tidak dapat rnerangkap sebagai PPK dan bendahara.
(3)PPSPM sebagairnana dimaksud pada ayat
(2)dijabat oleh Pejabat Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN.
(4)Dalarn hal Satker belum rnemiliki Pejabat Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN, PPSPM dapat dijabat oleh pegawai yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan keuangan atau dirangkap oleh KPA. Pasal 13 Dalam rangka melakukan pengujian tagihan dan penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(1), PPSPM memiliki tugas dan wewenang: a. menguji kebenaran SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung; b. rnenolak dan mengernbalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; c. membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan; d. menerbitkan SPM atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM; e. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih; f. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA;dan g. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran. Pengeluaran

Pasal 14

PPSPM bertanggung jawab terhadap:a. kebenaran administrasi; b. kelengkapan administrasi; dan c. keabsahan administrasi, dokumen hak tagih pembayaran yang menjadi dasar penerbitan SPM dan akibat yang timbul dari pengujian yang dilakukan.(1) anggaran, Kepala Satker Bendahara Pengeluaran untuk 1 Pasal 15 Dalam pelaksanaan menetapkan 1 (satu) (satu) DIPAPetikan.

(2)Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dijabat oleh pegawai yang telah memiliki sertifikat bendahara negara tersertifikasi.

Pasal 16

(1)Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang/ surat berharga yang berada dalam pengelolaannya, yang meliputi:a. uang/ surat berharga yang berasal dari UP dan Pernbayaran LS rnelalui Bendahara Pengeluaran; dan b. uang/ surat berharga yang bukan berasal dari UP dan bukan berasal dari Pernbayaran LS yang bersumber dari APBN.
(2)Pelaksanaan tugas ke bendaharaan sebagaimana membukukan uang/eurat berharga dalam dimaksud pada ayat
(1)meliputi: a. menerima, menyimpan, menatausahakan, dan pengelolaannya; b. melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK; c. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; d. melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pem bayaran yang dilakukannya; e. menyetorkan pemotongan Zpemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara; f. mengelola rekening tempat penyimpanan UP; g. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala KPPN; h. menerbitkan dan menandatangani DRPP dalam hal proses pencairan dana melalui mekanisme UP dan TUP;dan 1. menerbi tkan SPTB melalui SiPAGAR dan menandatangani SPTB Dalam hal proses pencairan dana melalui rnekanisme LS.

Pasal 17

(1)Bendahara Pengeluaran menerima UP/TUP/ganti uang persediaanjLS Bendahara untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional kantor sehari-hari.
(2)Dalam hal Satker memiliki BPP, Bendahara Pengeluaran dapat menyalurkan dana UPjTUP danj atau uang dari SPM LS Bendahara Pengeluaran kepada BPP.
(3)Bendahara Pengeluaran harus menyampaikan daftar rincian jumlah UP yang dikelo1a oleh masing-masing BPP pada saat pengajuan SPM-UPjSPM-TUPjSPM ganti uang persediaan ke KPPN.

Pasal 18

(1)Untuk rnemperlancar proses pembayaran, Beridahara Pengeluaran/BPP dapat menyimpan dana UP/TUP yang diterimanya dalam brankas.
(2)Pad a setiap akhir hari kerja, uang tunai yang berasal dari UP/TUP yang ada pada kas Bendahara Pengeluaran /Bf'P paling banyak sebesar Rp50.000.000,OO (lima puluhjuta rupiah).
(3)Dalam hal uang tunai yang berasal dari UP/TUP yang ada pada kas Bendahara Pengeluaran/BPP lebih dari Rp50.000.000,OO (lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Bendahara Pengeluaran/BPP mernbuat berita acara yang ditandatangani oIeh Bendahara Pengeluaran/BPP dan PPK. Pengeluaran Pembantu Pasal 19
(1)Dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, Kepala Satker dapat menunjuk BPP sesuai dengan kebutuhan.
(2)Pejabat Zpegawai yang akan diangkat sebagai BPP harus memiliki sertifikat bendahara negara tersertifikasi.
(3)BPP bertanggungjawab kepada Bendahara Pengeluaran,
(4)BPP bertanggung jawab secara pribadi atas uangj surat berharga yang berada dalam pengelolaannya. Penerimaan Pasa120
(1)Dalam hal terdapat penerimaan negara bukan pajak pada Satker, Kepala Satker dapat menetapkan Bendahara Penerimaan.
(2)Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dijabat oleh pegawai yang telah memiliki sertifikat bend ahara negara tersertifikasi.
(3)Dalam hal satker hanya merniliki penerimaan negara bukan pajak umum, tugas bendahara penerimaan dapat dirangkap oleh Bendahara Pengeluaran. PasaI21 Bendahara Penerimaan merniliki tugas: a. menerima dan menyimpan uang pendapatan negara; b. menyetorkan uang pendapatan negara ke rekening kas negara secara periodik sesuar dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; c. menatausahakan dan mernbukukan transaksi uang pendapatan negara di lingkungan Satker; d. menyelenggarakan pernbukuan Pendapatan Negara; e. mengelola rekening temp at penyimpanan uang transaksi uang Pengelola Administrasi Belanja Pegawai pendapatan negara; dan f. menyarnpaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Perneriksa Keuangan dan KPPN. Pasa122
(1)Dalam melaksanakan kewenangan KPAdi bidang belanja pegawai, KPA mengangkat PPABP untuk membantu PPK dalam mengelola administrasi belanja pegawai.
(2)PPABP bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi belanja pegawai kepada KPA.
(3)PPABP sebagaimana dirnaksud pada ayat
(1)dijabat oleh Pejabat Fungsional Analis Perigelolaan Keuangan APBN. oleh pegawai yang membidangi tugas bagian
(4)Dalam hal Satker belum memiliki Pejabat Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN, PPAPBdapat dijabatkeuangan I kepegawaian. Pasa123 PPABP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 memiliki tugas dan wewenang:a. melakukan peneatatan data kepegawaian seeara elektronik darr/ atau manual yang berhubungan dengan belanja pegawai seeara tertib, teratur, dan berkesinambungan; b. melakukan penatausahaan dokumen terkait keputusan kepegawaian dan dokumen pendukung lainnya dalam dosir setiap pegawai pada Satker yang bersangkutan seeara tertib dan teratur; e. memproses pembuatan daftar gaji induk, gaji susulan, kekurangan gaji, uang duka wafat/tewas, terusan penghasilarr/ gaji, uang muka gaji, uang lembur, uang m.akan, honorarium, vakasi, tunjangan penghidupan luar negeri, tunjangan kinerja pegawai, dan pembuatan daftar permintaan perhitungan belanja pegawai lainnya; d. memproses daftar pembayaran tunjangan kinerja pegawai berdasarkan data kehadiran dan penilaian kinerja bulanan dari Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi yang dilakukan seeara elektonik / manual; e. memproses pembuatan surat keterangan penghentian pembayaran; f. mernprcses perubahan data yang tereantum pada surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga setiap awal tahun anggaran atau setiap terjadi perubahan susunan keluarga; g. menyampaikan daftar permintaan belanja pegawai, ADK perubahan data pegawai, ADK belanja pegawai, daftar perubahan data pegawai, dan dokumen pendukungnya kepada PPK; h. mencetak kartu pengawasan belanja pegawai perorangan setiap awal tahun darr/ atau jika diperlukan; dan 1. melaksanakan tugas lainnya yang berhubungan dengan penggunaan anggaran belanja pegawai. a. perjanjiarr/kontrakbarang /jasa; darr/ atau b. keputusan atau perintah pelaksanaan kegiatan. untuk pengadaan BABIII PENYELESAIAN TAGIHAN NEGARA Komitmen Pasa124
(1)Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPAPetikan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Satker, dilakukan melalui pembuatan komitmen.
(2)Pembuatan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dalam bentuk: Pasa125
(1)Perjanjiarr/ kontrak untuk pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam 24 ayat
(2)huruf a dibiayai seluruhnya dengan rupiah murni.
(2)Perjanjian /kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:a. bukti pembeliarr/ pembayaran; b. kuitansi; c. surat perjanjian kerja; d. surat perjanjian; dan c. surat pesanan.

Pasal 26

(1)Pembuatan komitmen melalui keputusan atau perintah sebagaimana dimaksud 24 ayat
(2)huruf b yang mengakibatkan pengeluaran anggaran pada OIPA Petikan dilakukan untuk: a. pelaksanaan belanja pegawai; b. pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan secara swakelola; atau c. pelaksanaan kegiatan swakelola, pembayaran honorarium kegiatan. termasuk
(2)Keputusan atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa: a. surat perintah; atau b. suratkeputusan. Komitmen Pasa127
(1)Dalam hal pembayaran atas perjanjian/kontrak dilakukan melalui SPM langsung, PPK harus mencatatkan perjanjian/kontrak yang telah ditandatangani ke dalam sistem yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
(2)Pencatatan perjanjian Zkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)rneliputi: a. nama dan kode Satker serta uraian fungsi Zsubfungsi, program, kegiatan, output, dan akun yang digunakan; b. nomor surat pengesahan dan tanggal DIPA; c. nomor, tanggal, dan nilai perjanjian/kontrak yang telah dibuat oleh Satker; d. uraian pekerjaan yangdiperjanjikan; e. data penyedia barang/jasa yang tercantum dalam perjanjian Zkontrak antara lain nama rekanan, alamat rekanan, nomor pokok wajib pajak, nama bank, nama, dan nomor rekening penerima pembayaran; f jangka waktu dan tanggal penyelesaian pekerjaan serta mas a pemeliharaan jika dipersyaratkan; g. ketentuan sanksi jika terjadi wanprestasi; h. addendum perjanjiarr/ kontrak jika terdapat perubahan data pacta pcrjanjian Zkontrak tersebut; dan 1. cara pembayaran dan rencana pelaksanaan pem bayaran:1. sekaligus; atau 2. secara bertahap.
(3)Alokasi dana yang sudah tercatat dan terikat dengan perjanjian Zkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tidak dapat digunakan lagi untuk kebutuhan lain.

Pasal 28

(1)Data perjanjianj'kontrak yang memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27

ayat

(2), disampaikan kepada KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditandatanganinya perjanjian/kontrak untuk dicatatkan ke dalam kartu pengawasan kontrak KPPN.
(2)Data perjanjian/kontrak dalam kartu pengawasan kontrak KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), digunakan untuk menguji kesesuaian tagihan yang tercantum pada SPM meliputi: a. pihak yang berhak menerima pembayaran; b. nilai pembayaran; dan c. jadwal pem bayaran.
(3)Data perjanjian Zkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)beserta ADKnya disampaikan ke KPPN secara langsung atau rnelaiui surat elektronik.
(4)Kartu pengawasan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan dari Peraturan Badan ini. a. pengangkatan/ pemberhentian pegawai negeri; b. pengangkatan/pemberhentiannegeri; c. kenaikan / penurunan pangkat; d. kenaikan./penurunan gaji berkala; sebagai calon Pasa129
(1)Dalam hal terdapat perubahan data pegawai pada penetapan keputusan yang mengakibatkan pengeluaran negara untuk pelaksanaan belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…