DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 18 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

Ringkasan

Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disingkat PIP adalah segala kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terpadu yang bertujuan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung pelaksanaan kerja sama pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang efektif, efisien, komprehensif, berkesinambungan, dan institusional, perlu pedoman penyelenggaraan kerja sama pembinaan Ideologi Pancasila;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila; www.peraturan.go.id 2021, No.1287 Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

2.Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KERJA SAMA PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disingkat PIP adalah segala kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terpadu yang bertujuan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2.Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
3.Pimpinan adalah Dewan Pengarah BPIP, Kepala BPIP, dan Wakil Kepala BPIP.
4.Dewan Pengarah BPIP yang selanjutnya disebut Dewan Pengarah adalah unsur Pimpinan yang secara kelembagaan dipimpin oleh seorang Ketua yang memiliki tugas untuk memberikan arahan dan panduan kepada pelaksana terkait arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. www.peraturan.go.id 2021, No.1287
5.Kepala BPIP yang selanjutnya disebut Kepala adalah unsur Pimpinan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP.
6.Pejabat Pimpinan Tinggi Madya BPIP dan yang setingkat yang selanjutnya disebut Pejabat JPT Madya adalah sekretaris utama dan deputi di lingkungan BPIP.
7.Kerja Sama PIP adalah kegiatan kerja sama dalam PIP yang dilakukan oleh BPIP dengan satu atau lebih mitra kerja sama.
8.Kerja Sama Penunjang PIP adalah kegiatan kerja sama dalam menunjang pelaksanaan PIP yang dilakukan oleh BPIP dengan satu atau lebih mitra kerja sama.
9.Pemrakarsa Kerja Sama PIP yang selanjutnya disebut Pemrakarsa adalah sekretariat utama dan/atau deputi di lingkungan BPIP yang mengusulkan Kerja Sama PIP.
10.Pengusul Kerja Sama PIP yang selanjutnya disebut Pengusul adalah lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan/atau komponen masyarakat lainnya yang mengajukan usulan untuk melakukan Kerja Sama PIP dengan BPIP.
11.Mitra Kerja Sama PIP adalah pihak lain selain BPIP yang bersepakat untuk melakukan Kerja Sama PIP dengan BPIP.
12.Forum Penyelesaian Permasalahan Kerja Sama PIP adalah sarana pencegahan, penanggulangan, dan/atau penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan Kerja Sama PIP.
13.Deputi adalah deputi di lingkungan BPIP yang membidangi hubungan antarlembaga dan kerja sama.
14.Biro adalah biro di lingkungan BPIP yang menyelenggarakan fungsi pengoordinasian penyusunan produk hukum. www.peraturan.go.id 2021, No.1287

BAB II

TUJUAN, PRINSIP, DAN BENTUK KERJA SAMA PIP

Pasal 2

Peraturan Badan ini bertujuan untuk:

a.memberikan pedoman penyelenggaraan Kerja Sama PIP;
b.meningkatkan sinergitas, kolaborasi, koordinasi, dan sinkronisasi dalam melaksanakan Kerja Sama PIP;
c.menyeragamkan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan Kerja Sama PIP; dan
d.mewujudkan optimalisasi pemanfaatan Kerja Sama PIP dalam menunjang kinerja BPIP.

Pasal 3

Kerja Sama PIP dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a.musyawarah untuk mufakat;
b.saling menghargai dan menerima manfaat;
c.terencana dan berkelanjutan; dan
d.berbasis indikator kinerja, efektif, dan efisien.

Pasal 4

Bentuk Kerja Sama PIP terdiri atas:

a.Kerja Sama PIP; dan
b.Kerja Sama Penunjang PIP.

BAB III

KERJA SAMA PIP

Pasal 5

(1)Kerja Sama PIP dilaksanakan oleh BPIP dengan Mitra Kerja Sama PIP. www.peraturan.go.id 2021, No.1287
(2)Mitra Kerja Sama PIP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.lembaga tinggi negara;
2. b.kementerian;
3. c.lembaga pemerintah nonkementerian;
4. d.lembaga nonstruktural;
5. e.pemerintahan daerah;
6. f.organisasi sosial politik; dan
7. g.komponen masyarakat lainnya.
(3)Selain Mitra Kerja Sama PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPIP dapat melakukan Kerja Sama PIP dengan lembaga lain yang berbadan hukum dan/atau forum komunikasi dan jaringan PIP.
(4)Petunjuk teknis mengenai Kerja Sama PIP dengan organisasi sosial politik dan komponen masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan huruf g dan Kerja Sama PIP dengan lembaga lain yang berbadan hukum dan/atau forum komunikasi dan jaringan PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Deputi.

Pasal 6

(1)Kerja Sama PIP dituangkan dalam bentuk naskah Kerja Sama PIP berupa:
1. a.nota kesepahaman atau nama lain;
2. b.perjanjian kerja sama atau nama lain; dan
3. c.kemitraan.
(2)Kerja Sama PIP yang dilakukan dengan lembaga tinggi negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga pemerintah nonstruktural, dan/atau pemerintahan daerah dituangkan dalam bentuk naskah Kerja Sama PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b. www.peraturan.go.id 2021, No.1287
(3)Kerja Sama PIP yang dilakukan dengan lembaga lain yang berbadan hukum dituangkan dalam bentuk naskah Kerja Sama PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
(4)Kerja Sama PIP yang dilakukan dengan organisasi sosial politik dan komponen masyarakat lainnya dituangkan dalam bentuk naskah Kerja Sama PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
(5)Selain bentuk Kerja Sama PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kerja Sama PIP dapat dituangkan dalam bentuk naskah Kerja Sama PIP lain sesuai kesepakatan para pihak dan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

(1)Perjanjian kerja sama atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
(2)BPIP dapat melakukan perjanjian kerja sama dengan Mitra Kerja Sama tanpa didahului nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala.

Pasal 8

(1)Pihak yang berwenang menandatangani Kerja Sama PIP dalam bentuk nota kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas Kepala dengan:
1. a.ketua lembaga tinggi negara;
2. b.menteri atau pejabat setingkat menteri;
3. c.kepala lembaga pemerintah nonkementerian;
4. d.kepala lembaga nonstruktural;
5. e.kepala daerah; dan/atau
6. f.ketua dewan perwakilan rakyat daerah. www.peraturan.go.id 2021, No.1287
(2)Pihak yang berwenang menandatangani Kerja Sama PIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas sekretaris utama atau deputi BPIP dengan:
1. a.pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat yang ditunjuk pada lembaga tinggi negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan lembaga nonstruktural; atau
2. b.sekretaris daerah, sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah, dan kepala perangkat daerah pada pemerintahan daerah.
(3)Pihak yang berwenang menandatangani Kerja Sama PIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri atas Kepala, sekretaris utama, atau deputi BPIP dengan:
1. a.pemimpin tertinggi pada organisasi sosial politik;
2. b.pengurus yang ditunjuk atau dikuasakan; dan/atau
3. c.kustodian yang ditunjuk atau diberi kuasa oleh komponen masyarakat lainnya.
(4)Pihak yang berwenang menandatangani Kerja Sama PIP dengan lembaga lain yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) terdiri atas sekretaris utama atau deputi BPIP dengan pimpinan pada lembaga lain yang berbadan hukum atau pejabat yang diberi kuasa untuk menandatangani Kerja Sama PIP.

Pasal 9

Bidang Kerja Sama PIP meliputi:

a.hubungan antarlembaga, sosialisasi, komunikasi, dan jaringan;
b.hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi;
c.pengkajian dan materi;
d.pendidikan dan pelatihan; dan
e.pengendalian dan evaluasi. www.peraturan.go.id 2021, No.1287

Pasal 10

Bidang Kerja Sama PIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

a.pengoordinasian relawan gerakan kebajikan Pancasila;
b.pembudayaan gotong-royong di tengah masyarakat dalam mengarusutamakan nilai Pancasila;
c.pelaksanaan sosialisasi Pancasila atau menyebarluaskan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila melalui media massa, media sosial, media interpersonal, reklame, forum diskusi, festival, kunjungan, dan diplomasi budaya;
d.pengembangan komunikasi dengan media massa;
e.penggalangan partisipasi komunitas; dan
f.pelaksanaan Kerja Sama PIP lain di bidang hubungan antarlembaga, sosialisasi, komunikasi, dan jaringan yang ditetapkan oleh Kepala.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…