DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 23 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

Ringkasan

Pedoman pengendalian Gratifikasi dalam Peraturan Badan ini bertujuan untuk memberikan arah dan acuan kepada Pimpinan dan Pegawai dalam pengendalian Gratifikasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan BPIP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Surat Edaran Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian dan Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; www.peraturan.go.id 2021, No. 806 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
5.Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 758);
6.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438); www.peraturan.go.id 2021, No. 806 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2.Pimpinan adalah Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala BPIP.
3.Pegawai BPIP, yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu, pejabat fungsional umum, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, termasuk pejabat/pegawai yang ditugaskan, diperbantukan atau dipekerjakan yang digaji/diupah dari keuangan negara berdasarkan peraturan perundang- undangan.
4.Pihak Lain adalah seluruh pihak baik eksternal maupun internal BPIP, orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang pernah, sedang, atau diketahui berpotensi memiliki hubungan kerja atau sebagai mitra kerja yang terkait penerimaan, pemberian dan permintaan Gratifikasi serta memiliki konflik kepentingan.
5.Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. www.peraturan.go.id 2021, No. 806
6.Pelapor adalah Penerima Gratifikasi yang menyampaikan Gratifikasi.
7.Penerima adalah setiap Pimpinan dan Pegawai yang menerima Gratifikasi terkait dengan jabatan dan/atau berlawanan dengan tugas atau kewajibannya.
8.Penolakan adalah Pelapor Gratifikasi yang menolak pemberian Gratifikasi.
9.Pemberi adalah Pihak Lain yang memiliki hubungan kerja dengan BPIP dan melakukan pemberian Gratifikasi yang terkait dengan jabatan penerima dan/atau berlawanan dengan tugas atau kewajibannya.
10.Rekan Kerja adalah sesama Pimpinan dan/atau Pegawai di lingkungan internal BPIP dimana terdapat interaksi langsung terkait kedinasan.
11.Unit Pengendalian Gratifikasi, yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit pelaksana yang melakukan fungsi pemantauan dan pengendalian Gratifikasi di lingkungan BPIP.
12.Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
13.Berlaku Umum adalah kondisi pemberian yang diberlakukan sama untuk semua dalam hal jenis, bentuk, persyaratan, atau nilai sesuai dengan standar biaya yang berlaku dan memenuhi kewajaran atau kepatutan.

Pasal 2

Pedoman pengendalian Gratifikasi dalam Peraturan Badan ini bertujuan untuk memberikan arah dan acuan kepada Pimpinan dan Pegawai dalam pengendalian Gratifikasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih www.peraturan.go.id 2021, No. 806 serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan BPIP.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Badan ini meliputi:

a.Kategori Gratifikasi;
b.Tata Cara Pelaporan Gratifikasi;
c.UPG; dan
d.Pelindungan Pelapor.

BAB II

KATEGORI GRATIFIKASI

Pasal 4

Gratifikasi terdiri atas:

a.Gratifikasi yang wajib dilaporkan; dan
b.Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.

Pasal 5

(1)Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan penerimaan dalam bentuk apapun oleh Pimpinan dan Pegawai BPIP dari Pemberi yang diduga memiliki keterkaitan dengan jabatan dan/atau bertentangan dengan kewajiban atau tugas Pimpinan dan Pegawai BPIP.
(2)Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.penerimaan uang dari Pemberi setelah proses lelang atau proses lainnya yang berhubungan dengan jabatan Penerima;
2. b.penerimaan hadiah dalam arti luas misalnya uang, fasilitas, atau akomodasi dari Pihak Lain yang diketahui atau patut diduga diberikan karena www.peraturan.go.id 2021, No. 806 kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Penerima;
3. c.penerimaan tidak resmi dalam bentuk uang, barang, fasilitas, atau akomodasi yang diterima Pimpinan dan Pegawai dari Pihak Lain terkait dengan proses pengadaan barang/jasa yang sedang dilaksanakan oleh BPIP;
4. d.penerimaan tidak resmi dalam bentuk uang, barang, fasilitas, atau akomodasi yang diterima Pegawai dari proses sampai dengan penyelesaiannya dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat, proses pemeriksaan, audit, reviu, evaluasi, dan/atau pemantauan, pelaksanaan penugasan yang sah/resmi dengan penerimaan yang melebihi batas standar biaya masukan, penerimaan/promosi/mutasi kepegawaian, penyusunan anggaran, penyelesaian dalam penanganan kasus/sengketa hukum, penempatan kerja, dan/atau lainnya yang dapat menimbulkan Gratifikasi;
5. e.penerimaan tidak resmi dalam bentuk uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima Pegawai dari Pihak Lain sebagai hadiah atas perjanjian kerja sama yang tengah dijalin;
6. f.penerimaan fasilitas perjalanan wisata oleh istri/suami/anak Pegawai dari Pihak Lain;
7. g.penerimaan uang/barang oleh Pegawai termasuk anak, istri/suami dalam kegiatan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/ agama lainnya dari Pihak Lain yang melebihi nilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap Pemberi;
8. h.penerimaan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher, dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas dan kewajiban Pegawai dari Pihak Lain yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima oleh Pegawai yang bersangkutan; dan/atau www.peraturan.go.id 2021, No. 806
9. i.penerimaan berupa rabat pada saat Pegawai membeli barang dari Pihak Lain yang sedang bermitra dengan BPIP.

Pasal 6

Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Gratifikasi yang mempunyai karakteristik:

a.tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan;
b.memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan;
c.sebagai wujud ekspresi, keramahtamahan, dan penghormatan dalam hubungan sosial antarsesama; dan
d.penerimaan yang berada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, dan norma yang hidup di masyarakat.

BAB III

TATA CARA PELAPORAN GRATIFIKASI

Pasal 7

(1)Penerima Gratifikasi wajib melaporkan Gratifikasi yang diterima.
(2)Penerima Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menyampaikan laporan Gratifikasi kepada UPG dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi diterima.
(3)UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneruskan laporan Gratifikasi kepada KPK dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima.
(4)Dalam hal Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dianggap pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan/atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, Penerima Gratifikasi wajib menolak Gratifikasi. www.peraturan.go.id 2021, No. 806

Pasal 8

(1)Pelapor menyampaikan laporan Gratifikasi kepada UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dengan cara mengisi formulir laporan.
(2)Formulir laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
1. a.identitas Penerima berupa Nomor Induk Kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon;
2. b.informasi Pemberi Gratifikasi;
3. c.jabatan Penerima Gratifikasi;
4. d.tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
5. e.uraian jenis Gratifikasi yang diterima;
6. f.nilai Gratifikasi yang diterima;
7. g.kronologi peristiwa penerimaan Gratifikasi; dan
8. h.bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi
(3)Formulir isian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)disampaikan dalam bentuk tertulis, surat elektronik, atau aplikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(4)Laporan Gratifikasi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada UPG BPIP dengan alamat Sekretariat UPG, Jalan Veteran III No. 2, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10110, e-mail: upg.bpip@bpip.go.id.
(5)Formulir isian laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 9

(1)UPG melaksanakan reviu atas pelaporan Gratifikasi.
(2)Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan formulir reviu pelaporan Gratifikasi.
(3)Formulir reviu pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam www.peraturan.go.id 2021, No. 806 Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 10

(1)UPG dapat memberikan rekomendasi penanganan tindak lanjut laporan Gratifikasi atas hasil reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
(2)Rekomendasi tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.penanganan tindak lanjut oleh UPG dalam hal hasil reviu merupakan Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan atau Penolakan Gratifikasi; atau
2. b.laporan Gratifikasi diteruskan kepada KPK dalam hal asil reviu merupakan Gratifikasi yang wajib dilaporkan.
(3)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan melakukan analisis penentuan pemanfaatan Gratifikasi.
(4)Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan menggunakan formulir reviu analisis penentuan pemanfaatan atas penerimaan Gratifikasi.
(5)Formulir reviu analisis penentuan pemanfaatan atas penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan badan ini.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…