DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 11 November 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan BPK ini mengatur mengenai pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah adalah mekanisme yang dilakukan untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara, pejabat lain, bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan pengelola lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara, serta pihak ketiga. Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah yang dilaksanakan oleh BPK, meliputi: 1) Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain; 2) pelaksanaan pengenaan ganti Kerugian Negara/Daerah kepada bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK; dan 3) pelaksanaan pengenaan ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap pihak ketiga yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah dimaksud, BPK juga melaksanakan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah oleh pihak ketiga di luar pengadilan. Pemantauan tersebut dilakukan melalui Sistem Informasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar pengelolaan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan secara efisien dan efektif, Badan Pemeriksa Keuangan menggunakan sistem informasi kerugian negara/daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
3.Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
4.Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 62) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2/BPK); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
3.Instansi adalah kementerian negara, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara/daerah.
4.Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah adalah mekanisme yang dilakukan untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara, pejabat lain, bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan pengelola lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara, serta pihak ketiga.
5.Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti Kerugian Negara/Daerah.
6.Sistem Informasi Kerugian Negara/Daerah yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah serangkaian prosedur elektronik yang berfungsi mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, dan menampilkan data Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah secara cepat, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
7.Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah adalah laporan yang dihasilkan dari kegiatan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah dalam 1 (satu) semester.
8.Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah/Unit yang Menangani Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah yang selanjutnya disebut TPKN/D/Unit Terkait adalah tim yang menangani Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah yang dibentuk oleh pimpinan Instansi yang bersangkutan.

BAB II

RUANG LINGKUP PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Pasal 2

Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah yang dilaksanakan oleh BPK, meliputi:

a.Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain;
b.pelaksanaan pengenaan ganti Kerugian Negara/Daerah kepada bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK; dan
c.pelaksanaan pengenaan ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap pihak ketiga yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 3

Selain Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPK juga melaksanakan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah oleh pihak ketiga di luar pengadilan.

BAB III

SISTEM INFORMASI

Pasal 4

Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah dilakukan melalui Sistem Informasi.

Pasal 5

Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat Kerugian Negara/Daerah yang berasal dari:

a.laporan hasil pemeriksaan BPK; dan
b.laporan hasil pengawasan aparat pengawas internal, hasil perhitungan ex officio, dan/atau surat pemberitahuan dari Instansi tentang terjadinya Kerugian Negara/Daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Pasal 6

(1)Pimpinan Instansi atau pejabat yang berwenang memberitahukan informasi tentang terjadinya Kerugian Negara/Daerah kepada BPK.
(2)Pimpinan Instansi atau pejabat yang berwenang menyampaikan pelaksanaan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain kepada BPK.
(3)Pimpinan Instansi atau pejabat yang berwenang menyampaikan pelaksanaan pengenaan ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara serta pihak ketiga kepada BPK.
(4)Penyampaian informasi dan hasil Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilengkapi dengan dokumen yang cukup dan tepat melalui Sistem Informasi.

Pasal 7

(1)BPK memantau hasil Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah dengan menelaah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) untuk menilai kecukupan dan ketepatan dokumen guna menjamin pelaksanaan pembayaran ganti Kerugian Negara/Daerah.
(2)Dalam proses pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melakukan desk review atas dokumen melalui Sistem Informasi.
(3)Dalam hal hasil desk review belum diperoleh keyakinan yang memadai, BPK dapat melakukan prosedur lainnya.

BAB V

HASIL PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Pasal 8

Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah memuat kualifikasi dan status Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah.

Pasal 9

Kualifikasi Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

a.Kerugian Negara/Daerah yang masih berupa informasi;
b.Kerugian Negara/Daerah dalam proses penetapan; dan
c.Kerugian Negara/Daerah yang telah memperoleh penetapan.

Pasal 10

(1)Kualifikasi Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah yang masih berupa informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a yaitu kasus Kerugian Negara/Daerah yang telah diketahui oleh BPK dan/atau diberitahukan kepada BPK.
(2)Kualifikasi Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada dokumen informasi berupa:
1. a.laporan hasil pemeriksaan BPK; atau
2. b.laporan hasil pengawasan aparat pengawas internal, hasil perhitungan ex officio, dan/atau surat pemberitahuan dari Instansi tentang terjadinya Kerugian Negara/Daerah.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…