DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 29 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan menjamin hak masyarakat atas akses informasi, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai badan publik diwajibkan membuka akses atas informasi publik untuk masyarakat luas;
b.bahwa untuk menjamin hak masyarakat atas akses informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun pengaturan mengenai pelayanan informasi publik khususnya dalam bidang penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3.Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
4.Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599);
5.Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741); MEMUTUSKAN: PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
2.Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/ a tau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3.Pemohon lnformasi Publik adalah warga negara dan/ atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik.
4.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau pelayanan lnformasi Publik di Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
5.Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antarsistem elektronik yang saling berinteraksi.
6.Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu lnformasi Publik diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
7.Sengketa lnformasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara BP2MI sebagai badan publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/ atau pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan lnformasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8.Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia.
9.Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Badan ini meliputi:

a.klasifikasi lnformasi;
b.kelembagaan pengelola Informasi dan dokumentasi;
c.mekanisme pelayanan Informasi Publik;
d.Sengketa Informasi Publik; dan
e.pelaporan.

BAB II

KLASIFIKASI INFORMASI

Pasal 3

(1)Informasi terdiri atas:
1. a.Informasi Publik yang wajib dibuka; dan
2. b.lnformasi Publik yang tidak dapat diberikan.
(2)Informasi Publik yang wajib dibuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.lnformasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. b.Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
3. c.lnformasi yang wajib tersedia setiap saat.
(3)lnformasi Publik yang tidak dapat diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.Informasi yang dapat membahayakan negara;
2. b.lnformasi yang berkaitan dengan kepentingan pelindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
3. c.Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi;
4. d.Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
5. e.Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan; dan/ atau
6. f.Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam bentuk dokumen digital dan/ atau dokumen nondigital.
(5)Penyediaan Informasi dalam bentuk dokumen nondigital sebagaimana dimaksud pada ayat (4 J tidak berlaku untuk Informasi elektronik.
(6)Penyediaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dan ayat (5) wajib memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.

Pasal 4

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

a.profil BP2MI;
b.kegiatan dan kinerja;
c.laporan keuangan; dan
d.Informasi lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 6

Informasi yang wajib diumumkan secara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat merupakan Informasi yang dapat mengancam orang banyak dan ketertiban umum. serta merta

(2)huruf b hajat hidup

Pasal 7

Informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

a.daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk Informasi Publik yang dikecualikan;
b.hasil keputusan pimpinan dan pertimbangannya;
c.seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
d.rencana kerja program/kegiatan termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan;
e.perjanjian dengan pihak ketiga;
f.lnformasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
g.prosedur kerja pegawai yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/ a tau
h.laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik.

Pasal 8

(1)Informasi Publik yang tidak dapat diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) merupakan lnformasi Publik yang dikecualikan serta bersifat ketat dan terbatas.
(2)Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat berupa:
1. a.seluruh Informasi dalam suatu dokumen Informasi Publik; atau
2. b.Informasi tertentu dalam suatu dokumen Informasi Publik.
(3)Sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi Publik yang dikecualikan, PPID wajib melakukan Pengujian Konsekuensi.

Pasal 9

( 1) PPID mengoordinasikan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang dinilai sebagai Informasi Publik yang dikecualikan.

(2)PPID dapat meminta pertimbangan dalam melakukan Pengujian Konsekuensi kepada tim pertimbangan.
(3)PPID dalam melakukan Pengujian Konsekuensi memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang keterbukaan Informasi Publik.
(4)Pengujian Konsekuensi dibuat dalam lembar Pengujian Konsekuensi dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sadan ini.
(5)Hasil Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh PPID dalam bentuk penetapan Informasi Publik yang dikecualikan.

Pasal 10

(1)Pengubahan status lnformasi Publik yang dikecualikan dilakukan oleh PPID.
(2)Pengubahan status lnformasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibuat dalam lembar Pengujian Konsekuensi atas pengubahan klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan.
(3)Format lembar pengujian konsekuensi atas pengubahan Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(4)Hasil pengubahan status Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh PPID.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…