DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 5 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan pengaturan mengenai pengembangan sum ber daya manusia di lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai dasar dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi di lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264); 5. Peraturan Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263); 6. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599); MEMUTUSKAN: PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA 01 LINGKUNGAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRANINDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal

Pasal 2

(1)Setiap Sumber Daya Manusia memiliki hak dan kesempatan yang sarna untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi dengan rnemperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian Kompetensi yang bersangkutan.
(2)Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jarn pelajaran dalarn 1 (satu) tahun bagi Sumber Daya Manusia yang berstatus PNS.
(3)Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan paling banyak 24 (dua puluh empat) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun bagi Sumber Daya Manusia yang berstatus PPPK.
(4)Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan bagi pegawai NonASN.
(5)Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sampai dengan ayat
(3)dilaksanakan oleh PPSDM.
(6)Pengembangan Kompetensi yang dilaksanakan oleh PPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (3)berdasarkan hasil perencanaan bersama antara PPSDM dengan Biro SDMO.

Pasal 3

Pengembangan Kompetensi bagi NonASN dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Kepala BP2MI.

Pasal 4

Tahapan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui tahapan: a. perencanaan Pengembangan Kompetensi; b. pelaksanaan Pengembangan Kompetensi; c. evaluasi Pengembangan Kompetensi; dan d. pelaporan.

(1)Perencanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan melalui tahapan:a. inventarisasi usulan kebutuhan Pengembangan Kompetensi; dan b. verifikasi validasi kebutuhan Pengembangan Kompetensi.
(2)Kebutuhan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan oleh Sekretaris Utama. Usulan Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pasal 6
(1)Inventarisasi usulan kebutuhan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf a merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi kebutuhan Pengernbangan Kompetensi bagi setiap Sumber Daya Manusia.
(2)Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memerlukan informasi paling sedikit: a. profil Sumber Daya Manusia; b. data hasil analisis kesenjangan kompetensi; dan c. data hasil analisis kesenjangan kinerja.
(3)Kegiatan inventarisasi dilakukan dengan memperhatikan : a. dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan BP2MI; dan b. standar kompetensi Jabatan.
(4)Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menghasilkan jerus kompetensi yang akan dikembangkan melalui jalur pengembangan kompetensi.

BAB II

PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 7

Profil Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(2)huruf a merupakan kumpulan informasi kepegawaian dari setiap Sumber Daya Manusia yang terdiri atas:a. data personal; b. kualifikasi; c. rekam jejak Jabatan; d. kompetensi; e. riwayat Pengembangan Kompetensi; f. riwayat hasil penilaian kinerja; dan g. informasi kepegawaian lainnya.

Pasal 8

(1)Data hasil analisis kesenjangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6

ayat

(2)huruf b dilakukan dengan membandingkan profil kompetensi Sumber Daya Manusia dengan standar kompetensi Jabatan yang sedang diduduki dan yang akan diduduki.
(2)Profil Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui uji kompetensi.
(3)Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan dengan menggunakan metode penilaian kompetensi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bentuk penilaian yang dilakukan oleh atasan langsung Sumber Daya Manusia untuk mengukur kompetensi sebagai informasi mengenai kemampuan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas Jabatan.
(5)Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Sekretaris Utama melalui Surat Keputusan.

Pasal 9

(1)Data hasil analisis kesenjangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8

ayat

(1)mencakup informasi tingkat kesenjangan pada tiap nama kompetensi dengan kualifikasi:a. tidak ada kesenjangan, apabila hasil perbandingan nama Kompetensi dengan Standar kompetensi Jabatan memenuhi seluruh indikator perilaku; b. rendah, apabila hasil perbandingan nama kompetensi dengan Standar kompetensi Jabatan paling rendah 3/4 (tiga per empat) dari seluruh indikator perilaku; c. sedang, apabila hasil perbandingan nama kompetensi dengan standar kompetensi Jabatan paling rendah 1/2 (satu per dua) dari indikator perilaku; atau d. tin ggi, apabila hasil perbandingan nama kompetensi dengan standar kompetensi Jabatan kurang dari 1/2 (satu per dual dari indikator perilaku.
(2)Nama kompetensi, standar kompetensi Jabatan, dan indikator perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 10 Data hasil analisis kesenjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6

ayat

(2)huruf c diperoleh dengan membandingkan hasil penilaian kinerja Sumber Daya Manusia dengan target kinerja Jabatan yang diduduki. Pasal 11 Data hasil analisis kesenjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10

mencakup informasi dengan kualifikasi:a. tidak ada kesenjangan, apabila hasil penilaian kinerja Sumber Daya Manusia paling rendah memperoleh nilai 91 (sembilan puluh satu); b. rendah, apabila hasil penilaian kinerja Sumber Daya Manusia memperoleh nilai antara 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 90,99 (sembilan puluh koma sembilan puluh sembilan); c. sedang, apabila hasil penilaian kinerja Sumber Daya Manusia memperoleh nilai antara 61 (enam puluh satu) sampai dengan 75,99 (tujuh puluh lima koma sembilan puluh sembilan}; atau d. tinggi, apabila hasil penilaian kinerja Sumber Daya Manusia memperoleh nilai kurang dari 61 (enam puluh satu).

Pasal 12

(1)Inventarisasi jenis kompetensi Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf a dimasukkan ke dalam Sistem Manajemen Informasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia.
(2)Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan kepada atasan langsung untuk dilakukan pemberian pertimbangan terhadap hasil inventarisasi.
(3)Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan organisasi dan tata kerja unit kerja.
(4)Pimpinan unit kerja mernberikan pertimbangan akhir terhadap inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2).
(5)Hasil inventarisasi yang telah mendapatkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)disampaikan kepada Sekretaris Utama. Pengernbangan Kompetensi Pasal 13
(1)Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan analisis dan pemetaan terhadap jenis kompetensi yang akan dikembangkan.
(2)Veri fi kasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus memenuhi persyaratan: a. kesesuaian jenis dikemban gkan; b. kesesuaian jalur Pengembangan Kompetensi; kompetensi yang akan c. memenuhi ketentuan jam pelajaran Pengembangan Kompetensi bagi setiap Sumber Daya Manusia d. rencana pelaksanaan Pengembangan Kompetensi; dan e. pengalokasian anggaran sesuai dengan jumlah target Pengembangan pertahun.
(3)Dalarn melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:a. dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan; b. Standar Kompetensi Jabatan; dan c. manajemen talenta Sumber Daya Manusia.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…