Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri..
1 pejabat aktifDiperbarui 4 minggu lalu
Kepemimpinan
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang bebas dan mandiri, memiliki mandat konstitusional untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kehadiran BPK sangat signifikan dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, serta menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mandat ini diperkuat oleh Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan keberadaan BPK sebagai pilar penting dalam tata kelola keuangan negara.
Ruang lingkup tugas BPK mencakup pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD, serta lembaga lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan ini dilakukan berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara, menjadikan BPK sebagai auditor eksternal yang independen, berbeda dengan BPKP yang merupakan auditor internal pemerintah.
Dalam menjalankan tugasnya, BPK melakukan pemeriksaan tematik terkait pilar strategis pembangunan nasional, seperti ketahanan pangan dan pembangunan manusia, yang hasilnya dilaporkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS). Untuk menjamin mutu pemeriksaan, sistem pengendalian mutu BPK ditelaah oleh badan pemeriksa keuangan negara lain yang menjadi anggota organisasi badan pemeriksa keuangan sedunia. BPK juga memiliki perwakilan di setiap provinsi dan jumlah anggotanya ditetapkan menjadi 9 orang untuk mendukung ruang lingkup pekerjaan yang semakin luas.
BPK memainkan peran krusial dalam isu nasional, terutama sebagai satu-satunya lembaga negara yang berwenang menetapkan kerugian keuangan negara, sebagaimana dipertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026. Kewenangan ini merujuk pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, yang mengakhiri dualisme pengaturan terkait penghitungan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi. Putusan ini menegaskan posisi sentral BPK dalam upaya pemberantasan korupsi.
Hasil kerja BPK secara tidak langsung memengaruhi kualitas hidup warga melalui pengawasan pengelolaan keuangan negara. Laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD, yang informasinya dapat diakses publik dan menjadi dasar bagi lembaga legislatif untuk mengambil kebijakan yang berdampak pada warga negara. Dalam konteks penegakan hukum, khususnya kasus korupsi, penetapan kerugian negara oleh BPK menjadi dasar penting jika seorang warga negara terlibat dalam kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Sebagai kesimpulan, BPK adalah pilar penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia, memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Dengan mandat konstitusional yang kuat dan peran krusial sebagai pemeriksa tunggal kerugian negara, BPK memiliki posisi sentral dalam mengawal penggunaan anggaran negara dan mendukung upaya pemberantasan korupsi serta penegakan hukum di Indonesia.
DokumenLihat semua
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023
Peraturan BPK ini mengatur tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan/atau Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ketua dan/atau Wakil Ketua dipilih dari dan oleh Anggota BPK melalui Sidang Anggota dengan masa jabatan Ketua dan/atau Wakil Ketua selama 5 (lima) tahun. Pemilihan Ketua dan/atau Wakil Ketua diselenggarakan dalam Sidang Anggota yang dihadiri secara fisik dan bersifat tertutup. Sidang Anggota diselenggarakan apabila dihadiri oleh seluruh Anggota BPK.
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2025
Peraturan BPK ini mengatur mengenai susunan organisasi, tugas fungsi, serta tata kerja Pelaksana BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal; Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara; Inspektorat Jenderal; Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara; Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara; Ditjen PKN I; Ditjen PKN II; Ditjen PKN III; Ditjen PKN IV; Ditjen PKN V; Ditjen PKN VI; Ditjen PKN VII; Ditjen PKN VIII dan Organisasi Internasional; Ditjen Pemeriksaan Investigasi; Staf Ahli; BPK Perwakilan; dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2026
Peraturan BPK ini mengatur mengenai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang terdiri atas a. Standar Umum; b. Standar Pelaksanaan Pemeriksaan; c. Standar Pelaporan Pemeriksaan; d. Standar Pemeriksaan Keuangan; e. Standar Pemeriksaan Kinerja; f. Standar Pemeriksaan DTT Kepatuhan; dan g. Standar Pemeriksaan DTT Investigatif..
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 4 Tahun 2025
Peraturan BPK ini mengubah ketentuan dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu ketentuan mengenai kuorum pelaksanaan Sidang BPK; serta menghapus ketentuan ayat (3) Pasal 26 diubah dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 26.
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan BPK ini mengatur mengenai pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah adalah mekanisme yang dilakukan untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara, pejabat lain, bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan pengelola lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara, serta pihak ketiga. Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah yang dilaksanakan oleh BPK, meliputi: 1) Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain; 2) pelaksanaan pengenaan ganti Kerugian Negara/Daerah kepada bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK; dan 3) pelaksanaan pengenaan ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap pihak ketiga yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah dimaksud, BPK juga melaksanakan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah oleh pihak ketiga di luar pengadilan. Pemantauan tersebut dilakukan melalui Sistem Informasi.
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2011
Peraturan BPK ini mengatur mengenai pengelolaan informasi publik di lingkungan BPK yang dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan sebagaimana diatur dalam UU tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pengelolaan informasi publik dilaksanakan oleh PPID dan PIK pada BPK Pusat atau BPK Perwakilan.
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan BPK ini mengatur mengenai pembagian tugas dan wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai 9 (sembilan) orang anggota. Susunan Badan Pemeriksa Keuangan tersebut terdiri atas: 1) Ketua Badan Pemeriksa Keuangan merangkap Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; 2) Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan merangkap Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; 3) Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan; 4) Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan; 5) Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan; 6) Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan; 7) Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan; 8) Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan; dan 9) Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dilakukan pembagian tugas dan wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan sesuai bidang-bidang sebagaimana tercantum dalam Peraturan BPK ini.
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2025
Peraturan BPK ini mengatur mengenai Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan strategi Badan Pemeriksa Keuangan, yang menjadi landasan dan pedoman dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program, kebijakan, dan kegiatan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2025-2029. Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini.
