DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan BPK ini mengatur tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan/atau Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ketua dan/atau Wakil Ketua dipilih dari dan oleh Anggota BPK melalui Sidang Anggota dengan masa jabatan Ketua dan/atau Wakil Ketua selama 5 (lima) tahun. Pemilihan Ketua dan/atau Wakil Ketua diselenggarakan dalam Sidang Anggota yang dihadiri secara fisik dan bersifat tertutup. Sidang Anggota diselenggarakan apabila dihadiri oleh seluruh Anggota BPK.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan/atau Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);

2.Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 62) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 3/BPK); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KETUA DAN/ATAU WAKIL KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Ketua adalah Ketua BPK merangkap Anggota BPK.
3.Wakil Ketua adalah Wakil Ketua BPK merangkap Anggota BPK.
4.Sidang Anggota BPK yang selanjutnya disebut Sidang Anggota adalah sidang yang diselenggarakan untuk memilih Ketua dan/atau Wakil Ketua BPK.
5.Sidang BPK adalah pertemuan Anggota BPK secara berkala untuk menetapkan kebijakan di bidang pemeriksaan, fungsi sekretariat jenderal, penunjang, dan lain-lain yang memerlukan keputusan BPK.

BAB II

PEMILIHAN KETUA DAN/ATAU WAKIL KETUA

Pasal 2

(1)Ketua dan/atau Wakil Ketua dipilih dari dan oleh Anggota BPK melalui Sidang Anggota.
(2)Masa jabatan Ketua dan/atau Wakil Ketua selama 5 (lima) tahun.

Pasal 3

(1)Sidang Anggota diselenggarakan untuk memilih:
1. a.Ketua dan Wakil Ketua;
2. b.Ketua; atau
3. c.Wakil Ketua.
(2)Sidang Anggota untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh ketua sidang sementara.
(3)Ketua sidang sementara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)yaitu Anggota BPK yang paling tua usianya.
(4)Sidang Anggota untuk memilih Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Wakil Ketua.
(5)Sidang Anggota untuk memilih Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh Ketua.

Pasal 4

(1)Pemilihan Ketua dan/atau Wakil Ketua diselenggarakan dalam Sidang Anggota yang dihadiri secara fisik dan bersifat tertutup.
(2)Untuk menyelenggarakan Sidang Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk panitia pemilihan.
(3)Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat secara ex officio oleh Sekretaris Jenderal BPK.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas panitia pemilihan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal BPK.

Pasal 5

(1)Sidang Anggota diselenggarakan apabila dihadiri oleh seluruh Anggota BPK.
(2)Dalam hal Sidang Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dihadiri oleh seluruh Anggota BPK, Sidang Anggota ditunda paling banyak 1 (satu) kali dalam tenggang waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
(3)Dalam hal setelah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sidang Anggota tidak dapat dihadiri oleh seluruh Anggota BPK, Sidang Anggota dilakukan apabila memenuhi kuorum.
(4)Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari seluruh Anggota BPK.
(5)Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi, Sidang Anggota ditunda paling lama 1 (satu) jam.
(6)Dalam hal setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kuorum tidak terpenuhi, Sidang Anggota ditunda kembali dan dilanjutkan hingga terpenuhinya kuorum.

Pasal 6

Setiap Anggota BPK berhak untuk memilih dan dipilih.

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN DENGAN CARA MUSYAWARAH MUFAKAT

Pasal 7

Pemilihan Ketua dan/atau Wakil Ketua dilakukan secara musyawarah mufakat.

Pasal 8

(1)Pemilihan secara musyawarah mufakat untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diselenggarakan dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut:
1. a.tahap pertama diselenggarakan untuk memilih Ketua; dan
2. b.tahap kedua diselenggarakan untuk memilih Wakil Ketua.
(2)Pemilihan secara musyawarah mufakat untuk memilih Ketua atau Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c diselenggarakan dalam 1 (satu) tahap.

Pasal 9

Cara musyawarah mufakat disepakati bersama oleh seluruh Anggota BPK yang hadir dalam Sidang Anggota.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN DENGAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 10

(1)Dalam hal pemilihan Ketua dan/atau Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan cara musyawarah mufakat tidak tercapai, pemilihan Ketua dan/atau Wakil Ketua dilaksanakan dengan cara pemungutan suara.
(2)Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bebas dan rahasia.

Pasal 11

(1)Pemungutan suara untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut:
1. a.tahap pertama untuk memilih Ketua; dan
2. b.tahap kedua untuk memilih Wakil Ketua.
(2)Pemungutan suara untuk memilih Ketua atau Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan dalam 1 (satu) tahap.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…