DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 25 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

Ringkasan

Kebijakan adalah keputusan administrasi pemerintahan yang dilakukan atau dikeluarkan oleh penyelenggara negara dalam pelaksanaan tugas dan wewenang. Regulasi atau yang disebut dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam pemberian rekomendasi terhadap kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 huruf k Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Terhadap Kebijakan dan Regulasi yang Bertentangan dengan Pancasila; www.peraturan.go.id 2020, No.1106 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
3.Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 536); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI TERHADAP KEBIJAKAN DAN REGULASI YANG BERTENTANGAN DENGAN PANCASILA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2.Dewan Pengarah adalah unsur pimpinan BPIP yang secara kelembagaan dipimpin oleh seorang Ketua yang memiliki tugas untuk memberikan arahan dan panduan kepada Pelaksana terkait arah kebijakan pembinaan www.peraturan.go.id 2020, No.1106 ideologi Pancasila.
3.Kepala BPIP, yang selanjutnya disebut Kepala adalah unsur pimpinan BPIP yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP.
4.Deputi adalah deputi yang menyelenggarakan fungsi di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi.
5.Rekomendasi adalah penyampaian masukan secara tertulis dari hasil kajian terhadap kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.
6.Kebijakan adalah keputusan administrasi pemerintahan yang dilakukan atau dikeluarkan oleh penyelenggara negara dalam pelaksanaan tugas dan wewenang.
7.Regulasi atau yang disebut dengan peraturan perundang- undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II

TUGAS DAN TUJUAN

Pasal 2

BPIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam memberikan Rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap Kebijakan atau Regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan/atau pemerintahan daerah.

Pasal 3

Pemberian Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk memberikan saran dan pertimbangan terhadap Kebijakan dan Regulasi agar sesuai dengan Pancasila. www.peraturan.go.id 2020, No.1106

Pasal 4

Pemberian Rekomendasi terhadap Kebijakan dan Regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan berpedoman pada nilai dasar Pancasila.

BAB III

KAJIAN

Pasal 5

Objek kajian terdiri atas:

a.Kebijakan; dan
b.Regulasi.

Pasal 6

Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi Kebijakan lembaga tinggi negara, kementerian atau lembaga, dan pemerintahan daerah.

Pasal 7

Jenis Regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

a.undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
b.peraturan pemerintah;
c.peraturan presiden;
d.peraturan menteri;
e.peraturan lembaga pemerintah nonkementerian;
f.peraturan lembaga nonstruktural; dan
g.peraturan daerah provinsi dan kabupaten/kota. www.peraturan.go.id 2020, No.1106

Pasal 8

Kebijakan dan Regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 yang dianggap bertentangan dengan Pancasila berasal dari:

a.data dan informasi BPIP; atau
b.permohonan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Pasal 9

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diajukan secara tertulis.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.Kebijakan dan Regulasi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila; dan
2. b.uraian hal yang menjadi dasar permohonan tentang Kebijakan dan Regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, diajukan dan ditandatangani oleh pimpinan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, pimpinan organisasi sosial politik, atau perwakilan komponen masyarakat lainnya.

Pasal 10

(1)Kepala BPIP menugaskan Deputi untuk melakukan kajian terhadap Kebijakan dan Regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.
(2)Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
1. a.identifikasi terhadap Kebijakan dan Regulasi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila;
2. b.verifikasi terhadap Kebijakan dan Regulasi yang www.peraturan.go.id 2020, No.1106 dianggap bertentangan dengan Pancasila;
3. c.pendalaman materi terhadap hasil identifikasi dan verifikasi terhadap Kebijakan dan Regulasi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila; dan
4. d.penyusunan laporan kajian terhadap Kebijakan dan Regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TUGAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

KAJIAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TUGAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

KAJIAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018