DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 16 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

Ringkasan

Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disebut Kode Etik dan Kode Perilaku adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan, dan ucapan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kegiatan sehari-hari.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri 2020, No.1336 Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
6.Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Laksana Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 536); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disebut Kode Etik dan Kode Perilaku adalah pedoman sikap, perilaku, 2020, No.1336 perbuatan, tulisan, dan ucapan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kegiatan sehari- hari.
2.Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
3.Kepala BPIP, yang selanjutnya disebut sebagai Kepala adalah unsur pimpinan BPIP yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP.
4.Wakil Kepala BPIP, yang selanjutnya disebut sebagai Wakil Kepala adalah unsur pimpinan BPIP yang bertugas membantu Kepala dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP.
5.Sekretaris Utama BPIP, yang selanjutnya disebut sebagai Sekretaris Utama adalah unsur pelaksana BPIP yang bertanggung jawab kepada pimpinan dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administratif dan teknis kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPIP.
6.Pegawai BPIP, yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Deputi, Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional, dan pegawai tidak tetap (PTT) yang bekerja di lingkungan BPIP;
7.Pelanggaran adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan, dan ucapan pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.
8.Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku, yang selanjutnya disebut Majelis adalah tim yang bersifat ad hoc yang dibentuk di lingkungan BPIP dan bertugas melaksanakan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku.
9.Terlapor adalah Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran.
10.Pelapor adalah pihak yang karena hak dan/atau kewajibannya berdasarkan peraturan perundang- undangan harus memberitahukan kepada Pejabat yang Berwenang tentang telah atau sedang terjadinya 2020, No.1336 Pelanggaran.
11.Laporan adalah pemberitahuan secara langsung atau tidak langsung yang disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang tentang dugaan telah dan/atau sedang terjadinya Pelanggaran.
12.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Sekretaris Utama.
13.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia.
14.Hari adalah hari kerja.

BAB II

LANDASAN PERILAKU PEGAWAI

Pasal 2

Setiap Pegawai wajib menjunjung tinggi:

a.nilai-nilai; dan
b.Kode Etik Dan Kode Perilaku; dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kegiatan sehari-hari di dalam dan di luar lingkungan BPIP.

Pasal 3

Nilai-nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

a.nilai dasar Aparatur Sipil Negara; dan
b.nilai BPIP.

Pasal 4

Nilai dasar Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

a.memegang teguh ideologi Pancasila;
b.setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
c.mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia;
d.menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
e.membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian; 2020, No.1336
f.menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
g.memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
h.mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
i.memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
j.memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
k.mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
l.menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
m.mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja Pegawai;
n.mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
o.meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

Pasal 5

Nilai BPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

a.andal;
b.profesional;
c.inovatif; dan
d.integritas.

Pasal 6

Nilai andal, profesional, inovatif, dan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

a.andal berarti dapat dipercaya akan kesanggupan, kekuatan, dan kemampuannya;
b.profesional berarti memiliki keahlian dan keterampilan di bidang yang ia kerjakan, juga mendalami dan berkomitmen tinggi atas pekerjaannya;
c.inovatif berarti mencurahkan segala kemampuan diri dalam berpikir untuk menciptakan pembaruan bagi diri sendiri maupun masyarakat dan lingkungan sekitar; dan 2020, No.1336
d.integritas berarti mampu secara konsisten berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh Kode Etik dan prinsip- prinsip moral.

Pasal 7

Nilai BPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki unsur perilaku utama sebagai berikut:

a.andal meliputi:
1. 1.bertanggung jawab;
2. 2.berkinerja tinggi; dan
3. 3.berkesinambungan;
b.profesional meliputi:
1. 1.terpuji; dan
2. 2.berkompeten;
c.inovatif meliputi:
1. 1.inisiatif;
2. 2.kreatif; dan
3. 3.pembaharuan;
d.integritas meliputi:
1. 1.jujur;
2. 2.berkomitmen;
3. 3.berdedikasi; dan
4. 4.konsisten.

BAB III

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 8

Kode Etik dan Kode Perilaku dibangun berdasarkan pada nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 9

Kode Etik nilai andal meliputi:

a.bertanggung jawab atas setiap tindakan dan perilaku;
b.berkinerja tinggi dan menyadari bahwa pencapaian target atau hasil harus dicapai melalui proses dan prosedur 2020, No.1336 yang benar; dan
c.selalu melakukan perbaikan berkesinambungan berdasarkan pembelajaran dari pengalaman.

Pasal 10

Kode perilaku dari nilai andal tercermin dalam perilaku Pegawai sebagai berikut:

a.melaksanakan setiap tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab mulai dari proses sampai dengan hasil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
b.jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar dan menyesatkan;
c.mendokumentasikan proses dan hasil dari setiap kegiatan yang dilakukan secara jujur dan terbuka untuk dapat dilaporkan, dinilai, dan diaudit secara internal dan eksternal;
d.melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas beban tugas yang menjadi tanggung jawabnya yang sebagaimana tertuang dalam sasaran kinerja Pegawai; dan
e.melakukan perbaikan dan peningkatan kapasitas diri secara berkelanjutan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…