DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 5 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

Ringkasan

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengelola dokumen dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu membangun kerja sama pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum secara terintegrasi;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi 2020, No.1156 Pancasila tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
2.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya
2.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
3.Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 536); 2020, No.1156 disingkat JDIH BPIP adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum BPIP secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian layanan informasi hukum BPIP secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
3.Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang- undangan.
4.Informasi Hukum adalah data atau keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
5.Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum.
6.Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disebut Pusat JDIHN adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
7.Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disebut Anggota JDIHN adalah biro hukum dan unit yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan dokumen hukum pada kementerian negara, sekretariat lembaga negara, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta perpustakaan pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta dan lembaga lain yang bergerak di bidang dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. 2020, No.1156
8.Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
9.Ketua Dewan Pengarah adalah unsur pimpinan BPIP yang secara kelembagaan memimpin Dewan Pengarah yang memiliki tugas untuk memberikan arahan dan panduan kepada Pelaksana terkait dengan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.
10.Kepala BPIP yang selanjutnya disebut Kepala adalah unsur pimpinan BPIP yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP.

Pasal 2

(1)BPIP menyelenggarakan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui JDIH BPIP.
(2)JDIH BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam laman resmi BPIP dengan domain https://jdih.bpip.go.id dan terintegrasi dengan sistem JDIHN.

Pasal 3

JDIH BPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan:

a.menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPIP yang terpadu dan terintegrasi dengan JDIHN;
b.menjamin ketersediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
c.mengembangkan kerja sama yang efektif dengan Pusat JDIHN dan sesama Anggota JDIHN dalam rangka penyediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di BPIP; dan
d.meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan publik sebagai salah satu wujud pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab. 2020, No.1156

BAB II

DOKUMEN HUKUM DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 4

JDIH BPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.

Pasal 5

Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

a.peraturan BPIP;
b.peraturan Ketua Dewan Pengarah;
c.pedoman;
d.petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis;
e.instruksi;
f.standar operasional prosedur;
g.surat edaran;
h.penetapan/keputusan;
i.perjanjian kerja sama; dan
j.Dokumen Hukum dan Informasi Hukum lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP.

Pasal 6

Pengolahan, penyimpanan, dan pelestarian Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan cara:

a.mengunggah ke dalam laman resmi JDIH BPIP;
b.mengalihmediakan dalam bentuk digital; dan
c.membuat salinan cetak.

BAB III

ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 7

(1)Dalam melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk organisasi JDIH BPIP. 2020, No.1156
(2)Organisasi JDIH BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan Anggota JDIHN.

Pasal 8

(1)Organisasi JDIH BPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:
1. a.pusat JDIH BPIP; dan
2. b.anggota JDIH BPIP.
(2)Pusat JDIH BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada Biro Hukum dan Organisasi.
(3)Anggota JDIH BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.deputi yang menangani bidang hubungan antar lembaga, sosialisasi, komunikasi dan jaringan;
2. b.deputi yang menangani bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi;
3. c.deputi yang menangani bidang pengkajian dan materi;
4. d.deputi yang menangani bidang pendidikan dan pelatihan;
5. e.deputi yang menangani bidang pengendalian dan evaluasi;
6. f.biro yang menangani bidang perencanaan dan keuangan, sekretariat utama;
7. g.biro yang menangani bidang fasilitasi Dewan Pengarah, sekretariat utama;
8. h.biro yang menangani bidang pengawasan internal, sekretariat utama;
9. i.biro yang menangani bidang umum, sekretariat utama; dan
10. j.pusat yang menangani bidang data dan informasi, sekretariat utama.

Pasal 9

Organisasi JDIH BPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertugas melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan BPIP. 2020, No.1156

Pasal 10

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, organisasi JDIH BPIP menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan BPIP;
b.pengumpulan dan inventarisasi Dokumen Hukum BPIP;
c.pengolahan, penyimpanan, dan pelestarian Dokumen Hukum BPIP;
d.pendayagunaan Dokumen Hukum BPIP;
e.pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH BPIP;
f.pembangunan sistem Informasi Hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan Pusat JDIHN;
g.pengembangan sistem Informasi Hukum melalui kerja sama dengan Pusat JDIHN dan sesama Anggota JDIHN;
h.penyediaan sarana dan prasarana Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan BPIP;
i.pelaksanaan evaluasi Pengelolaan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum di lingkungan BPIP; dan
j.penyampaian laporan pelaksanaan JDIH BPIP setiap tahun kepada Pusat JDIHN.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 6 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

DOKUMEN HUKUM DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

DOKUMEN HUKUM DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012