DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 11 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

Ringkasan

Peraturan BP2MI ini mengatur tentang pemberian bantuan bagi calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia bermasalah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BAGI CALONPEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERMASALAH. 1. Undarig-Undang Nomor 18 Tah un 2017 tentang Pelindungan Pckerja Migran Indonesia (Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3. Peraturan Presideri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263); 4. Pcraturan Badan Pelindungan Pckerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tcntang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pclindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Ncgara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599); C. bahwa berdasarkan pcrtirnbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pelindungan Pckerja Migran Indonesia tentang Pcmberian Barituan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah; Menetapkan Mengingat mcrnuat syarat kcrja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jarnrna n kcarnanan elan kcsclarnatan selama bckerja scsuai dcngan kcten tuan peraturan perunelang- undangan. 6. Baclan Pelindungan Pckerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP2MI adalah Iembaga pernerintah nonkcmenterian yang bertugas scbagai pelaksana kcbijakan dalam pclayanan dan pclindungan Pckcrja Migran Indonesia secara tcrpad u. pcrjanjian tertulis an Lara clan Perriberi Kcrja yang Pasal 1 Dalarn Pcraturan Badan ini yang dimaksud dcngan: 1. Calon Pekcrja Migran Indonesia adalah setiap lenaga kcrja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bckcrja di luar negeri dan tcrdaftar di instarisi perncrintah kabupatcn zkota yang berlanggung jawab di bidang ketcnagakerjaan. 2. Pckcrja Migran Indonesia adalah sctiap warga ncgara Indonesia yang aka n, sedang, atau telah mclakukan pckcrjaan dengan rncncrima upah eli luar wilayah Republik Indonesia. 3. Pemberi Kerja ac1alah instansi pcrnerintah, bac1an hukum pcmcrintah, badan hukum swasta, dan z'atau perseorangan di negara lujuan pcncrripatan yang mernpekerjakan Pekerja Migran Inclonesia. 4. Kcluarga adalah suami/Istr i/ anak / orang tua terrnasuk hubungan keluarga karcna adanya putusan dan Zatau pcnctapan pcngadilan, baik yang beracla di Indonesia rnaupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia eli luar negeri.Pcrjanjian Kcrja adalah Pekerja Migran Indonesia 5.

BAB I

KETENTUAN UMUM-3 - bcrsangkutan

Pasal 5

(1)Bantuan yang dapat diberikan olch BP2MI scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 2

meliput.i:

a.uang tunai; atau
b.bcntuk banluan lainnya.

(2)Besaran bantuan uang tunai clan bcntuk bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayal
(1)ditetapkan dengan Kcput.usan Kepala BP2Mf. BAB IfI ,]ENIS BANTUAN Pasa14 Bantuan sebagaimana dimaksud clalam Pasal 2 ayat
(3)dan Pas a} 3 diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia yang telah pulang ke Indonesia paling lama 1 (satu) tahun lerhitung sejak kcdatangannya eli Indonesia. d. meninggal dunia; dan /etau e. sakit dan Zatau mernerlukan pcrawatan lanjutan , Pasa19
(1)Permohonan bantuan scbagaimana c1imaksucl clalam Pasal 8 disampaikan sccara tcrtulis kepada: a. Kopala BP2MI; atau b. Kepala UPT BP2MI.

Pasal 8

Permohonan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diajukan oleh: a. Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan; b. Keluarga sebagai ahli wans Calon Pckerja Migran Indonesia atau Keluarga Pckcrja Migran Indonesia; atau c. pcncrirna kuasa dari Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pckcrja Migran Indonesia atau pcncrima kuasa dari keluarganya. Bagian Ked ua Pemberian Barituan Bcrdasarkan Permohonan Pasal 7 Bantuan scbagairnana dimaksud dalam

Pasal 5

dapat diberikan berdasarkan: a. permohonan; b. inisiasi BP2MI; atau c. pcrtimbangan tcrteritu. Bagian Kcsatu UmumBABIV TATA CARA P8MBEl~IAN BANTUAN Pasal 10 [I] Permohonan bant.uan sccara tert.ulis sebagaimana dirnaksud dalarn

Pasal 9

diaj ukan mclalui surat clcngan melampirkan dokurncn: a. fotokopi kartu tanda pcnduduk, paspor, atau surat pcrjalanan laksana paspor; b. Iotokopi kartu keluarga; dan c. sural kctcrangan mengcna: kronologis permasalahan yang dialarni Calon Pckcrja Migran Indonesia alau Pekcrja Migran Indonesia.

(2)Selain mclampirkari dokumcn sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan bantuan untuk: a. Calon Pckerja Migran Indonesia yang mengalami pempuan pcluang kcrja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2

ayat

(2)huruf a, juga harus mclarnpirkan dokumcn: 1. bukti pengiriman uang; 2. kuitansi; 3. bukti Langkapan layar pcrcakapan; 4. Ioto, video, atau audio yang menggambarkan adanya pcnipuan; atau 5. surat pcrjanjian antara Calon Pekcrja Migran Indonesia dcngan pelak u;
1. b.Calon Pckerja Migran Indonesia yang mcngalami tindak kckcrasan fisik, pcnyiksaan, dan cacat tctap/ scbagian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2

ayat

(2)huruf b, juga harus mclampirkan dokumen:1. surat kcterangan mcdis; atau 2. hasil visum;
(2)Permohonan bantuan scbagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat disarnpaikan sccara tert.ulis mclalui Kepala Dinas Kabupatcn / Kota clacrah asal/ domisili Calon Pekcrja Migran Indoncsia a tau Pckcrja Migrari Indonesia. Indonesia; kekerasan dan 1. [oto atau video bukti penyiksaan; 2. sural kctcrangan dari Perwakilan Rcpublik c. Pekerja Migran Indonesia yang rnengalami permasalahan gaji tidak dibayar sebagairnana dirnak sud dalam

Pasal 2

ayat

(4)huruf a, juga harus mclampirkan dokumcn: 1. Iotokopi Perjanjian Kerja; dan 2. rekening koran/kuitansi atau ta nda terima gaji; d. Pekerja Migran Indonesia yang mengalami pcrrnasalahan ditcmpatkan tidak sesuai dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalarn Pasa! 2 ayat
(4)huruf b, juga harus melampirkan dokumen: 1. fotokopi Perjanjian Kcrja; dan 2. bukti tangkapan layar pereakapan, [oto, video, atau audio yang menggambarkan adanya pcnempatan tidak sesuai dengan jabatan; e. Pekcrja Migran Indonesia yang mengalami sakit dan j atau cacat bukan akibat kecelakaan kcrja scbagaimaria dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (4) huruf e, juga harus melampirkan dokumen: 1. fotokopi kuitansi perawatan medis; dan 2. fotokopi surat keterangan modis; f. Pckcrja Migran Indonesia yang mcngalami pemut.usan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2

ayat

(4)huruf d, juga harus melampirkan dokumen: 1. folokopi Pcrjanjian Kerja; dan 2. surat pemut.usan hubungan kcrja; g. Pekerja Migran Indonesia yang mengalami kekcrasan clan penyiksaan yang bukan akibat kccclakaan kerja scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(4)huruf c, Juga harus melarnpirkan dokumen: 3. surat kctcrangan mcdis dari luar ncgcri; atau 4. hasil visum; h. Pckcrja Migran Indonesia yang mengalami perncrkosaan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 aya1..
(4)huruf f dan Pasal 3 huruf c angka 3, juga harus mclarnpirkan dokurnen: 1. surat. ket.crangan dari Pcrwakilan Republik r ndonesia/ surat ketcrangan polisi ncgara penempatan: dan 2. sural kctcrangan mcdisjhasil visum; 1. Pckcrja Migran Indonesia yang tidak mcmiliki kcpesertaan jarninan sosial yang mengalami tiridak kckerasan, pcnyiksaan, scrta deprcsi selama bckerja di ncgara tujuan pcncmpatan scbagaimana dirnaksud dalam

Pasal 3

huruf a, juga harus mcla mpirkari dokumcn: 1. sural kctcrangan dari Pcrwakilan Rcpublik Indonesia; 2. surat ketcrangan polisi ncgara pcnernpata n; 3. surat kcterangan medis; atau 4. hasil visum; J. Pekerja Migran Indonesia yang tidak memilki kcpescrtaan jamman sosial yang mcngalami kccelakaan kerja sclama bckcrja di ncgara tujuan pencrnpatan scbagairriana dimaksud dalam Pasal 3 h uruf b, juga harus mclampirkan dokumen: 1. surat kctcranga n dari Pcrwakilan Rcpublik Indonesia, folokopi sural keterangan medis, atau Iotokopi kuitansi pcrawatan mcdis; dan 2. Ioto atau video bagian tubuh yang mcngalami kecaca1..an;

Pasal 12

(1)Kopala UPT BP2MI mclakukan pcnclaahan tcrhadap permohonan bantuan dan keJcngkapan dokumen sebagaimana climaksud dalarn Pasal 10 yang diajukan kepada Kepala UPT BP2MJ.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…