Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) adalah lembaga negara yang bertugas membina dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Signifikansi BPIP terletak pada perannya menjaga Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup yang diimplementasikan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ruang lingkup operasional BPIP mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program, seperti penyusunan pedoman, edukasi, sosialisasi, serta pengembangan materi Pancasila. Lembaga ini juga terlibat dalam program strategis seperti pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan monitoring aktualisasi Pancasila.
1 pejabat aktifDiperbarui 4 minggu lalu
Kepemimpinan
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) merupakan lembaga negara yang mengemban mandat krusial untuk membina dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehadiran BPIP sangat signifikan dalam memastikan Pancasila tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga pedoman hidup yang terinternalisasi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia.
Ruang lingkup tugas BPIP mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program. Dalam aspek regulasi, BPIP memberikan masukan dan rekomendasi kebijakan terkait pembinaan ideologi Pancasila, seperti penyusunan petunjuk teknis diklat. Aspek pelayanan berwujud edukasi, sosialisasi, dan fasilitasi kegiatan Pancasila, sementara aspek program meliputi perancangan dan pelaksanaan berbagai inisiatif aktualisasi Pancasila.
Intervensi BPIP dilaksanakan melalui berbagai program strategis, di antaranya pendidikan dan pelatihan yang bekerja sama dengan berbagai lembaga, serta sosialisasi dan diseminasi Pancasila melalui beragam media. BPIP juga aktif dalam pengembangan materi Pancasila dan melakukan monitoring serta evaluasi Indeks Aktualisasi Pancasila di berbagai daerah. Kerja sama lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program-program ini.
Dalam isu-isu nasional, BPIP berperan penting dalam penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, serta pencegahan paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila, termasuk radikalisme. BPIP juga memberikan pandangan terkait isu global, mengaitkan nilai-nilai Pancasila dengan konteks perdamaian dunia. Selain itu, BPIP turut menguatkan nilai keteladanan tokoh bangsa sebagai inspirasi bagi masyarakat.
Warga negara dapat berinteraksi dengan BPIP melalui berbagai layanan yang tersedia. Ini termasuk partisipasi dalam pendidikan dan pelatihan terkait Pancasila, mengikuti seminar atau diskusi sosialisasi, serta berkoordinasi dalam pengembangan materi pendidikan Pancasila. Sebagai lembaga negara, BPIP juga diharapkan memiliki mekanisme untuk menerima masukan atau pengaduan terkait implementasi nilai-nilai Pancasila.
Sebagai kesimpulan, BPIP adalah lembaga vital yang menjaga dan mengaktualisasikan Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan mandat yang luas, BPIP aktif dalam berbagai program strategis mulai dari pendidikan, sosialisasi, hingga monitoring aktualisasi Pancasila. Perannya meluas dari pencegahan radikalisme hingga memberikan pandangan dalam isu global, menunjukkan relevansinya dalam konteks nasional maupun internasional.
DokumenLihat semua
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2020
Kebijakan adalah keputusan administrasi pemerintahan yang dilakukan atau dikeluarkan oleh penyelenggara negara dalam pelaksanaan tugas dan wewenang. Regulasi atau yang disebut dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018
BPIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2023
Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020-2024 diubah dan ditambahkan 2 (dua) alinea sebelum alinea kesatu bagian C Bab I dan ditambahkan 2 (dua) tabel yakni tabel 5.1 dan tabel 5.2 angka 2 Bab IV sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2019
Kelas Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas; Kelas Jabatan Pelaksana; Kelas Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2020
Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundangundangan, yang selanjutnya disebut Pengharmonisasian adalah proses teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan utuh dalam kerangka sistem hukum nasional. Penyelarasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dengan Nilai Dasar Pancasila, yang selanjutnya disebut Penyelarasan adalah proses sinkronisasi substansi rancangan peraturan perundang-undangan sehingga menjadi peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan utuh dalam kerangka sistem hukum nasional yang sesuai dengan nilai dasar Pancasila.
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2022
Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2018
Kelompok Ahli di Lingkungan BPIP, yang selanjutnya disebut Kelompok Ahli adalah Tenaga Ahli yang berdasarkan pengetahuan dan keahliannya diangkat untuk memberikan dukungan sesuai dengan kompetensi keilmuannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP.
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2018
Peraturan BPIP ini mengatur mengenai Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disebut Renstra BPIP adalah dokumen perencanaan yang memuat penjabaran dari visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPIP untuk periode 5 (lima) tahun.
