DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 3 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

Ringkasan

Bahwa Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata KerjaBadan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yangmengatur mengenai program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sehingga perlu diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sehingga perlu diubah;
c.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/554/M.KT.01/2023;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

2.Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
3.Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 www.peraturan.go.id 2023, No.794 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (1) Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

(1)Deputi Bidang Pengkajian dan Materi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Kepala.
(2)Deputi Bidang Pengkajian dan Materi dipimpin oleh Deputi.

2.Ketentuan ayat (1) Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

(1)Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Kepala.
(2)Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Deputi.

3.Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:

a.Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan;
b.Direktorat Penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka; dan
c.Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan. www.peraturan.go.id 2023, No.794
1. 4.Bagian Kedua diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. 5.Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila.

6.Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

a.perencanaan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis perencanaan, standardisasi, dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
b.perencanaan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
c.penyusunan standar dan penyelenggaraan pemberian akreditasi kepada penyelenggara pendidikan dan pelatihan pendidikan pembinaan ideologi Pancasila;
d.sertifikasi penjaminan mutu kompetensi pendidik dan pelatih pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
e.penyusunan dan pengembangan standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
f.pelaksanaan diseminasi standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
g.evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.
1. 7.Ketentuan Pasal 107 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas kelompok jabatan www.peraturan.go.id 2023, No.794 fungsional.

8.Bagian Ketiga BAB IX diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
9.Ketentuan Pasal 108 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

Direktorat Penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan program Paskibraka.

10.Ketentuan Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Direktorat Penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka menyelenggarakan fungsi:

a.perencanaan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis penyelenggaraan program Paskibraka;
b.pengoordinasian penyelenggaraan pembentukan Paskibraka, pelaksanaan tugas Paskibraka, penyelenggaraan pengangkatan Purnapaskibraka sebagai duta Pancasila, pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila, pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila, dan pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka pada tingkat pusat;
c.pengoordinasian penyelenggaraan pembentukan Paskibraka dan pelaksanaan tugas Paskibraka pada tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
d.pengoordinasian penyelenggaraan pengangkatan Purnapaskibraka sebagai duta Pancasila, pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila, pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila, dan pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka pada tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota;
e.penyusunan rencana induk program Paskibraka;
f.pengelolaan data nasional program Paskibraka;
g.pengoordinasian pelaksanaan pembinaan terhadap Duta Pancasila Paskibraka Indonesia;
h.pengoordinasian pemilihan dan pengangkatan pengurus Duta Pancasila Paskibraka Indonesia;
i.penyusunan arahan strategis tahunan terhadap www.peraturan.go.id 2023, No.794 program kerja Duta Pancasila Paskibraka Indonesia;
j.pengoordinasian pembuatan dan pendistribusian duplikat Bendera Pusaka;
k.evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
l.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.
1. 11.Ketentuan Pasal 110 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110

Direktorat Penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

12.Ketentuan ayat (1) Pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114

(1)Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Kepala.
(2)Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi dipimpin oleh Deputi.

13.Ketentuan Pasal 117 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf c sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…