DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Menteri/Badan di lingkungan KP2MI/BP2MI; penyusunan Rancangan Peraturan Menteri/Badan; penetapan Rancangan Peraturan Menteri/Badan; pengundangan Peraturan Menteri/Badan yang telah ditetapkan oleh Menteri/Kepala kepada Direktur Jenderal; autentifikasi dan penyebarluasan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri/Badan di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; Mengingat: 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5.Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
6.Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
7.Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI/BADAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Peraturan Menteri/Badan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
2.Pembentukan Peraturan Menteri/Badan adalah pembuatan Peraturan Menteri/Badan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, penetapan, dan pengundangan.
3.Program Penyusunan Peraturan Menteri/Badan adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Menteri/Badan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
4.Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat KP2MI adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan pekerja migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
5.Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan pekerja migran Indonesia.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
7.Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
8.Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
9.Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
10.Pemrakarsa adalah pimpinan unit organisasi eselon I atau kepala pusat yang mengajukan usul penyusunan Rancangan Peraturan Menteri/Badan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 2

Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri/Badan di lingkungan KP2MI/BP2MI dilakukan dalam suatu Program Penyusunan Peraturan Menteri/Badan.

Pasal 3

(1)Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri/Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan:
1. a.perintah Undang-Undang;
2. b.perintah Peraturan Pemerintah;
3. c.perintah Peraturan Presiden;
4. d.akibat putusan Mahkamah Agung; dan/atau
5. e.kewenangan.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
1. a.rencana kerja pemerintah; dan
2. b.kebutuhan hukum.

Pasal 4

(1)Pemrakarsa dapat mengajukan usul perencanaan penyusunan Peraturan Menteri/Badan.
(2)Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan konsepsi yang meliputi:
1. a.urgensi dan tujuan penyusunan;
2. b.sasaran yang ingin diwujudkan;
3. c.pokok pikiran, lingkup, dan objek yang akan diatur; dan
4. d.jangkauan dan arah pengaturan.
(3)Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Pemrakarsa kepada Menteri/Kepala melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 5

Berdasarkan usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Hukum menyusun daftar rencana penyusunan Rancangan Peraturan Menteri/Badan sesuai dengan target kinerja untuk 1 (satu) tahun ke depan melalui rapat koordinasi yang dilakukan sebelum tahun berjalan.

Pasal 6

(1)Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa daftar Rancangan Peraturan Menteri/Badan.
(2)Daftar Rancangan Peraturan Menteri/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.judul;
2. b.pokok materi muatan/arah pengaturan;
3. c.Pemrakarsa;
4. d.target penyelesaian; dan
5. e.dasar pembentukan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
(3)Dasar pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf e memuat:
1. a.amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
2. b.keterangan, dalam hal dibentuk berdasarkan kewenangan.
(4)Format daftar Rancangan Peraturan Menteri/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 7

(1)Sekretaris Jenderal menyampaikan daftar Rancangan Peraturan Menteri/Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Menteri/Kepala untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan.
(2)Daftar Rancangan Peraturan Menteri/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui oleh Menteri/Kepala ditetapkan menjadi Program Penyusunan Peraturan Menteri/Badan untuk 1 (satu) tahun.
(3)Program Penyusunan Peraturan Menteri/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri/Kepala.

Pasal 8

(1)Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat menyusun Rancangan Peraturan Menteri/Badan di luar Program Penyusunan Peraturan Menteri/Badan berdasarkan izin prakarsa dari Menteri/Kepala.
(2)Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan putusan Mahkamah Agung;
2. b.perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
3. c.kebutuhan organisasi.

Pasal 9

Pengajuan usul pembentukan di luar Program Penyusunan Peraturan Menteri/Badan harus disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Menteri/Kepala melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan izin prakarsa oleh Menteri/Kepala.

Pasal 10

(1)Dalam hal Menteri/Kepala memberikan izin prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pemrakarsa melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri/Badan.
(2)Format izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…