DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 29 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

Ringkasan

Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk meningkatkan kesejahteraan. Kelas Jabatan adalah tingkat jabatan struktural, jabatan pelaksana, dan jabatan fungsional di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tunjangan Kinerja

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pemberian dan Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

2.Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 156); www.peraturan.go.id 2019, No. 1364 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PEMBERIAN DAN PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk meningkatkan kesejahteraan yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
2.Kelas Jabatan adalah tingkat jabatan struktural, jabatan pelaksana, dan jabatan fungsional di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tunjangan Kinerja.
3.Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
4.Pegawai di Lingkungan BPIP, yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. www.peraturan.go.id 2019, No. 1364

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

(1)Selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, setiap Pegawai diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.
(2)Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhitung sejak dilantik dalam jabatan dan/atau sejak melaksanakan tugas secara penuh sebagai Pegawai.

Pasal 3

(1)Besaran Tunjangan Kinerja ditentukan berdasarkan Kelas Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kelas Jabatan dan besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Tunjangan Kinerja Pegawai dan Peraturan BPIP yang mengatur mengenai Kelas Jabatan di lingkunan BPIP.

Pasal 4

(1)Tunjangan Kinerja dibayarkan secara proporsional berdasarkan Kelas Jabatan dan hasil penilaian prestasi kerja Pegawai.
(2)Hasil penilaian prestasi kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil:
1. a.penilaian perilaku Pegawai;
2. b.pencapaian target kinerja yang dihitung menurut kategori dan nilai capaian sasaran kerja Pegawai; dan
3. c.pencatatan atau rekam kehadiran menurut hari dan jam kerja di lingkungan BPIP serta cuti yang akan dilaksanakan oleh Pegawai. www.peraturan.go.id 2019, No. 1364

Pasal 5

(1)Hari dan jam kerja di lingkungan BPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan hari dan jam kerja yang sesuai dengan ketentuan Peraturan BPIP yang mengatur mengenai jam kerja dan cuti Pegawai.
(2)Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 7,5 (tujuh koma lima) jam dalam 1 (satu) hari kerja dan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dalam 5 (lima) hari kerja.
(3)Pegawai yang melaksanakan tugas di luar hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
1. a.penugasan atasan langsung;
2. b.keputusan pimpinan unit kerja; atau
3. c.hari dan jam kerja tempat Pegawai melaksanakan tugas belajar atau pendidikan kedinasan.
(4)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dibuktikan dengan dokumen tertulis sesuai dengan ketentuan Peraturan BPIP yang mengatur mengenai tata naskah dinas.
(5)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dibuktikan dengan surat perintah atau surat keterangan dari unit kerja atau institusi tempat kegiatan tersebut diselenggarakan.

Pasal 6

Besaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu yang merangkap jabatan struktural di lingkungan BPIP, hanya diberikan 1 (satu) Tunjangan Kinerja yang menguntungkan bagi Pegawai yang bersangkutan.

Pasal 7

(1)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tidak diberikan kepada Pegawai yang: www.peraturan.go.id 2019, No. 1364
1. a.tidak mempunyai jabatan tertentu, termasuk yang tidak mempunyai tugas/pekerjaan;
2. b.diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan, termasuk diberhentikan sementara atau dinonaktifkan karena menjalani sanksi disiplin, etika, dan/atau hukum;
3. c.diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai;
4. d.diberikan cuti di luar tanggungan negara atau menjalani masa persiapan pensiun; dan
5. e.telah mendapatkan hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Dewan Pengarah, Kepala BPIP, Wakil Kepala BPIP, Deputi, Staf Khusus, Satuan Tugas Khusus, Dewan Pakar, dan Kelompok Ahli.
(2)Pegawai yang ditugaskan bekerja di kementerian/lembaga di luar BPIP menerima tunjangan kinerja dari kementerian/lembaga tempat melaksanakan tugas dan jika tunjangan kinerja yang diterima lebih rendah maka diberikan tambahan sejumlah selisih tunjangan kinerja pada kelas jabatan yang sama.

Pasal 8

(1)Pembayaran Tunjangan Kinerja dilaksanakan setiap tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berikutnya kecuali pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Desember dapat dibayarkan pada awal bulan Januari oleh unit kerja yang bertugas menangani pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkungan BPIP.
(2)Dalam hal tanggal 20 (dua puluh) jatuh pada hari libur, pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan pada hari kerja sebelum atau sesudah tanggal 20 (dua puluh).
(3)Tunjangan Kinerja yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung mulai tanggal Pegawai www.peraturan.go.id 2019, No. 1364 yang bersangkutan telah secara nyata melaksanakan tugas, pekerjaan, atau jabatan paling sedikit selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 1 (satu).
(4)Dalam hal tanggal 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur maka dihitung mulai hari kerja berikutnya.

BAB III

PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 9

Pemotongan Tunjangan Kinerja dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja 1 (satu) bulan.

Pasal 10

(1)Pegawai yang tidak masuk kerja dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 3% (tiga persen) per hari kerja kecuali tidak masuk kerja karena:
1. a.cuti tahunan;
2. b.cuti bersama; atau
3. c.cuti karena alasan penting untuk paling lama 3 (tiga) hari kerja.
(2)Pegawai yang cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sehingga Pegawai yang menjalani cuti tersebut dibayarkan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen).
(3)Cuti karena alasan penting untuk paling lama 3 (tiga) hari kerja yang tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diberikan bagi Pegawai yang: www.peraturan.go.id 2019, No. 1364
1. a.ibu, bapak, istri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantunya sakit keras atau meninggal dunia;
2. b.menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus mengurus hak dari anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a yang meninggal dunia; atau
3. c.melangsungkan perkawinan.
(4)Pegawai yang menjalani cuti karena alasan penting melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pada hari berikutnya dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 3% (tiga persen) per hari kerja.

Pasal 11

Pegawai yang:

a.terlambat masuk kerja dalam batasan waktu fleksibel dan tidak mengganti waktu keterlambatan;
b.terlambat masuk kerja setelah batasan waktu fleksibel;
c.mengganti waktu keterlambatan lebih dari 15 (lima belas) kali dalam 1 (satu) bulan; atau
d.tidak mencatatkan atau tidak merekam waktu kedatangan kerja, kecuali bagi Pegawai dengan surat perintah atau surat keterangan tertanggal paling lama 2 (dua) hari kerja setelah kejadian yang ditandatangani oleh atasan paling rendah setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. www.peraturan.go.id 2019, No. 1364

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2021