DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 16 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

Ringkasan

Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menghormati kedudukan pimpinan dan pejabat pimpinan tinggi madya atau yang setingkat di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila serta tamu yang berkedudukan sebagai pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional serta tokoh masyarakat tertentu sesuai dengan pengaturan keprotokolan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Keprotokolan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; 2022, No. 287 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6375);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
4.Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG KEPROTOKOLAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 2022, No. 287
2.Pimpinan adalah Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala BPIP.
3.Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.
4.Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta Pejabat Negara dan undangan lain.
5.Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintahan serta undangan lain.
6.Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
7.Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
8.Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
9.Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam undang-undang. 2022, No. 287
10.Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.
11.Tokoh Masyarakat Tertentu adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukan sosialnya mendapat pengaturan Keprotokolan.
12.Dewan Pengarah adalah unsur pimpinan BPIP yang secara kelembagaan dipimpin oleh seorang Ketua yang memiliki tugas untuk memberikan arahan dan panduan kepada pelaksana terkait arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.
13.Kepala BPIP yang selanjutnya disebut Kepala adalah unsur pimpinan BPIP yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP.
14.Wakil Kepala BPIP yang selanjutnya disebut Wakil Kepala adalah unsur pimpinan BPIP yang bertugas membantu Kepala dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP.
15.Petugas Keprotokolan adalah petugas yang melaksanakan Keprotokolan.
16.Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bendera Negara adalah Sang Merah Putih.
17.Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
18.Lagu Kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lagu Kebangsaan adalah Indonesia Raya.

Pasal 2

Pengaturan Keprotokolan bertujuan:

a.sebagai pedoman bagi penyelenggaraan Keprotokolan di lingkungan BPIP; dan
b.menciptakan hubungan baik antara BPIP dengan lembaga negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, dan/atau negara lain. 2022, No. 287

BAB II

PENYELENGGARAAN KEPROTOKOLAN

Pasal 3

(1)Keprotokolan diselenggarakan terhadap Acara Kenegaraan dan Acara Resmi.
(2)Keprotokolan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Tata Tempat;
2. b.Tata Upacara; dan
3. c.Tata Penghormatan.
(3)Acara Kenegaraan dan Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi:
1. a.yang diselenggarakan oleh BPIP; dan
2. b.yang bukan diselenggarakan oleh BPIP.

Pasal 4

Keprotokolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberlakukan kepada:

a.Pimpinan;
b.Pejabat Negara;
c.Pejabat Pemerintahan;
d.perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional; dan/atau
e.Tokoh Masyarakat Tertentu.

Pasal 5

(1)Acara Kenegaraan dan Acara Resmi yang diselenggarakan oleh BPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diselenggarakan di kantor atau dapat diselenggarakan di luar kantor BPIP.
(2)Keprotokolan Acara Kenegaraan yang diselenggarakan oleh BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan panitia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai Keprotokolan. 2022, No. 287
(3)Keprotokolan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi yang diselenggarakan oleh BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dikoordinasikan dengan kepala protokol negara, protokol sekretariat Presiden, dan/atau protokol sekretariat Wakil Presiden.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan Keprotokolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan oleh Petugas Keprotokolan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Petugas Keprotokolan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikoordinasikan oleh sekretariat utama melalui unit kerja yang membidangi Keprotokolan.

BAB III

TATA TEMPAT

Pasal 7

(1)Tata Tempat untuk Pimpinan dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi yang diselenggarakan oleh BPIP dengan urutan sebagai berikut:
1. a.Dewan Pengarah;
2. b.Kepala; dan
3. c.Wakil Kepala.
(2)Tata Tempat untuk tamu Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional serta Tokoh Masyarakat Tertentu sesuai urutan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Keprotokolan.
(3)Tata Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan urutan posisi sebagai berikut:
1. a.pejabat yang mendapat urutan paling depan merupakan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1); 2022, No. 287
2. b.pada posisi berdiri berjajar, pejabat paling utama ditempatkan pada urutan paling kanan berturut- turut ke sebelah kiri pejabat sesuai dengan urutan Tata Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan
3. c.pada posisi duduk berjajar pada garis yang sama, tempat duduk paling utama ditempatkan di tengah dan tempat duduk sebelah kanan lebih utama dari posisi sebelah kiri sesuai dengan urutan Tata Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 8

Tata Tempat untuk Pimpinan dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi yang bukan diselenggarakan oleh BPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b menyesuaikan dengan Tata Tempat yang ditetapkan oleh lembaga negara, kementerian/lembaga, dan/atau pemerintahan daerah penyelenggara, kepala protokol negara, protokol sekretariat Presiden, dan/atau protokol sekretariat Wakil Presiden.

BAB IV

TATA UPACARA

Pasal 9

(1)Tata Upacara dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi yang diselenggarakan oleh BPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a meliputi:
1. a.upacara bendera; dan
2. b.upacara bukan upacara bendera.
(2)Persiapan Tata Upacara untuk upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 2022, No. 287 dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi Keprotokolan berkoordinasi dengan unit kerja terkait.
(3)Persiapan Tata Upacara untuk upacara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh unit kerja terkait berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi Keprotokolan.

Pasal 10

Tata Upacara dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi yang bukan diselenggarakan oleh BPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b menyesuaikan Keprotokolan yang ditetapkan oleh lembaga negara, kementerian/lembaga, dan/atau pemerintahan daerah penyelenggara, kepala protokol negara, protokol sekretariat Presiden, dan/atau protokol sekretariat Wakil Presiden.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…