DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 19 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 75

Lembaga terkait

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

Ringkasan

Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang selanjutnya disebut Paskibraka adalah pelajar putra dan putri terbaik yang merupakan kader bangsa yang direkrut dan diseleksi secara bertahap dan berjenjang untuk melaksanakan tugas mengibarkan dan menurunkan duplikat Bendera Pusaka.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

2.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka www.peraturan.go.id 2021, No.162 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 65);
3.Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 536);
4.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0065 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 830); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA KEPADA GENERASI MUDA MELALUI PROGRAM PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2.Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang selanjutnya disebut Paskibraka adalah pelajar putra dan putri terbaik yang merupakan kader bangsa yang direkrut dan diseleksi secara bertahap dan berjenjang untuk www.peraturan.go.id 2021, No.162 melaksanakan tugas mengibarkan dan menurunkan duplikat Bendera Pusaka.
3.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
4.Duta Pancasila Paskibraka Indonesia, yang selanjutnya disingkat DPPI adalah organisasi yang mewadahi Purnapaskibra yang telah mengikuti Pembinaan Ideologi Pancasila dan ditetapkan oleh Kepala BPIP.
5.Purnapaskibraka adalah Paskibraka yang telah selesai melaksanakan tugas mengibarkan dan menurunkan duplikat Bendera Pusaka.
6.Purnapaskibraka Duta Pancasila adalah Purnapaskibraka yang telah mengikuti internalisasi pembinaan ideologi Pancasila dan ditetapkan oleh Kepala BPIP.
7.Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disingkat PIP adalah segala kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terpadu yang bertujuan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
8.Rekrutmen Calon Paskibraka, yang selanjutnya disebut Rekrutmen adalah penjaringan pelajar di sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau yang sederajat yang dilaksanakan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.
9.Seleksi Calon Paskibraka, yang selanjutnya disebut Seleksi adalah proses pemilihan secara sistematis dan proporsional terhadap calon anggota Paskibraka.
10.Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Calon Paskibraka, yang selanjutnya disebut Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan adalah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada calon anggota Paskibraka.
11.Pengukuhan adalah proses pernyataan yang dilakukan oleh para calon anggota Paskibraka yang telah mengikuti seluruh rangkaian Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan. www.peraturan.go.id 2021, No.162
12.Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila Purnapaskibraka, yang selanjutnya disebut dengan Diklat PIP Purnapaskibraka adalah pembelajaran PIP yang diselenggarakan oleh BPIP.
13.Penyelenggaraan Diklat PIP Purnapaskibraka adalah serangkaian kegiatan Diklat PIP Purnapaskibraka yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemantauan.
14.Standar Diklat PIP Purnapaskibraka adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam menyelenggarakan Diklat PIP Purnapaskibraka.
15.Kurikulum Diklat PIP Purnapaskibraka adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Diklat PIP Purnapaskibraka.
16.Jam Pelajaran adalah satuan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran Diklat PIP Purnapaskibraka.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Badan ini bertujuan untuk menjadi landasan hukum dan pedoman dalam:

a.pelaksanaan PIP pada pembentukan Paskibraka;
b.pelaksanaan PIP kepada Purnapaskibraka;
c.penetapan dan pemberhentian Purnapaskibraka sebagai Purnapaskibraka Duta Pancasila;
d.pelaksanaan peran Purnapaskibraka Duta Pancasila;
e.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berjenjang dan berkelanjutan bagi Purnapaskibraka Duta Pancasila;
f.pembentukan struktur organisasi dan kepengurusan DPPI tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
g.pelaksanaan tugas, fungsi, dan tata kerja DPPI tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. www.peraturan.go.id 2021, No.162

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Badan ini meliputi:

a.PIP pada pembentukan Paskibraka;
b.tata cara penetapan Purnapaskibraka sebagai Duta Pancasila dan peran Purnapaskibraka Duta Pancasila;
c.pendidikan dan pelatihan PIP bagi Purnapaskibraka; dan
d.tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja DPPI.

BAB III

PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA PEMBENTUKAN PASKIBRAKA

Pasal 4

PIP dalam proses Rekrutmen dan Seleksi, Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan, dan Pengukuhan merupakan tahapan yang tidak terpisahkan dari proses Rekrutmen dan Seleksi, Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan, dan Pengukuhan yang diselenggarakan oleh Kementerian pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pasal 5

PIP pada pembentukan Paskibraka bertujuan untuk:

a.menyelenggarakan pembinaan kepemimpinan, keterampilan, dan kedisiplinan yang menjunjung nilai kebangsaan, cinta tanah air, persatuan dan kesatuan, dan peningkatan wawasan kebangsaan;
b.membentuk penerus perjuangan bangsa yang memiliki karakteristik jiwa dan semangat Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c.menanamkan dan menumbuhkan semangat patriotisme dan nasionalisme; dan
d.menciptakan agen perubahan dalam melestarikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. www.peraturan.go.id 2021, No.162

Pasal 6

(1)PIP pada pembentukan Paskibraka meliputi tahap:
1. a.Rekrutmen dan Seleksi;
2. b.Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan; dan
3. c.Pengukuhan.
(2)PIP pada pembentukan Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPIP.
(3)BPIP dapat membentuk panitia pelaksana PIP dalam tahap pembentukan Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan unsur:
1. a.Kementerian atau organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kepemerintahan di bidang kepemudaan;
2. b.Tentara Negara Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. c.badan yang menyelenggarakan urusan di bidang intelijen negara;
4. d.Duta Pancasila Paskibraka Indonesia; dan/atau
5. e.ahli.
(4)Panitia pelaksana PIP sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)harus mengarusutamakan nilai Pancasila dalam setiap tahap pembentukan Paskibraka.

Pasal 7

PIP pada pembentukan Paskibraka dalam Peraturan Badan ini berlaku untuk Paskibraka yang melaksanakan pengibaran dan penurunan duplikat Bendera Pusaka di Istana Negara, kantor pemerintahan provinsi, kantor pemerintahan kabupaten/kota, dan kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Pasal 8

Setiap pelajar sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau yang sederajat yang memenuhi syarat berhak menjadi calon www.peraturan.go.id 2021, No.162 anggota Paskibraka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)PIP dalam tahap Rekrutmen dan Seleksi menggunakan metode tes tertulis dan/atau wawancara.
(2)Materi tes tertulis dan/atau wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
1. a.pengetahuan tentang Pancasila;
2. b.pengetahuan tentang Wawasan Kebangsaan;
3. c.pengetahuan umum;
4. d.psikotes; dan
5. e.kesenian.

Pasal 10

(1)Calon anggota Paskibraka harus lulus tes tertulis dan/atau wawancara PIP dalam tahap Rekrutmen dan Seleksi.
(2)Calon anggota Paskibraka dinyatakan lulus tes tertulis PIP dalam tahap Rekrutmen dan Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila lulus tes pengetahuan tentang Pancasila dan pengetahuan tentang Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2)huruf a dan huruf b dengan kualifikasi paling rendah baik.
(3)Calon anggota Paskibraka dinyatakan lulus tes wawancara PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berdasarkan wawancara dinilai sikap dan tindakan calon anggota Paskibraka tidak bertentangan dengan nilai Pancasila.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman materi dan tata cara tes tertulis dan/atau wawancara PIP dalam tahap Rekrutmen dan Seleksi ditetapkan oleh Kepala BPIP. www.peraturan.go.id 2021, No.162

Pasal 11

(1)Calon anggota Paskibraka yang dinyatakan lulus tahap Rekrutmen dan Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib mengikuti tahap Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)PIP dalam tahap Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan dilakukan melalui internalisasi nilai Pancasila secara sadar, teratur, terencana, berkesinambungan, berkeseimbangan, dan ketenteraman dalam kehidupan sehari-hari.
(3)PIP dalam tahap Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk membentuk sikap:
1. a.disiplin, menjunjung nilai kebangsaan, cinta tanah air, persatuan-kesatuan dan peningkatan wawasan kebangsaan;
2. b.memiliki karakteristik jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. c.patriotisme, nasionalisme dan cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. d.melestarikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari; dan
5. e.memiliki kemampuan teknis. www.peraturan.go.id 2021, No.162

Isi peraturan

Teks75PDFHirarki

Memuat teks peraturan…