DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 1 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan BPK ini mengatur mengenai Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ruang lingkup Peraturan Badan ini meliputi persyaratan Kantor Akuntan Publik (KAP) Terdaftar di BPK, tata cara pendaftaran KAP Terdaftar di BPK, persyaratan cabang KAP Terdaftar di BPK, penetapan dan pemutakhiran data KAP Terdaftar di BPK, pendidikan Pemeriksaan Keuangan Negara bagi Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa (TKPP), evaluasi persyaratan dan dokumen administrasi serta penghapusan KAP Terdaftar di BPK, dan Sistem Informasi pengelolaan KAP Terdaftar di BPK. Dalam melaksanakan Pemeriksaan Keuangan Negara, BPK dapat menggunakan pemeriksa dari KAP yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Pemeriksa dari KAP tersebut terdiri atas Akuntan Publik dan TKPP. Selain Pemeriksaan oleh BPK, Pemeriksaan Keuangan Negara dapat dilakukan oleh Akuntan Publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);

2.Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 62) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2/BPK);
3.Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara oleh Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari Luar Badan Pemeriksa Keuangan dan Akuntan Publik Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 8/BPK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8/BPK); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG KANTOR AKUNTAN PUBLIK TERDAFTAR DI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
3.Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
4.Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Akuntan Publik.
5.Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang mengenai Akuntan Publik.
6.KAP Terdaftar di BPK adalah KAP yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan BPK dan mendapatkan Surat Tanda KAP Terdaftar di BPK.
7.Rekan adalah sekutu pada KAP yang berbentuk usaha persekutuan.
8.Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa yang selanjutnya disingkat TKPP adalah tenaga profesional yang merupakan pemeriksa pada KAP.
9.Kantor Akuntan Publik Asing yang selanjutnya disingkat KAPA adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum negara tempat KAPA berkedudukan dan melakukan kegiatan usaha sekurang-kurangnya di bidang jasa audit atas informasi keuangan historis.
10.Organisasi Audit Indonesia yang selanjutnya disingkat OAI adalah organisasi di Indonesia yang merupakan jaringan kerja sama antar-KAP.
11.Organisasi Audit Asing yang selanjutnya disingkat OAA adalah organisasi di luar negeri yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di negara yang bersangkutan, yang anggotanya terdiri dari badan usaha jasa profesi yang melakukan kegiatan usaha sekurang-kurangnya di bidang jasa audit atas informasi keuangan historis.
12.Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang selanjutnya disingkat SPKN adalah patokan untuk melakukan Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara.
13.Pendidikan Registrasi adalah pendidikan bagi Akuntan Publik dan TKPP mengenai Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara sebagai syarat KAP Terdaftar di BPK.
14.Pendidikan Profesional Berkelanjutan adalah suatu pendidikan dan/atau pelatihan profesi bagi Akuntan Publik dan TKPP yang bersifat berkelanjutan dan bertujuan untuk menjaga kompetensi.
15.Sistem Informasi KAP Terdaftar di BPK yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah suatu sistem yang digunakan untuk melakukan pendaftaran, pemutakhiran, evaluasi, dan penghapusan KAP Terdaftar di BPK.

BAB II

PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

Pasal 2

(1)BPK melaksanakan Pemeriksaan Keuangan Negara.
(2)Dalam melaksanakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPK dapat menggunakan pemeriksa dari KAP yang bekerja untuk dan atas nama BPK.
(3)Pemeriksa dari KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.Akuntan Publik; dan
2. b.TKPP.
(4)Selain Pemeriksaan oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksaan Keuangan Negara dapat dilakukan oleh Akuntan Publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Akuntan Publik dan TKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) bekerja pada KAP Terdaftar di BPK.

BAB III

KAP TERDAFTAR DI BPK

Pasal 4

(1)Untuk terdaftar di BPK, KAP harus memenuhi persyaratan:
1. a.memperoleh izin usaha sebagai KAP dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
2. b.mempunyai paling sedikit: 1) 1 (satu) orang Akuntan Publik; dan 2) 2 (dua) orang TKPP, paling sedikit 1 (satu) orang berlatar belakang pendidikan di bidang akuntansi, yang memiliki sertifikat registrasi; dan
3. c.memiliki paling sedikit 2 (dua) jenjang pengendalian mutu atau supervisi pemeriksaan.
(2)TKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
1. a.merupakan pegawai tetap pada KAP; dan
2. b.berpendidikan paling rendah sarjana atau diploma empat.
(3)KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi:
1. a.dokumen administrasi KAP;
2. b.dokumen administrasi Akuntan Publik; dan
3. c.dokumen administrasi TKPP.
(4)Daftar dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

(1)Pemimpin KAP mengajukan surat permohonan pendaftaran untuk menjadi KAP Terdaftar di BPK.
(2)Surat permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
(3)Format surat permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

Ketentuan mengenai KAP Terdaftar di BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap cabang KAP yang akan menjadi KAP Terdaftar di BPK.

BAB IV

PENETAPAN KAP TERDAFTAR DI BPK DAN PEMUTAKHIRAN DATA KAP TERDAFTAR DI BPK

Pasal 7

(1)BPK melakukan verifikasi atas surat permohonan pendaftaran dan dokumen administrasi untuk menjadi KAP Terdaftar di BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).
(2)Dalam hal surat permohonan pendaftaran dan dokumen administrasi dinyatakan tidak lengkap, KAP dapat menyampaikan kelengkapan permohonan pendaftaran dan dokumen administrasi.
(3)Penyampaian kelengkapan surat permohonan pendaftaran dan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dinyatakan tidak lengkap.

Pasal 8

(1)BPK dapat melakukan konfirmasi atas surat permohonan pendaftaran dan/atau dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada KAP dan/atau pihak terkait lainnya.
(2)Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh BPK dengan meminta kepada KAP untuk memberikan penjelasan dan/atau menunjukkan dokumen asli.

Pasal 9

(1)BPK menerbitkan Surat Tanda KAP Terdaftar di BPK bagi KAP yang permohonan pendaftaran dan dokumen administrasinya telah dinyatakan lengkap.
(2)Format Surat Tanda KAP Terdaftar di BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(3)BPK memuat KAP Terdaftar di BPK beserta informasi Akuntan Publik dan TKPP dalam web BPK.

Pasal 10

(1)KAP wajib menyampaikan perubahan data dan informasi terkait KAP, Akuntan Publik, dan/atau TKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) kepada BPK disertai dokumen pendukung.
(2)Penyampaian perubahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya perubahan.

BAB V

PENDIDIKAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA BAGI AKUNTAN PUBLIK DAN TKPP

Pasal 11

(1)Pendidikan bagi Akuntan Publik dan TKPP meliputi:
1. a.Pendidikan Registrasi; dan
2. b.Pendidikan Profesional Berkelanjutan.
(2)Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban KAP, Akuntan Publik, dan/atau TKPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Pendidikan bagi Akuntan Publik dan TKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh BPK dan/atau asosiasi profesi Akuntan Publik yang telah memperoleh akreditasi dari BPK.
(4)Pendidikan bagi Akuntan Publik dan TKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh BPK, asosiasi profesi, instansi pemerintah, atau perguruan tinggi.
(5)Pendidikan Registrasi yang diselenggarakan oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…