DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 22 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

Ringkasan

Kelompok Ahli di Lingkungan BPIP, yang selanjutnya disebut Kelompok Ahli adalah Tenaga Ahli yang berdasarkan pengetahuan dan keahliannya diangkat untuk memberikan dukungan sesuai dengan kompetensi keilmuannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Kelompok Ahli di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

2.Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 536); 2018, No.665 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG KELOMPOK AHLI DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2.Pimpinan adalah Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala BPIP.
3.Dewan Pengarah adalah unsur pimpinan BPIP yang secara kelembagaan dipimpin oleh seorang Ketua yang memiliki tugas untuk memberikan arahan dan panduan kepada Pelaksana terkait arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.
4.Kepala BPIP, yang selanjutnya disebut Kepala adalah unsur pimpinan BPIP yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP.
5.Wakil Kepala BPIP, yang selanjutnya disebut Wakil Kepala adalah unsur pimpinan BPIP yang bertugas membantu Kepala dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP.
6.Kelompok Ahli di Lingkungan BPIP, yang selanjutnya disebut Kelompok Ahli adalah Tenaga Ahli yang berdasarkan pengetahuan dan keahliannya diangkat untuk memberikan dukungan sesuai dengan kompetensi keilmuannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP. 2018, No.665

BAB II

KEDUDUKAN, JUMLAH, DAN SUSUNAN

Pasal 2

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP, Kepala dibantu Wakil Kepala membentuk Kelompok Ahli setelah mendapat persetujuan Ketua Dewan Pengarah.

Pasal 3

(1)Kelompok Ahli terdiri atas Tenaga Ahli yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Kepala melalui Wakil Kepala dan secara teknis umum dikoordinasikan oleh Wakil Kepala serta secara teknis substantif dipimpin oleh masing-masing Deputi dan secara administratif difasilitasi oleh Sekretaris Utama.
(2)Jenjang jabatan Tenaga Ahli terdiri atas:
1. a.Tenaga Ahli Utama;
2. b.Tenaga Ahli Madya; dan
3. c.Tenaga Ahli Muda.
(3)Jumlah Tenaga Ahli ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengarah.

Pasal 4

(1)Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
1. a.Tenaga Ahli Bidang Agama, Filsafat, Ideologi, dan Budaya;
2. b.Tenaga Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan;
3. c.Tenaga Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Teknologi;
4. d.Tenaga Ahli Bidang Bahasa, Pendidikan, Seni Rupa dan Desain, Informasi, dan Komunikasi; dan
5. e.Tenaga Ahli Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Hubungan Internasional.
(2)Selain pembidangan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala dibantu Wakil Kepala dapat membuka bidang baru setelah mendapat persetujuan 2018, No.665 Ketua Dewan Pengarah.

BAB III

TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Kelompok Ahli mempunyai tugas menyelenggarakan penelaahan dan analisis untuk membantu tugas dan fungsi BPIP dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kelompok Ahli wajib:

a.menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, jujur, tertib, dan bertanggung jawab;
c.menjauhi dan menghindarkan diri dari hal dan perbuatan tercela yang dapat menurunkan derajat dan martabat BPIP; dan
d.melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada Kepala melalui Wakil Kepala dan secara administratif kepada Sekretaris Utama.

BAB IV

PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENINGKATAN KARIR, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

Untuk dapat diangkat sebagai Tenaga Ahli harus memenuhi syarat:

a.warga negara Indonesia;
b.berpendidikan paling rendah Strata Satu dan memiliki pengalaman keahlian dibidangnya; 2018, No.665
c.setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan
d.memiliki pemahaman dan berperilaku sesuai dengan Pancasila;
e.memiliki intergritas dan kepribadian yang tidak tercela; dan
f.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 8

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus dipenuhi dengan menyerahkan dokumen kepada BPIP sebagai berikut:

a.surat pernyataan kesediaan untuk menjadi Tenaga Ahli serta kesanggupan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik sebagai Kelompok Ahli;
b.kartu tanda penduduk;
c.daftar riwayat hidup;
d.menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
e.surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
f.surat keterangan catatan kepolisian; dan
g.nomor pokok wajib pajak.

Pasal 9

(1)Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 maka untuk dapat diangkat sebagai Tenaga Ahli harus melalui proses seleksi. 2018, No.665
(2)Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.seleksi administrasi;
2. b.seleksi kompetensi; dan
3. c.psikotes dan wawancara.
(3)Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan metode yang telah mendapat persetujuan Ketua Dewan Pengarah.
(4)Wakil Kepala melakukan seleksi penerimaan Kelompok Ahli setelah mendapat persetujuan Ketua Dewan Pengarah.
(5)Wakil Kepala dapat menugaskan Sekretaris Utama melaksanakan proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 10

(1)Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Wakil Kepala menyampaikan rancangan keputusan pengangkatan Tenaga Ahli kepada Kepala untuk ditetapkan menjadi keputusan setelah mendapat persetujuan Ketua Dewan Pengarah.
(2)Pengangkatan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penugasan.
(3)Masa tugas Tenaga Ahli ditetapkan untuk jangka waktu tertentu.
(4)Masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

Pengangkatan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilakukan dalam jenjang jabatan Tenaga Ahli Muda, Tenaga Ahli Madya, atau Tenaga Ahli Utama setelah mendapat persetujuan Ketua Dewan Pengarah. 2018, No.665

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…